Penasehat Menteri NasDem Usul Impor Kereta Bekas, Pengamat: Tak Pikirkan Keselamatan Masyarakat !

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 27 Februari 2023 19:36 WIB
Jakarta, MI - Ketua Komando Tugas (Kogas) Bela Negara RI, Elwa Wattimena menyoroti usulan impor kereta bekas untuk PT Kereta Kommuter Indonesia (KCI) oleh penasehat Menteri NasDem di KLHK pada Badan Standarisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BSILHK) Agus Pambagio. Menurut Elwa, usulan tersebut menunjukkan bahwa dia tidak mendukung produk dalam negeri dan juga tidak memikirkan keselamatan dan kenyamanan pengguna KRL. Padahal, tegas dia, Presiden Jokowi telah mengeluarkan Inpres 2 tahun 2022 tentang percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam rangka mensukseskan gerakan bangga buatan produk dalam negeri pada pelaksanaan pengadaan barang oleh pemerintah. "Jokowi juga telah mengeluarkan Kepres 24 tahun 2018 tentang tim nasional TKDN melibatkan seluruh Kementerian Lembaga termasuk Kementerian Perhubungan selaku pembina PT KCI dan PT KAI," ujar Elwa, Senin (27/2). [caption id="attachment_525896" align="alignnone" width="701"] Elwa Wattimena[/caption] Selain itu, didalam Permendag 25 tahun 2022 merupakan revisi Permendag 20 tahun 2021 menyatakan bahwa untuk impor barang modal baru tidak perlu lartas atau mendapat rekomendasi dari Kementerian tertentu. Artinya, KCI ada dua pilihan Pertama, memaksimalkan pembelian kereta melalui PT INKA, Kedua, jika tidak terpenuhi di dalam negeri dapat mengimpor kereta baru bukan kereta bekas. "Barang kereta baru mudah dibeli kenapa masyarakat diberikan kereta bekas yang sering menyusahkan,? tanya Elwa. Untuk itu, Elwa menyarankan Agus Pambagio juga memikirkan yang positif buat bangsa dan negara. Senada dengan Elwa, pengamat pertahanan dan keamanan yang juga Sekjen Generasi Muda Bela Negara (GMBN) RI, Robi Sugara turut menyayangkan ada pengamat yang mendorong-dorong pemerintah untuk impor kereta bekas yang jelas jelas merugikan masyarakat. "Harusnya masyarakat Indonesia disuguhkan kereta buatan dalam negeri seandainya kurang ya impor kereta baru dan secara regulasi bisa dilakukan PT KCI tanpa izin pemerintah atau Kementerian," tegas Robi. Robi melihat impor kereta bekas lebih banyak mudharatnya bagi masyarakat terutama aspek keselamatan dan kenyamanan. "Kita sering mendengar banyak masalah di sisten pengereman, AC tidak berfungsi, pintu buka tutup macet juga kelemahan teknik dan sinyal pada kereta bekas yang tergolong tua jelas ini faktor yang merugikan masyarakat dari kereta bekas," jelas Robi. [caption id="attachment_525891" align="alignnone" width="672"] Robi Sugara[/caption] Robi pun menyarankan jika di dalam negeri tidak tersedia kerera yang diharapkan PT KCI dapat mendatangkan kereta baru dibandingkan kereta bekas. "Sampai kapan bangsa kita hanya disuguhkan kereta bekas tanpa kemampuan produksi dalam negeri dengan kemauan membeli produk kereta dalam negeri justru menciptakan tumbuhnya kemampuan kereta nasional," kritik Robi. "Kita sudah ekspor kereta ke Banglades dan Philipina ini justru mundur impor kereta bekas," timpal Robi. Agus Pambagio, tegas Robi, seharusnya fokus pada di bidang lingkungan hidup, bukan menyuarakan impor kereta bekas yang jelas jelas merugikan masyarakat juga bangsa dan negara. Lantas Robi menyampaikan, bahwa anggota GMBN yang tersebar di berbagai provinsi jika mereka datang ke Jabodetabek juga menggunakan kereta komuter. "Dengan demikian suara kami juga dapat menjadi perhatian beberapa pihak, berilah rakyat kereta baru lebih lebih kereta buatan dalam negeri bukan kereta bekas," tandas Robi. #Robi Sugara

Topik:

Nasdem KLHK Kereta Bekas Agus Pambagio Elwa Wattimena Robi Sugara

Berita Sebelumnya

Negara Harus Rampas Harta Dirjen Pajak untuk Bayar Utang Negara, Jika...

Berita Selanjutnya

Ada Apa dengan Mbanking BCA Sering Error?

Berita Terkait

Hukum
Presiden Joko Widodo (ketiga kanan) didampingi Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (ketiga kiri), Menteri BUMN Erick Thohir (kiri), Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kedua kiri) dan Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi (kanan) memberikan keterangan kepada wartawan saat meninjau proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung di Stasiun Tegalluar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, (13/10/2022). Progres pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung telah mencapai 88,8 persen dan direncanakan beroperasi pada Juli 2023.

KPK Sudah Lama Tahu Dugaan Mark Up Proyek Whoosh hingga Kaki Agus Pambagio Diinjak Wantimpres!

27 Oktober 2025 00:17 WIB

Politik
Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai NasDem Saan Mustopa (Foto: Istimewa)

NasDem soal Sidang Etik Sahroni dan Nafa Urbach: Kita Ikuti Semua Mekanisme di MKD

25 Oktober 2025 19:51 WIB

Politik
Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI, Taufik Basari. (Foto. Rizal)

Evaluasi TAP MPR 1/2003, Taufik Basari Tekankan Pentingnya Etika Berbangsa

17 September 2025 18:52 WIB

Nasional
Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI, Taufik Basari. (Foto. Rizal)

Taufik Basari Minta Evaluasi TAP MPR 1/2003, Ingatkan Semangat Reformasi 1998

17 September 2025 14:59 WIB

Hukum
Mantan Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi NasDem Amelia Anggraini kini di Komisi I DPR RI (atas) dan Surat permohonan logistik PMT BUMIL, PMT Anak Sekolah, MP ASI dan APD Pekerja kepada Direktur Bini Gizi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI. (Foto: Kolase MI/Aan)

Didesak Periksa Politikus NasDem Amelia Anggraini soal Korupsi PMT, KPK: Kita Tunggu Prosesnya!

17 September 2025 13:57 WIB

Monitor Hukum
Tim penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung menggeledah salah satu ruangan di Kantor KLHK di Jakarta Timur, Kamis (3/10/2024) (Foto: Dok MI)

Apa Kabar Korupsi Tata Kelola Sawit di KLHK?

11 September 2025 02:06 WIB