Blokir Anggaran IKN Dibuka, Pembangunan Istana Wapres hingga Masjid Negara Dilanjut

Jakarta, MI - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, mengungkapkan kabar baik bagi kelanjutan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. 

Dalam pernyataannya, Basuki menyebutkan bahwa Kementerian Keuangan telah membuka blokir anggaran sebesar Rp10 triliun untuk memastikan kelancaran penyelesaian kontrak proyek pada periode 2022-2024.

"Alhamdulillah pada April ini kita sudah bisa mengumpulkan penyedia jasa, dan diberitahukan oleh Ibu Wamen PU, bahwa semua anggaran sudah dibuka blokirnya, ada sekitar Rp10 triliun untuk melanjutkan pekerjaan," ujar Basuki dalam konferensi pers secara daring, Rabu (23/4/2025).

Sejak 2022, Basuki menjelaskan, pembangunan IKN masih bergantung pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yang bertanggung jawab atas seluruh proses transaksi.

Dia merinci, anggaran Rp10 triliun yang sudah dicairkan akan digunakan untuk membayar beberapa paket pekerjaan, seperti jalan tol IKN, Istana Wakil Presiden, Masjid Negara IKN, proyek air limbah, hingga pembangunan jalan kawasan KIPP 1A.

Anggaran tersebut bukan pengadaan proyek baru, namun fokus pada pelunasan kontrak. Sebab, selanjutnya Badan Otorita akan mengambil alih pengadaan proyek di IKN yang sebelumnya dilakukan oleh Kementerian PUPR.

"Pekerjaan yang sudah dikerjakan sejak tahun 2022-2024 yang belum selesai, tetap dilaksanakan oleh Kementerian, baik Kementerian Pekerjaan Umum untuk jalan tol, Istana Wapres, masjid, air limbah, jalan dalam kawasan," tuturnya.

Sebagai informasi, kontrak pembangunan IKN tahap 1 periode 2022-2024 telah selesai dikerjakan. Beberapa proyek yang dikerjakan pada tahap 1 meliputi Istana Negara, Istana Garuda, termasuk lapangan upacara, dan bangunan Sekretariat Presiden.

Selain itu, seluruh kompleks Kemenko yang akan menjadi tempat kerja bagi ASN dapat menampung hingga 9.465 pegawai. Kawasan perkantoran ini ditargetkan selesai sepenuhnya pada Juni 2025.

Untuk mendukung kebutuhan hunian ASN yang akan pindah ke IKN, telah tersedia 36 unit Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM), 17 tower hunian ASN, 5 tower hunian Paspampres, 2 tower hunian Polri, dan 2 tower hunian BIN yang telah berfungsi.

Sedangkan dari segi penyediaan air bersih, juga telah dibangun Bendungan Sepaku Semoi dan Intake Sungai Sepaku, selain itu terdapat 21 embung dan 4 kolam retensi di KIPP. 

Lebih lanjut, sarana dan prasarana penyediaan air minum juga sudah terbangun dan dapat diakses pada seluruh kantor pemerintahan dan hunian. Adapun sarana terbangun berupa 1 IPA kapasitas 300 lps dan bangunan reservoir induk dengan kapasitas 2 x 6.000 m3. 

Sedangkan jaringan yang terpasang berupa 15,87 km pipa transmisi, 9,75 km pipa interkoneksi, 22,633 km JDU (Jaringan Distribusi Utama) dan JDP (Jaringan Distribusi Pembagi) di KIPP (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan).

Mengenai kesiapan sarana dan prasarana sosial, di dalam KIPP telah tersedia beberapa fasilitas kesehatan yang siap melayani, seperti RS Hermina, RS Mayapada, dan RS UPT Kementerian Kesehatan. Di sekitar KIPP, terdapat juga 2 rumah sakit dan 7 Puskesmas.