PKB Usulkan Jabatan Gubernur Dihapus, Habiskan Anggaran dan Pemerintah Tak Efektif

Jakarta, MI - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menilai jabatan gubernur dalam sistem pemerintahan Indonesia tak terlalu fungsional dalam di dalam jejaring pemerintahan. Untuk itu, dia mengusulkan jabatan gubernur dihapus. Wakil Ketua DPR RI itu menengaskan, fungsi gubernur di pemerintahan tidak efektif. Selain itu, anggaran yang diperlukan juga cukup besar. "Sebaiknya dalam pemilihan langsung hanya ada pemilihan presiden, bupati, dan wali kota. Pemilihan gubernur itu terlalu melelahkan," ujar Cak Imin dalam acara Sarasehan Nasional Satu Abad Nahdatul Ulama di Jakarta, Senin (30/1/2023) Cak Imin menegaskan, pemilihan gubernur itu tak diperlukan lagi karena melelahkan. Pilgub juga perlu banyak evaluasi karena kompetisi yang tiada henti. Menurutnya, Pilgub kelihatannya damai tetapi kompetisinya tidak pernah berhenti 24 jam. Fungsi gubernur minim yakni hanya sebagai sarana penyambung antara pusat dan daerah. Cak Imin mengaku usulan penghapusan jabatan gubernur tengah didiskusikan bersama para ahli. Dia memastikan PKB akan memperjuangkan gagasan untuk menghapus jabatan gubernur di pemilihan langsung.[Lin]