Komisi IX Bungkam soal Siapa Penikmat Biskuit Program Stunting Kemenkes senilai Triliunan Rupiah

Dhanis Iswara
Dhanis Iswara
Diperbarui 29 Agustus 2024 13:43 WIB
Surat Permohonan Logistik PMI BUMIL, PMT Anak Sekolah, MP ASI dan APD Pekerja (Foto: Dok. MI)
Surat Permohonan Logistik PMI BUMIL, PMT Anak Sekolah, MP ASI dan APD Pekerja (Foto: Dok. MI)

Jakarta, MI - Komisi IX DPR RI bungkam saat dimintai tanggapan oleh wartawan Monitorindonesia.com terkait siapa sosok penikmat biskuit program stunting Kemenkes senilai triliunan rupiah. 

Anggota Komisi IX DPR dari fraksi PDIP Rahmad Handoyo dan Anggota Komisi IX dari fraksi NasDem Irma Suryani sejak ditanya pada Rabu (28/8) kemarin hingga hari ini, Kamis (29/8) belum juga menanggapi perihal masalah tersebut. 

Seperti diketahui, Prevalensi stunting di Indonesia dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif. Meningkat di periode 2010-2013, kemudian menurun pada periode 2014-2018.

Selanjutnya, pada 2021 hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) menunjukkan penurunan prevalensi 3,3% menjadi 24, 4%, dan pada 2022 turun menjadi 21,6 %.

Presiden Joko Widodo alias Jokowi juga optimistis target pemerintah dalam penanganan stunting akan tercapai. Untuk itu, upaya intervensi pencegahan perlu dilakukan sejak bayi masih dalam kandungan atau masa kehamilan ibu.

Menanggapi biskuit program stunting yang jamuran, Dirjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI Maria Endang Sumiwi angkat bicara. Ia menjelaskan, bahwa biskuit yang rusak merupakan pengadaan tahun 2021.

"Kami dapat laporan, kan tahun 2022 kemarin, kami masih pakai itu biskuit. Nah, kami dapat laporan dari daerah bahwa ada biskuit yang rusak," jelas Endang saat ditemui usai 'Press Conference: Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI)' di Gedung Kemenkes RI Jakarta pada Jumat, 27 Januari 2023.

"Pada saat dapat laporan, kami cek gudang. Sebetulnya di gudang kondisinya gimana, kan kita cek yang tanggal produksi sama dengan yang dilaporkan rusak. Pas kami cek kondisinya itu baik, gudangnya baik. Jadi waktu itu, okelah, kita bisa jalan terus gitu kan." tambahnya.

Menurut Endang, laporan biskuit yang rusak kemungkinan terjadi saat pengiriman atau penyimpanan. Mungkin masalah bisa terjadi pada saat pengiriman atau penyimpanan di lapangan, tapi kami sudah cek stoknya. Maria Endang Sumiwi menambahkan, sebenarnya temuan biskuit program stunting tidak masif dilaporkan. Hanya ada sekitar 7 sampai 8 daerah yang melaporkan.

Biskuit atau makanan tambahan program stunting yang dijalankan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sejak tahun 2016 sebelumnya juga sempat disorot oleh Komisi IX DPR RI. 

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Irma Suryani Chaniago, menyebut ada laporan biskuit stunting yang dikirim ke daerah rusak dan jamuran.

Irma mengkritik pemberian makanan tambahan (PMT) berupa biskuit guna mencegah stunting pada balita, namun ternyata ada temuan PMT tak layak pangan di sejumlah daerah.

"Terus terang saya bicara begini, ini PMT periode ini menurut saya itu PMT yang paling buruk, jamuran, rasanya tidak benar, kualitasnya buruk. Apa sih kerja kalian?" cecar Irma dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Kemenkes di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (26/1/2023).

Namun, ketika dimintai tanggapan kembali pada Rabu (28/8) kemarin, soal program stunting itu, Irma enggan berkomentar soal masalah tersebut. 

Sebagai informasi, pada tahun 2022 telah dialokasikan dana sebesar Rp 44,8 triliun, terdiri dari alokasi yang masuk ke 17 Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah termasuk melalui DAK Fisik dan DAK nonfisik. Sementara alokasi anggaran stunting pada 2023 sebesar 46,56 triliun untuk kementerian/lembaga, DAK Fisik dan DAK nonfisik.

Topik:

Komisi IX Kemenkes Program Stunting