Skandal Jet Mirage, Imparsial Sebut Komisi I DPR Tak Ada Taringnya: Jangan Mentang-mentang...

Jakarta, MI - Komisi I DPR didesak turun tangan untuk menindaklanjuti skandal pengadaan pesawat Mirage 2000-5 yang diduga melibatkan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto yang saat ini sebagai calon presiden (capres).

Adapun dugaan korupsi dalam pembelian jet tempur itu tengah diselidiki lembaga antikorupsi Uni Eropa, The Group of States against Corruption (GRECO).

Di sisi lain, terkait pembelian pesawat usang oleh Kemenhan sebelumnya dipersoalkan calon presiden Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan dalam debat ketiga Pilpres 2024, Januari lalu.  

Keduanya sepakat pembelian pesawat untuk memperkuat pertahanan Indonesia tidak tepat dan potensial memunculkan beragam masalah, termasuk membuka celah korupsi dalam proses pengadaan.

Maka dari itu, peneliti Imparsial Hussein Ahmad mendesak Komisi l DPR memanggil Prabowo untuk dimintai klarifikasi. Terlebih, muncul dugaan dana tersebut digunakan Prabowo untuk kampanye Pilpres 2024. Meskipun berstatus kader Golkar dan parpolnya mengusung pasangan Prabowo-Gibran, Hussein berharap Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid tegas terhadap Prabowo.

“Dia sebagai Ketua Komisi 1 harus melakukan tugasnya dengan benar dalam melakukan pengawasan. Selama ini tidak ada taringnya Komisi 1. Jangan mentang-mentang mengusung sebagai calon presiden, kemudian dia tidak mau panggil,” kata Hussein dikutip pada Senin (12/2).

Adapun merujuk laporan investigasi Microsoft Network yang terbit di msn.com, Indonesia merencanakan pembelian 12 unit Mirage 2000-5 dari Qatar. Prabowo telah menunjuk perusahaan perantara dari Ceko bernama Excalibur International untuk pengadaan pesawat usang itu.

Indonesia harus mengeluarkan dana sebesar US$ 66 juta per unit atau total US$ 792 juta untuk 12 unit pesawat. Padahal, harga pasaran pada periode awal produksi dan pemasaran hanya berkisar antara US$ 23 juta hingga US$ 35 juta.

Husein mengaku bahwa pihaknya sebelumnya telah mengingatkan hal ini. “Kami sudah ingatkan jauh- jauh hari setahun yang lalu bahwa ini bermasalah. Kemudian Kemhan tetap lanjut. Kemudian yang kedua dari segi kebutuhan alutsista. Alutsista ini sudah tua dan dibeli melalui pihak broker,” beber Hussein.

Tak hanya harganya yang diduga kemahalan, narasumber yang diwawancara msn.com menyebut pihak Qatar menawarkan cashback sebesar 7 persen dari kesepakatan pembelian pesawat tempur Mirrage 2000-5 kepada Prabowo. Nilainya sebesar US$ 55,4 juta atau sekira Rp865,1 miliar.

Qatar, menurut laporan msn.com mengetahui jika Prabowo akan kembali bertarung di Pilpres 2024. Ketika Prabowo mengunjungi Doha pada Januari 2023, cashback itu ditawarkan.

Menteri Pertahanan Qatar Khalid bin Mohammed Al Attiyah, menurut msn.com, menyetujui kesepakatan tersebut. Prabowo dilaporkan telah menerima US$ 20 juta atau Rp312,3 miliar dari total cashback 7 persen tersebut.

Hussein menilai rencana pembelian pesawat Mirage 2000-5 bekas sangat janggal sejak awal.  Semula pesawat tersebut pernah ditawarkan secara gratis ke Indonesia. Namun, pemerintah Indonesia menolak persoalan biaya perawatan yang mahal dan butuh transfer kemampuan sebelum dioperasikan.

“Artinya, bukan sebagai kebutuhan kita pada saat itu. Lucunya, saat pesawat ini dijual, malah kita mau ambil. Nah, itu yang, menurut saya, tidak masuk akal,” kata Hussein.

Selain berharap kepada Komisi I DPR yang memiliki lingkup tugas di bidang pertahanan, Imparsial juga mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar turun tangan menindaklanjuti temuan tersebut.

Kemenhan dan TKN Kompak Membantah

Juru Bicara Menteri Pertahanan Dahnil Anzar Simanjuntak serta Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani membantah kabar dugaan korupsi pesawat jet tempur Mirage 2000-5 bekas dari Qatar yang menyeret nama Prabowo Subianto itu.

Dahnil menyebut tak ada pembelian pesawat jet tempur tersebut di Kementerian Pertahanan seperti yang diberitakan media asing, Meta Nex dalam sebuah artikel bertajuk "Indonesia Prabowo Subianto EU Corruption Investigation" pada Jumat, 9 Februari 2024.

"Pertama saya ingin masuk ke substansi pertama ini adalah hoaks dan fitnah. Tidak ada pembelian Pesawat Mirage walaupun itu (pernah) direncanakan, (tapi) sudah dibatalkan artinya tidak ada kontrak yang efektif di Kemhan terkait dengan pembelian Mirage, jadi secara konten semua yang disampaikan itu jelas fitnah," kata Dahnil dalam keterangan pers di Jakarta, Sabtu (10/2).

Menurut Dahnil, pemberitaan ini diciptakan oleh pihak tertentu pada momen jelang hari pencoblosan untuk memberi dampak negatif kepada pasangan Prabowo-Gibran.

"Sumber berita inikan muncul dari salah satu situs MSN, konten MSN ini kontennya agregator Microsoft dan ambil dari Metanext kalau dicek ke Metanext berita itu tidak ada sama sekali. Dari sisi teknis jelas ini juga diciptakan orang orang tertentu untuk tebar fitnah bagi Prabowo Gibran terkait dengan pemilihan yang tinggal beberapa hari ke depan," tuturnya.

Dahnil pun sangat menyayangkan berita bohong tersebut dengan mudah dipercaya oleh masyarakat. Alhasil, berita tersebut kini menjadi buah bibir di media sosial.

"Kemudian (berita ini) dikunyah, sayangnya oleh netizen, di sisi lain beberapa media juga kemudian angkat isu ini, digoreng dan sebagainya tanpa ada upaya untuk menyampaikan bahwa ini hoaks dan fitnah," ujarnya.

"Jadi dari tiga sisi itu saja kami ingin sampaikan ini adalah upaya yang busuk dan jahat sekali untuk fitnah Prabowo," tambahnya.

Sementara itu, Rosan juga membantah kabar yang beredar yang menyebut The Group of States against Corruption (GRECO) dari Uni Eropa melakukan penyelidikan terhadap Prabowo Subianto terkait pesawat Mirage.

Kabar yang beredar menyebut GRECO meminta bantuan asistensi Pemerintah AS terkait masalah itu. Namun, kata Rosan, hal itu tak pernah ada karena dirinya mengecek isu itu ke perwakilan RI di Washington, AS maupun Kedubes AS di Indonesia.

"Tidak ada permintaan dari pihak yang namanya GRECO dalam rangka yang dituduhkan," ujarnya dalam jumpa pers di Jakarta, Sabtu (10/2).

Oleh karena itu, katanya, hal ini menambah bukti bahwa informasi soal GRECO itu palsu dan hoaks. Senada dengan Dahnil, Rosan meyakini informasi yang beredar tersebut untuk menyudutkan Prabowo. (wan)