Korupsi PT Duta Palma Korporasi, Kejagung Selidik 1 Saksi

Jakarta, MI - Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) memeriksa 1 saksi kasus dugaan tindak pidana korupsi (TPK) dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu, Selasa (12/11/2024).

Adapun saksi yang diperiksa berinisial JR selaku Wiraswasta, terkait penyidikan perkara TPK dan TPPU dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group di Kabupaten Indra Giri Hulu atas nama Korporasi Tersangka PT PS (TPK & TPPU), PT SS (TPK & TPPU), PT BBU (TPK & TPPU), PT PAL (TPK & TPPU), PT KAT (TPK & TPPU), PT AP (TPPU), dan PT DP (TPPU).
  
"Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar.

Pada hari ini, Kejagung juga menyita uang tunai dari tersangka korupsi Duta Palma Group, PT Darmex Plantation sebesar Rp 301,9 miliar.

Penyitaan dilakukan penyidik gedung bundar Jampidsus Kejagung itu setelah menelusuri aliran uang ke Yayasan Darmex. 

"PT DP dialihkan dan disamarkan ke rekening Yayasan Darmex sebesar Rp301,9 miliar," kata Direktur Penyidikan pada JAM Pidsus Kejaksaan Agung, Abdul Qohar, dalam konferensi pers di Kompleks Kejaksaan Agung.

Atas hal itu, PT Darmex Plantation dijerat dengan Pasal 3 atau Pasal 4 atau Pasal 5, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, juncto, Pasal 255 ayat 1 ke-1 KUHP.

TPPU ke Yayasan Darmex, lanjut Abdul Qohar, dilakukan empat tersangka korporasi lainnya, sehingga uang sitaan itu dari lima perusahaan sawit. Yayasan Darmex sendiri, kata Qohar, berlokasi di Jakarta.

"Untuk perkara di tujuh korporasi ini, sampai sekarang masih dalam proses penyidikan. Mungkin tidak lama lagi akan kita limpahkan ke pengadilan untuk persidangan," jelas Abdul Qohar.

Kejagung sebelumnya menetapkan lima perusahaan sebagai tersangka, yakni PT Palma Satu, PT Siberida Subur, PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, dan PT Kencana Amal Tani.

Kelima perusahaan itu dijerat pasal 3 pasal 4 dan pasal 5 undang-undang nomor 8 tahun 2010. Sementara PT Asset Pacific dan PT Darmex Plantations disangkakan dengan TPPU.

Keduanya dijerat pasal 3 pasal 4 dan pasal 5 undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang penjegalan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang juncto Pasal 55 Ayat ke-1 Ke-1 KUHP.