Raja Ampat Terancam, Bahlil Didesak Cabut Permanen Izin Tambang Nikel

Jakarta, MI - Desakan agar aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya dihentikan bukan hanya sementara, tapi secara permanen, semakin menguat. Kali ini, tekanan datang dari Greenpeace Indonesia.

Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Rio Rompas, meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk tidak setengah hati dalam menyikapi polemik tambang di kawasan geopark itu.

"Kami berharap dia (Bahlil) sebenarnya tidak menghentikan sementara. Tapi menghentikan secara permanen," ujar Rio kepada awak media, Senin (9/6/2025). 

Rio menilai keberadaan tambang nikel di Raja Ampat sangat mengancam kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati. 

Ia menerangkan bahwa, berdasarkan Undang-undang terkait dengan pulau-pulau pesisir dan pulau-pulau kecil itu tidak boleh ditambang.

"Pulau Gag salah satunya, misalnya, itu di bawah 200 ribu km persegi. Artinya kalau pulau kecil itu ditambang kerentanan terhadap ekosistem itu akan berdampak kepada daya dukung pulau tersebut," sebutnya.

Karena alasan itulah, Rio mendesak agar Bahlil menghentikan seluruh kegiatan pertambangan di Raja Ampat.

"Jadi seharusnya Bahlil tidak menghentikan sementara tapi mengevaluasi menyeluruh. Kemudian mencabut izinnya sehingga wilayah-wilayah Raja Ampat itu bisa terselamatkan dari pertambangan nikel," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menuding adanya campur tangan asing yang mencoba menghambat langkah strategis Indonesia dalam hilirisasi sumber daya alam, khususnya proyek tambang nikel di Raja Ampat, Papua.

Ia menegaskan, pemerintah saat ini tengah mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi melalui industrialisasi dan hilirisasi sektor pertambangan. Namun, langkah tersebut diduga tak sepenuhnya disambut positif oleh pihak luar.

"Ada pihak-pihak asing yang tidak senang atau kurang berkenan dengan proyek hilirisasi ini," kata Bahlil di Jakarta baru-baru ini.