Sri Mulyani Respons Kebutuhan Tambahan Rp100 T untuk Program Makan Bergizi Gratis

Jakarta, MI - Menteri Keuangan, Sri Mulyani memberikan tanggapan terkait kebutuhan tambahan anggaran sebesar Rp100 triliun untuk  program makan bergizi gratis (MBG). Program yang bertujuan meningkatkan gizi masyarakat ini sebelumnya telah dialokasikan dana sebesar Rp71 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. 

Namun, Badan Gizi Nasional menyebutkan perlunya suntikan anggaran lebih besar agar program tersebut dapat menjangkau seluruh target penerima. 

Sri Mulyani menjelaskan bahwa pemerintah tengah mengidentifikasi keseluruhan postur APBN untuk mencari solusi. Ia juga menegaskan bahwa fokus pemerintah adalah memastikan anggaran digunakan sesuai prioritas nasional.

"Yang prioritas-prioritas, yang Pak Presiden (Prabowo) tetapkan dan akan dicapai, bagian-bagian mana yang untuk mengakomodasi kebutuhan tambahan itu, kita sedang mengidentifikasi. Kemudian, supaya bisa betul-betul sesuai dengan prioritasnya beliau dan mengurangi inefisiensi," ujar Sri Mulyani di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2025).

Namun, Sri Mulyani belum mengungkapkan secara spesifik sumber pendanaan untuk menutupi kebutuhan tambahan biaya program makan gratis. Menteri Keuangan yang akrab disapa Ani ini juga tidak menjelaskan apakah akan ada pengurangan anggaran pada pos-pos tertentu sebagai langkah penyesuaian.

Ani menegaskan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih dalam tahap meninjau kembali struktur keseluruhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 untuk mengidentifikasi potensi alokasi tambahan.

"Keseluruhan postur nanti kita lihat ya (untuk mengalokasikan anggaran tambahan Rp100 triliun makan gratis)," ucapnya.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana menegaskan anggaran Rp71 triliun tidak cukup. Kata dia, hanya ada 15 juta sampai 17,5 juta penerima makan gratis yang terlayani dengan uang tersebut. Sedangkan target Presiden Prabowo Subianto jauh lebih banyak. Pemerintah mematok program ini bisa menjangkau 82,9 juta orang.

"Beliau sedang memikirkan untuk mempercepat proses ini, sehingga di akhir 2025, 82,9 juta itu bisa segera mendapatkan manfaat," jelas Dadan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025).

Sejak dimulai pada 6 Januari 2025, program makan gratis telah menjangkau lebih dari 650 ribu penerima manfaat di 31 provinsi. Bantuan ini disalurkan melalui 234 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan ditujukan kepada anak-anak sekolah.

Pemerintah menargetkan penerima manfaat bisa mencapai 3 juta orang pada April 2025. Kemudian, pada Agustus 2025 meningkat sampai 6 juta penerima.