Ekonom: Jangan Rampok Tanah Rakyat Atas Nama Investasi

Rizky Amin

Diperbarui 17 September 2023 14:40 WIB

Ekonom: Jangan Rampok Tanah Rakyat Atas Nama Investasi

Jakarta, MI - Ekonom Prof. Anthony Budiawan menegaskan bahwa pemberian hak atas tanah di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau oleh pemerintah kepada perusahaan tidak boleh merampas hak tanah warga yang sudah tinggal sebelum Indonesia merdeka. Hal ini ia tegaskan merespons pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD yang menyatakan bahwa hal tanah Pulau Rempang sudah diberikan ke perusahaan pada 2001 dan 2022. "Menkopolhukam Mahfud MD bicara tidak jelas. Tidak berguna. Pemberian hak atas tanah di Rempang tidak boleh merampas hak tanah warga setempat yang sudah tinggal sejak dulu, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Jangan merampok tanah rakyat atas nama investasi," kata Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) itu dalam unggahannya di media sosial X, Minggu (17/9). Antohny menilai komentar Mahfud MD bahkan memperkeruh suasana, menjadi bertambah tidak jelas, siapa yang disebut diberi hak atas tanah sejak 2001, 2002? Apakah maksudnya PT MEG? Menurut Anthony, perjanjian antara otorita Batam, Pemko Batam dan PT Makmur Elok Graha (MEG) pada 26 Agustus 2004 menyebut bahwa Kampung Tua di Pulau Rempang dan pulau-pulau lainnya harus dipertahankan, alias tidak termasuk area pengembangan kawasan oleh investor. Tetapi, sekarang kemudian berkembang menjadi “perampasan” hak tanah penduduk setempat oleh investor, difasilitasi pemerintah, kolonialisme dan invasi modern atas nama investasi. "Investasi “kolonialisme” ini tidak bisa dibiarkan, wajib dihentikan. Biarkan rakyat di sana tetap tinggal di tanah leluhur mereka. Tanah di Rempang begitu luas, mencapai 17.000 hektar, sedangkan jumlah penduduk sangat sedikit, kenapa harus disingkirkan?" tanyanya. "Oleh karena itu, tidak ada alasan apapun yang bisa membenarkan tindakan pengusiran ini, yang pada hakekatnya melanggar hak kepemilikan warga negara dan hak asasi manusia," imbuhnya. Sebelumnya pada Jum'at lalu (8/9), Mahfud MD mengatakan, pemberian hak tanah Pulau Rempang sudah diberikan ke perusahaan berdasarkan Surat Keputusan (SK) terkait pemberian hak atas tanah pada 2001 dan 2002. “Masalah hukumnya juga supaya diingat, banyak orang yang tidak tahu, tanah itu, (Pulau) Rempang itu sudah diberikan haknya oleh negara kepada sebuah perusahaan, entitas perusahaan untuk digunakan dalam hak guna usaha. Itu Pulau Rempang. Itu tahun 2001, 2002,” kata Mahfud. Namun pada 2004 hingga seterusnya kata Mahfud, menyusul beberapa keputusan hingga tanah tersebut diberikan hak baru kepada orang lain untuk ditempati. Hal itu karena sebelum investor masuk, tanah tersebut belum digarap dan tidak pernah ditengok. Namun pada 2022, ketika investor datang, situasi menjadi rumit atas adanya kekeliruan pemerintah setempat maupun pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Oleh karena itu kata Mahfud, kekeliruan tersebut pun diluruskan, sehingga hak atas tanah itu masih dimiliki oleh perusahaan sebagaimana SK yang dikeluarkan pada 2001 dan 2002. "Proses pengosongan tanah inilah yang sekarang menjadi sumber keributan. Bukan hak atas tanahnya, bukan hak guna usahanya, bukan. Tapi proses, karena itu sudah lama, sudah belasan tahun orang di situ tiba-tiba harus pergi. Meskipun, menurut hukum tidak boleh, karena itu ada haknya orang, kecuali lewat dalam waktu tertentu yang lebih dari 20 tahun," pungkasnya. (An) #Investasi

Topik:

Investasi Tanah Rakyat Pulau Rempang

Ekonom: Jangan Rampok Tanah Rakyat Atas Nama Investasi

Berita Sebelumnya

CEO General Electric Indonesia Handry Satriago Tutup Usia

Berita Selanjutnya

Bahlil soal Rempang Harus Kosong 28 September: Investasinya Ini untuk Kesejahteraan Rakyat

Berita Terkait

Heboh 46 Nama Konglomerat Pembeli Patriot Bond, Ini Penjelasan Danantara

OJK: Tata Kelola Investasi Taspen dan Asabri Buruk, Return Tak Maksimal

Kelangkaan BBM Nonsubsidi di SPBU Swasta, Yulian Gunhar: Pemerintah Jangan Ciptakan Ketidakpastian Iklim Investasi

Rosan Sebut Dua Raksasa China Lirik Investasi Proyek Giant Sea Wall

Investasi Jumbo Rp10.157 Triliun Dibutuhkan untuk Dorong Hilirisasi

Trump Minta RI Investasi di AS agar Bebas Tarif Impor, Apindo: Itu Lebih Sulit

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K