Hasto PDIP: Harusnya KPK Usut Dugaan Penyalahgunaan Bansos dalam Pemilu 2024

Jakarta, MI - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menegaskan, seharusnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) proaktif dalam kasus kecurangan bantuan sosial (bansos) yang diduga disalahgunakan dalam Pemilu 2024.

Pasalnya, Hasto berpandangan bahwa meski KPK juga memantau dugaan politisasi instrumen negara dalam Pemilu 2024.  Namun menurut Hasto, temuannya mengenai sindikat korupsi terlewat dari pandangan KPK, karena masih berkaitan dengan lingkar kekuasaan. 

Sebelumnya, KPK menyoroti pernyataan Hasto Kristiyanto yang terkesan membela Harun Masiku. Hasto menyebut Harun Masiku hanyalah sebagai korban. Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri tegas tidak sependapat dengan hal tersebut. Dia mengatakan, anggapan Harun Masiku sebagai korban dalam kasus dugaan suap proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI Periode 2019-2024 salah besar.

"Tidak benar (Harun Masiku korban)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Senin pekan lalu.

Ali menjelaskan anggapan Harun Masiku sebagai korban tidak berlandaskan pada fakta-fakta hukum yang ada. "Sejauh ini tidak ada fakta hukum soal hal tersebut baik hasil penyidikan KPK maupun pertimbangan putusan majelis hakim," tutur Ali.

Hasto sebelumnya menyebut, Harun Masiku sebagai korban. "Harun Masiku inikan sebenarnya dia korban," kata Hasto.

Menurut Hasto, Harun Masiku berdasarkan kebijakan dari PDI Perjuangan berhak mendapatkan pelimpahan suara dari PDI Perjuangan setelah ada calon terpilih yang saat itu meninggal. Dalam prosesnya, Harun diklaim mendapat tekanan dari oknum KPU sampai akhirnya tersandung kasus dugaan suap. 

"Di dalam proses ini kemudian ada tekanan dari oknum-oknum KPU yang meminta adanya suatu imbalan maka dia tergoda yang kemudian dikategorikan sebagai suap karena menyuap anggota KPU, komisioner KPU itu adalah pelanggaran hukum," beber Hasto.

Diketahui, bahwa Harun Masiku merupakan eks Caleg PDIP. Dia adalah buronan KPK. Dia sudah masuk daftar buruan sejak Januari 2020. Dia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 9 Januari 2020. Hingga 4 tahun berjalan, Harun Masiku belum tertangkap hingga kini.

Harun Masiku diduga menyuap eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan SGD 57.350 atau setara Rp 600 juta. Wahyu dan para tersangka lain di kasus ini sudah disidangkan dan berkekuatan hukum tetap. Kini Harun Masiku terus diburu KPK.