APBD Jabar Dirombak, Dedi Mulyadi Alihkan Anggaran Tak Efektif ke Program Prioritas

Jakarta, MI - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membahas realokasi anggaran hingga Rp5 triliun.

Anggaran tersebut mencakup sekitar 16 persen dari total APBD Jabar yang mencapai Rp31,7 triliun. Salah satu pos utama yang akan mengalami pergeseran adalah sektor pendidikan.

Gubernur yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya efisiensi anggaran. 

Belanja-belanja daerah yang dianggap kurang prioritas akan dialihkan ke program-program yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat.

"Sehingga hari ini kita mendapat berbagai upaya strategic untuk menyinergikan berbagai kebijakan itu pada arah peningkatan sumber daya manusia, kenyamanan layanan pemerintah, dan peningkatan kualitas kesehatan warga," tuturnya di Gedung KPK, Jakarta, Senin (19/5/2025).

KDM mengungkapkan bahwa besaran anggaran yang direalokasi mencapai Rp5 triliun karena banyak pos-pos yang dinilai pemborosan. Dia mencontohkan, anggaran belanja TIK yang mencapai Rp700 miliar banyak digunakan untuk membayar materi digital.

"Di dunia pendidikan, ada belanja Rp700 miliar lebih untuk TIK. Sedangkan yang dibutuhkan oleh dunia pendidikan adalah ruang kelas baru," jelas KDM.

KDM juga mengalihkan anggaran perjalanan dinas sebesar Rp700 miliar. Ia menilai pos anggaran tersebut kurang memberikan dampak signifikan, sehingga akan dialihkan untuk program-program yang memberikan manfaat langsung kepada warga Jabar.

"Yang dibutuhkan oleh pemerintah hari ini adalah jalan rakyat, bukan perjalanan dinas, sehingga ada realokasi dari Rp700 miliar menjadi Rp2,4 triliun," tandasnya.

Selain itu, ia juga berencana menaikkan anggaran penyediaan listrik bagi warga, dari sebelumnya Rp9 miliar menjadi Rp250 miliar. KDM menilai, anggaran tersebut harus dinaikkan untuk memberikan listrik gratis kepada 240 ribu warga Jabar yang belum memperoleh akses listrik.