Bawaslu Sebut Rekrutmen SDM Ad Hoc dan Masalah Teknis Masih Jadi Tantangan Pemilu 2024
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui
25 Juni 2023 14:05 WIB
Jakarta, MI - Anggota Bawaslu RI, Herwyn JH Malonda mengatakan masalah sumber daya manusia (SDM) ad hoc (sementara) dan kendala teknis masih menjadi tantangan dalam Pemilu dan Pilkada 2024.
Persoalan SDM yang dimaksud Herwyn yakni kesulitan merekrut SDM ad hoc yang berpengalaman dalam melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara. Terutama, kata dia, perekrutan SDM ad hoc di tingkat TPS.
"Kita memang sudah membentuk kemarin tim ad hoc, tapi kendalanya masih sama. Misalnya, banyak masyarakat berminat mengikuti rekrutmen, tapi belum memiliki pengalaman sebelumnya," kata dia saat menjadi keynote speaker dalam diskusi daring yang diadakan Komite Independen Sadar Pemilu (KISP), Sabtu (24/6/2023).
Dia menjelaskan, berdasarkan data yang dimiliki, minat untuk menjadi pengawas ad hoc di tingkat TPS yaitu masyarakat muda yang belum memiliki pengalaman. Hal itu, ujar dia, Bawaslu harus melakukan bimbingan teknis kepada relawan pengawas dengan waktu terbatas.
"Apalagi Pemilu 2024, ada keterbatasan waktu rekapitulasi penghituang suara dan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) karena pemilu dan pemilihan waktunya berdekatan," ujarnya.
Selain kendala rekrutmen SDM ad hoc, kendala teknis seperti kesulitan akses jaringan teknologi informasi dan kendala geografis di daerah yang terisolir terutama wilayah Indonesia timur menjadi tantangan Pemilu dan Pilkada 2024.
Sejalan dengan Herwyn, Anggota KPU Mochammad Afifuddin berharap SDM ad hoc penyelenggara pemilu memiliki pengalaman di bidang kepemiluan. Alasannya, pemilu tidak menyelenggarakan pemungutan suara secara teknis saja, melainkan musyawarah besar rakyat Indonesia.
Tentunya, kata dia, memiliki kompleksitas persoalan yang pelik. "Penyelenggara pemilu ad hoc harus memiliki keterampilan khusus dalam hal kepemiluan," tegasnya.
Koordinator Umum KISP Edward Trias Pahlevi menjelaskan maksud dan tujuan diadakan kelas intensif kepemiluan tersebut berangkat dari adanya kesadaran untuk memberikan pendidikan demokrasi kepada masyarakat dalam melakukan kontrol sistem terhadap jalanannya roda pemerintahan.
Kontrol yang dimaksud, jelas dia adalah ruang masyarakat dalam mengemukakan pemikiran kritis diruang publik sebagai penyeimbang kebijakan pemerintah. Kritik diperlukan dalam rangka untuk mengawasi kebijakan pemerintah (penguasa) agar tidak keluar dari kesepakatan politik di awal berkuasa.
"Oleh sebab itu melihat landasan persoalan tersebut maka Kelas Intensif Kepemiluan Nasional ini diadakan KISP yang bekerjasama dengan Sekolah Pemilu (SP) dalam upaya penguatan kapasitas masyarakat dalam menjelang momentum pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah 2024," tandasnya.
#Bawaslu Sebut Rekrutmen SDM Ad Hoc
Berita Sebelumnya
Berita Terkait
Politik
Bawaslu Perkuat Penerapan SPIP Terintegrasi Sebagai Upaya Pencegahan Penyimpangan
1 Agustus 2024 11:11 WIB
Politik
Bawaslu Berikan Rekomendasi ke Kemendagri untuk Menindak Kepala Desa Terkait Pelanggaran Netralitas
31 Juli 2024 16:33 WIB
Politik
Ayo Para Mahasiswa Mendaftar, Bawaslu RI Gelar Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu, Begini Cara Daftarnya!
31 Juli 2024 11:00 WIB
Politik
Herwyn JH Malonda Kenalkan Tujuan dan Sasaran Strategis Bawaslu kepada Publik
30 Juli 2024 11:05 WIB
Politik
Bawaslu Awasi Langsung Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemilu 2024 Pasca Putusan MK
29 Juli 2024 10:40 WIB
Politik
Bawaslu Temukan 3 Catatan dalam Pengawasan Coklit Pemilihan Serentak 2024
28 Juli 2024 10:49 WIB