Isu Pergantian Dirjen Pajak Mencuat, Siapa Pengganti Suryo Utomo?

Jakarta, MI - Kursi Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dikabarkan akan segera berganti pemilik. Rumor yang beredar menyebutkan nama Bimo Wijayanto sebagai kandidat kuat pengganti Suryo Utomo, yang saat ini masih menjabat posisi tersebut.

Bimo bukan sosok asing di lingkar pemerintahan. Ia pernah menjabat sebagai Tenaga Ahli Utama Kedeputian II Kantor Staf Presiden (KSP) sekaligus eks Asisten Deputi Investasi Strategis di Kemenko Marves. Senin (19/5/2025).

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan, siapapun Dirjen Pajak yang baru, akan menghadapi sederet pekerjaan penting untuk memperbaiki sistem kinerja perpajakan ke depan, yakni:

1. Memperbaiki data wajib pajak agar sinkron dengan data yang dimiliki direktorat jenderal pajak hasil tax amnesty jilid I dan II serta Automatic Exchange of Information (AEOI).
2. Tidak menjalankan tax amnesty dan memilih melakukan pengejaran kebocoran pajak di sektor Sumber Daya Alam (SDA) dan non-SDA
3. Mulai mendorong inisiatif wealth tax atau pajak kekayaan terhadap 2% total aset bersih high nett worth individual
4. Menutup celah penyalahgunaan insentif perpajakan
5. Mengejar celah kebocoran pajak di sektor digital
6. Memperkuat kerjasama perpajakan dalam konteks G20 dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
7. Memberantas praktik suap dan korupsi petugas pajak

Namun, Bhima menilai dari latar belakang Bimo yang pernah menjabat posisi strategis di Kemenko Marves, maka kemungkinan besar akan ada indikasi mendorong tax amnesty jilid III.

“(Tax Amnesty jilid III) yang sebenarnya berdampak negatif kepada kepatuhan pajak,” kata Bhima, Minggu (18/5/2025).

Selain itu, ia juga mengungkapkan kekhawatiran bahwa jika Bimo benar-benar menjabat sebagai Dirjen Pajak, bisa muncul dorongan percepatan penerapan kebijakan family office. 

Kekhawatiran ini muncul karena latar belakang Bimo yang pernah bekerja di Kemenko Marves, kementerian yang kala itu aktif mendorong inisiatif family office di Indonesia.