Kejagung Periksa 10 Saksi Korupsi BTS Kominfo

Albani Wijaya
Albani Wijaya
Diperbarui 30 Januari 2023 22:36 WIB
Jakarta, MI - Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa10 saksi terkait dengan perkara dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) tindak pidana asal kasus korupsi dalam penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Tahun 2020 sampai dengan 2022, pada Senin (30/1). Kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana, kesepuluh saksi diperiksa untuk tersangka AAL, tersangka GMS, tersangka YS, dan tersangka MA. "Saksi yang diperiksa adalah Sabirin Mochtar (SM) selaku Plt Direktur Pengendalian Pos dan Informatika Kominfo, Dwi Utomo Haryanto (DUH) selaku Karyawan PT Star Global Indonesia, Rinanda Rahmat (RR) selaku Karyawan PT Krakatau Steel, Harisman (H) selaku Karyawan PT Kindai Technology, dan Fiorentina (F) selaku Karyawan PT Astel Sistem Teknologi," jelas Ketut. "Kemudian Bambang Noegroho (BN) selaku Direktur Infrastruktur BAKTI, Trio Aditya (TA) selaku Karyawan PT Excelsia Mitraniaga, Gumala Warman (GW) selaku Kepala Divisi Pengadaan dan Sistem Informasi Direktorat Sumber Daya Administrasi BAKTI, Intan Pusparini (IP) selaku Karyawan PT GCI Indonesia, dan Rizki Kurniawan (RK) selaku pihak swasta," tambahnya. Menurut Ketut, pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam kasus tersebut. Dalam kasus ini sebanya empat orang sebagai tersangka yaitu AAL selaku Direktur Utama BAKTI Kominfo, GMS selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia dan YS selaku Tenaga Ahli Human Development (HUDEV) Universitas Indonesia Tahun 2020. Ketiganya pun telah ditahan dan Account Director PT Huawei Tech Investment inisial MA. Para tersangka disangkakan dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 juncto Udang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. #BTS Kominfo #Korupsi BTS Kominfo

Topik:

Kejagung Korupsi BTS BTS Kominfo BAKTI Korupsi BAKTI Kominfo

Berita Sebelumnya

Korupsi Helikopter AW-101, Bos PT Diratama Jaya Mandiri Dituntut Rp 177,7 Miliar

Berita Selanjutnya

PKB Usulkan Jabatan Gubernur Dihapus, Habiskan Anggaran dan Pemerintah Tak Efektif

Berita Terkait

Hukum
Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna (Foto: Dok MI/Istimewa)

Kejagung Geledah Lebih dari 5 Lokasi hingga Periksa Puluhan Saksi Korupsi POME

10 jam yang lalu

Hukum
Nikita Mirzani

JPU Masih Pikir-pikir Ajukan Banding Vonis 4 Tahun Penjara Nikita Mirzani

11 jam yang lalu

Hukum
Harvey Moeis (Foto: Istimewa)

Kejagung Tunggu Salinan Putusan Untuk Eksekusi Harvey Moeis

13 jam yang lalu

Hukum
Kapuspekum Kejagung, Anang Supriatna (Foto: Ist)

Kejagung Respons Bantahan Kubu Nadiem soal Grup WA 'Mas Menteri Core Team': Buktikan di Persidangan

27 Oktober 2025 17:20 WIB

Hukum
Mantan Dirjen Bea dan Cukai, Askolani (Foto: Istimewa)

Kejagung Buka Peluang Panggil Eks Dirjen Bea dan Cukai Askolani Terkait Kasus Ekspor POME

27 Oktober 2025 13:14 WIB

Hukum
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2023 di Jakarta, Selasa (14/03/2023)

Kejagung Didesak Periksa Eks Dirjen Bea Cukai Askolani terkait Korupsi POME

27 Oktober 2025 11:46 WIB