Komisi VI Minta Garuda Indonesia Berikan Penjelasan Soal Bebagai Macam Masalah Penerbangan Selama Musim Haji 2024
![Dhanis Iswara](https://monitorindonesia.com/index.php/storage/media/user/avatar/VoNo6JTUrDAPOfAguLpW0li1Z5jIpivBSpcblvgu.jpg )
![Martin Manurung Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/index.php/storage/news/image/martin-manurung.webp)
Jakarta, MI - Komisi VI DPR RI gelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dirut PT Garuda Indonesia (Persero) Irfan Setia Putra dan jajarannya untuk mengevaluasi kinerja korporasi tahun 2023 dan evaluasi pelaksanaan haji tahun 2024.
Di meja pimpinan, Wakil Ketua Komisi VI Martin Manurung, memimpin langsung sekaligus membuka RDP tersebut di ruang rapat Komisi VI DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (3/7/2024).
"Rapat Dengar pendapat hari ini telah dihadiri dan ditandatangani oleh 22 dari 55 anggota Komisi 6 DPR RI yang terdiri atas 7 fraksi dengan 5 anggota izin, dengan demikian forum telah terpenuhi," kata Martin.
"Maka perkenankan kami membuka rapat dengar pendapat pada hari ini dan rapat saya nyatakan terbuka untuk umum," ucap Martin yang kemudian dijawab "setuju" oleh peserta rapat.
Kata Martin, Garuda Indonesia sebagai mitra Komisi VI ingin mengetahui berbagai macam persoalan yang terjadi selama musim haji 2024.
"Saat ini kami ingin mengetahui apa penyebab dari berbagai masalah yang kita baca di berita terkait dengan pelayanan Haji, ada insiden pada operasional pelayanan musim haji 2024," ujarnya.
"Diantaranya satu masalah teknis pada pesawat Garuda seperti AC pesawat yang disebutkan mati, juga ada mesin pesawat yang rusak dan terbakar. Kami juga mendapatkan masukan dari berbagai pihak dan juga ada di berita penerbangan yang delay hingga 5 jam dan 12 jam," tambahnya.
Sebab itu, kata Martin, dalam forum tersebut pihaknya meminta penjelasan sejelas-jelasnya terkait berbagai macam kendala tersebut, dan berharap Garuda Indonesia dapat memperbaiki pelayanannya terutama pada musim haji.
"Tentunya ini akan menjadi satu perhatian agar pelayanan PT Garuda Indonesia semakin baik kedepannya, terutama pada saat musim haji di mana memang banyak dari warga Indonesia yang menjadi jemaat Haji," demikian Martin.
![Legislator: Pemegang Izin Pertambangan Wajib Lakukan Reklamasi Pascatambang dengan Keberhasilan 100 Persen Anggota Komisi VII DPR RI, Dyah Roro Esti (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/index.php/storage/news/image/dyah-roro-esti.webp)
Legislator: Pemegang Izin Pertambangan Wajib Lakukan Reklamasi Pascatambang dengan Keberhasilan 100 Persen
25 Juli 2024 16:25 WIB
![Anggota Komisi VII Dukung Tuntutan Mahasiswa Agar Presiden Cabut Peraturan Izin Tambang Ormas dan Freeport Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/index.php/storage/news/image/anggota-komisi-vii-dpr-ri-mulyanto-foto-midhanis.webp)
Anggota Komisi VII Dukung Tuntutan Mahasiswa Agar Presiden Cabut Peraturan Izin Tambang Ormas dan Freeport
24 Juli 2024 16:30 WIB
![Legislator Komisi VI Pertanyakan Alasan Erick Thohir Tunjuk Burhanuddin Abdullah dan Andi Arief Jadi Komisaris PT PLN Anggota Komisi VI DPR RI, I Nyoman Parta (Foto: MI/Dhanis)](https://monitorindonesia.com/index.php/storage/news/image/i-nyoman-parta-1.webp)
Legislator Komisi VI Pertanyakan Alasan Erick Thohir Tunjuk Burhanuddin Abdullah dan Andi Arief Jadi Komisaris PT PLN
24 Juli 2024 11:25 WIB
![Legislator Minta Pemerintah Jangan Grasah-grusuh Terapkan Pembatasan Subsidi BBM Per 1 September Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/index.php/storage/news/image/anggota-komisi-vii-dpr-ri-mulyanto.webp)
Legislator Minta Pemerintah Jangan Grasah-grusuh Terapkan Pembatasan Subsidi BBM Per 1 September
21 Juli 2024 13:38 WIB
![Komisi VI Kritisi Rencana Tiktok Ingin Menguasai Lini Bisnis Tanah Air Anggota Komisi VI DPR RI, Amin Ak (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/2022/05/IMG-20220520-WA0063.jpg)
Komisi VI Kritisi Rencana Tiktok Ingin Menguasai Lini Bisnis Tanah Air
19 Juli 2024 14:41 WIB
![Komisi VII Minta Luhut Tarik Pernyataannya Soal Pembatasan BBM Bersubsidi Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/index.php/storage/news/image/anggota-komisi-vii-dpr-ri-mulyanto.webp)
Komisi VII Minta Luhut Tarik Pernyataannya Soal Pembatasan BBM Bersubsidi
17 Juli 2024 12:25 WIB