KPK Telaah Kasus Tambang Ilegal Kaltim yang Menyeret Nama Kabareskrim 

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 5 Desember 2022 02:57 WIB
Jakarta, MI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mendalami adanya laporan dari masyarakat soal dugaan korupsi dalam penambangan batu bara ilegal di Kalimantan Timur (Kaltim). Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, pihaknya saat ini baru menelaah kasus tersebut karena baru saja menerima laporan. "Kami baru menerima laporan, jadi baru. Belum kami mengumpulkan alat bukti, baru menerima. Selanjutnya kami telaah ya," katanya, Senin (5/12). Meski demikian, KPK perlu mengecek ulang soal laporan dugaan korupsi yang diduga menyeret nama Kabareskrim Komjen Pol. Agus Andrianto dan Tan Paulin tersebut. Oleh karena itu, lanjut dia, KPK juga sedang melakukan proses pengumpulan alat bukti. "Perlu dicek ulang sepertinya ada laporan tentang dugaan tindak pidana korupsi tersebut tetapi kami perlu kemudian masih melakukan proses pengumpulan alat bukti baik dari PLPM (pelayanan laporan dan pengaduan masyarakat) maupun di penyelidikan. Jadi, kami masih melakukan proses itu ya," ucap Ghufron. Sebelumnya, beredar dokumen laporan hasil penyelidikan (LHP) terkait adanya penambangan batu bara ilegal di wilayah Polda Kalimantan Timur, dengan temuan diduga terjadi pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oknum anggota Polri dan pejabat utama Polda Kalimantan Timur. Laporan hasil penyelidikan yang diserahkan Kepala Divisi Propam Polri, saat itu dijabat Ferdy Sambo kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Nomor: R/1253/WAS.2.4/ 2022/IV/DIVPROPAM, tanggal 7 April 2022. Selain itu, juga memberikan uang koordinasi kepada Komjen Agus Andrianto selaku Kabareskrim Polri secara langsung di ruang kerja Kabareskrim dalam bentuk dolar AS sebanyak tiga kali, yaitu Oktober, November dan Desember 2021, sebesar Rp2 miliar. Sementara itu, mantan Kepala Biro Pengamanan Internal (Karo Paminal) Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri Hendra Kurniawan memastikan adanya Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) kasus tambang batu bara ilegal yang diduga melibatkan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Agus Andrianto. Menurut Hendra berdasarkan data yang diperoleh dari LHP yang ditandatangani mantan Kepala Kepala Divisi (Kadiv) Propam Polri Ferdy Sambo pada 7 April 2022, ada keterlibatan Kabareskrim. “(Keterlibatan Kabareskrim) ya kan sesuai faktanya begitu,” ujar Hendra kepada wartawan sebelum sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (24/11). Kendati begitu, Hendra meminta awak media untuk menanyakan lebih detail kepada pejabat Divisi Propam yang saat ini menangani kasus tersebut. Ia hanya membenarkan adanya LHP yang diduga melibatkan Jenderal Bintang Tiga di Mabes Polri itu. “Betul itu, itu betul, tanya pejabat yang berwenang saja, kan ada datanya,” jelas Hendra. Sementara itu,  mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo juga telah membuka suara terkait kasus tambang ilegal Kaltim atau batu bara ilegal yang diduga melibatkan Kabareskrim. Saat selesai menjalani persidangan kasus pembunuhan Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat, Ferdy Sambo menyempatkan menjawab pertanyaan awak media terkait hal itu. Dia membenarkan bahwa surat laporan hasil penyelidikan yang ditandatangani 7 April 2022 terkait tambang ilegal tersebut ada. “Kan ada itu suratnya,” ujar Sambo kepada awak media di PN Jakarta Selatan, Selasa (22/11/2022). “Ya sudah benar itu suratnya,” sambungnya. Namun demikian, mantan Kasatgasus itu meminta agar melakukan konfirmasi kepada pejabat berwenang. “Tanya ke pejabat yang berwenang, kan surat itu sudah ada,” tutur Sambo. Sebagaimana diketahui, Ismail Bolong sempat viral di media sosial. Dia mengaku menyetor uang miliaran rupiah dari hasil penambangan batu bara ilegal ke Kabareskrim Polri. Selain itu, Ismail Bolong juga mengaku bekerja sebagai pengepul batu bara ilegal di kawasan Kalimantan Timur (Kaltim) atas inisiatifnya sendiri. “Keuntungan yang saya peroleh dari pengumpulan dan penjualan batu bara berkisar Rp 5-10 miliar setiap bulannya. Terkait kegiatan yang saya laksanakan, saya sudah berkoordinasi dengan Kabareskrim, yaitu ke Bapak Komjen Agus Andrianto dengan memberikan uang sebanyak tiga kali,” kata Ismail Bolong dari keterangan videonya. Tak lama kemudian, muncul video pengakuan lainnya dari Ismail Bolong. Ternyata dia merupakan anggota polisi yang telah pensiun sejak Juli 2022. Pada video itu, nampak Ismail meminta maaf kepada Agus Andrianto atas pernyataan soal setoran hasil tambang ilegal Kaltim. Ismail mengaku tidak pernah berkomunikasi dan tak kenal dengan Kabareskrim. Pria ini tak menyangka bila videonya itu viral. Dalam video itu, Ismail menyebut video pertama dibuat karena mendapat tekanan dari Hendra Kurniawan yang saat itu merupakan Karopaminal Divpropam Polri dan merupakan jenderal bintang satu. #Tambang Ilegal Kaltim #Tambang Ilegal Kaltim

Topik:

KPK Kabareskrim Polri Tambang ilegal

Berita Sebelumnya

Kriminolog UI Meminta Bripka Matius 'Polisi Bertato dan Brewokan' Diperiksa Sebagai Saksi Kasus Pembunuhan Brigadir J, Ini Alasannya 

Berita Selanjutnya

Kejagung Bakal Periksa Pejabat di Kasus BTS Kominfo, Termasuk Menteri Johnny?

Berita Terkait

Hukum
Kereta Cepat Whoosh (Foto: Ist)

Pukat UGM Desak KPK Audit Menyeluruh Proyek Kereta Cepat Whoosh

1 jam yang lalu

Politik
Kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh (Foto: Dok MI/Antara)

Legislator PKB Dukung KPK Usut Tuntas Dugaan Mark Up Proyek Whoosh

2 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI (Foto: Dok MI/Aldiano Rifki)

KPK Beri Sinyal Usut Penggunaan Jet Pribadi oleh KPU

3 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

Waka DPRD OKU Cs Tersangka Korupsi PUPR

3 jam yang lalu

Hukum
Eks Sekjen Kementan Kasdi Subagyono (Foto: Istimewa)

Usut TPPU Syahrul Yasin Limpo, KPK Panggil Eks Sekjen Kementan Kasdi Subagyono

4 jam yang lalu

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok/MI)

KPK Bicara soal Peluang Pemanggilan Luhut Dalam Penyelidikan Kasus Whoosh

5 jam yang lalu