Golkar Kena Kasus Hukum Juga tapi Tak Teriak-teriak Kaya Hasto

Jakarta, MI - Ketua Umum Partai Golongan Karya atau Golkar, Bahlil Lahadalia meminta agar tidak perlu ada saling tuduh pihak mana yang menjadi dalang dibalik kasus hukum yang menimpa salah satu partai.  

Adapun pernyataan tersebut tidak ditujukan untuk salah satu partai yang saat ini tengah mendapat sorotan atas kasus dugaan korupsi Harun Masiku, yakni PDIP, namun juga kader Golkar.

“Kita serahkan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan secara profesional, tidak untuk saling kita menyerahkan atau siapa yang benar dan siapa yang salah. Biarkanlah semua instrumen negara bekerja sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang ada,” kata Bahlil dalam acara “Refleksi Akhir Tahun 2024 dan Outlook 2025 Partai Golkar” di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (31/12/2024).  

Lantas dia menyinggung bahwa ada kader Golkar yang juga tersangkut kasus hukum. Pun pihaknya menghormati segala proses hukum yang berlaku saat ini.

“Partai Golkar juga ada kadernya yang kena. Mohon maaf ya, kami prihatin, kami sayang. Kami punya Ketua Golkar di Bengkulu. Surveinya itu tinggi. Tapi kemudian terjadi musibah."

Ada musibah, ketua kami Pak Rohidin, ya kami prihatin, kami sayang betul abang kami ini. Tapi apa boleh buat? Ini persoalan hukum. Ya kami hargai proses itu, menghormati."

“Kami enggak menyalahkan bahwa ini yang salah partai A, partai B, atau mantan Presiden A, atau mantan Presiden B, atau ketum partai A, ketum partai B. Enggak ada itu kita salah-salahkan. Atau merasa dikerjain? Enggak juga,” timpal Bahlil.

Sebagaimana diberitakan, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto akan membongkar skandal korupsi pejabat yang mendiskreditkan Joko Widodo (Jokowi) usai dirinya ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pun Publik saat ini sedang menunggu video-video bukti perbuatan tindak pidana korupsi pejabat negara yang akan diungkap 'anak emas' Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri itu.

Kendati, PDIP berharap agar langkah KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara Harun Masiku tidak melebar ke mana-mana.

“Saya berharap apa yang diputuskan KPK terhadap Mas Hasto tidak kita framing, dan melebar kemana mana menjadi pengadilan opini. Mari kita letakkan hal ini secara proporsional,” harap politikus PDIP Said Abdullah, Minggu (29/12/2024).

Said mengatakan, Hasto patuh terhadap hukum sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan dan menduga akan melakukan manuver.

“Mas Hasto sendiri juga sudah menyatakan bahwa akan patuh terhadap hukum. Dan hal itu telah dibuktikan oleh Mas Hasto selama ini, beliau senantiasa patuh tiap kali KPK melakukan pemanggilan,” jelas Said.

Ia berharap KPK bisa menjaga marwahnya dengan tidak menerima arahan siapa pun dalam perkara yang melibatkan Hasto tersebut.

“Kami juga berharap KPK bisa bertindak proporsional. bisa menjaga kelembagaan KPK dari intervensi siapa pun, dengan demikian negara hukum bisa kita jaga,” harap Said.

Said meminta agar KPK menampik spekulasi liar di tengah masyarakat bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka karena unsur politisasi.

“Terhadap kesangsian sejumlah pihak tentang tindakan KPK memutuskan status hukum terhadap Mas Hasto karena ada interensi politik, tentu hal itu harus dijawab oleh KPK, agar juga marwah KPK terjaga dengan baik,” tandas Said.