Bawaslu Minta DKPP Beri Sanksi Pemberhentian Sementara ke Seluruh Pimpinan KPU

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 4 September 2023 19:14 WIB
Jakarta, MI - Ketua Bawaslu RI selaku Pengadu I, Rahmat Bagja, meminta keapda DKPP RI untuk memberikan sanksi pemberhentian sementara terhadap seluruh pimpinan KPU RI. Pernyataan itu disampaikan Bagja dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Senin (4/9). "Memohon kepada DKPP memberikan sanksi pemberhentian sementara kepada Teradu," ujar Bagja. Bawaslu sebagai Pengadu telah mengadukan seluruh pimpinan KPU RI karena membatasi akses Sistem Informasi Pencalonan (Silon). Menutur Bagja, pimpinan KPU RI tidak melaksanakan PKPU 10/2023 tentang Pencalonan Anggota Legislatif. Sebelumnya, Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari selaku teradu I mengaku tidak pernah melakukan pembatasan terhadap pengadu dalam hal ini Bawaslu RI terkait dengan akses Sitem Infomrasi Pencalonan (Silon). Hal itu disampaikan Hasyim dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Senin (4/9). Dia menjelaskan, KPU dalam menjalankan tugasnya dan wewenangnya harus berhati-hati karena menyangkut data pribadi seseorang. "Itu mestinya pada pengadu memahami langkah-langkah para teradu (KPU) dalam konteks menjalankan prinsip hati-hatian dalam rangka menjaga data dan dokumen bakal calon anggota DPR dan DPRD," kata Hasyim. (ABP)     #Bawaslu Minta DKPP Beri Sanksi Pemberhentian Sementara ke Seluruh Pimpinan KPU

Topik:

Kpu Bawaslu DKPP

Berita Sebelumnya

Luncurkan Pemetaan Kerawanan Pemilu di Luar Negeri, Bawaslu Soroti Berbagai Macam Persoalan

Berita Selanjutnya

Terima Laporan Mabes Polri, Ketua Bawaslu Pastikan Pimpinan di Papua Tengah Tidak Terlibat Kelompok Separatis

Berita Terkait

Nasional
Salinan ijazah Jokowi yang didapatkan Roy Suryo Cs di KPU (Foto: Dok MI)

Nasib Jokowi dan Roy Suryo Cs Usai Dapat Salinan Ijazah Jokowi dari KPU

5 Oktober 2025 12:30 WIB

Hukum
Kejaksaan Negeri (Kejari) Prabumulih resmi menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah KPU untuk Pilkada 2024, Jumat, (3/10/2025). (Foto: Ist)

Tak Menutup Kemungkinan Komisioner KPU Prabumulih Lainnya juga Tersangka Korupsi Dana Hibah Pilkada Rp 6 M

5 Oktober 2025 09:00 WIB

Hukum
Para tersangka digiring masuk ke mobil tahanan (Foto: Istimewa)

Ketua KPU Prabumulih, Sekretaris dan Bendahara Tersangka Korupsi Dana Hibah Pilkada 2024

5 Oktober 2025 07:30 WIB

Politik
KPU RI (Foto: Dok MI/Ist)

Prabowo dan DPR Didesak Rekomendasikan DKPP Berhentikan Komisioner KPU, Acap Kali Bikin Keputusan Kontroversial

22 September 2025 13:40 WIB

Politik
KPU RI (Foto: Dok MI/Ist)

KPU Perlu Pembenahan: Terlalu Banyak PR

21 September 2025 18:54 WIB

Politik
KPU RI (Foto: Dok MI/Istimewa)

Aturan KPU Rahasiakan Dokumen Capres-Cawapres Dicabut!

17 September 2025 01:31 WIB