Pemerintah Pacu Pembangunan Tanggul Laut di Pesisir Teluk Jakarta

Jakarta, MI - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan melanjutkan pembangunan tanggul laut tahap 7 di kawasan pesisir Teluk Jakarta. Proyek ini digarap untuk menekan risiko banjir dan mengatasi penurunan muka tanah yang semakin mengancam Jakarta dan wilayah sekitarnya.

Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan, pembangunan tahap 7 paket 1 akan difokuskan di dua titik, kali Ancol dan Kali Dadap.

"Pengamanan pesisir pantai merupakan salah satu program prioritas Kementerian PU dan merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN)," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (9/6/2025).

Pembangunan tanggul Kali Ancol paket 1 direncanakan sepanjang 100 meter bersumber dari APBN dan dilaksanakan secara single years contract (SYC) pada 2025. Status saat ini dalam persiapan lelang. 

Sementara itu, pembangunan tanggul tahap 7 paket berikutnya direncanakan sepanjang 850 meter di Kali Ancol, Muara Baru Barat dan Cilincing. 

Anggaran kegiatan ini dalam tahap pengusulan dengan sumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dilaksanakan secara multi years contract (MYC) 2026-2027. 

Pada tahap 7 ini, pemerintah juga akan membangun satu unit sistem polder di Kali Dadap sebagai satu kesatuan sistem bangunan pengendali banjir yang terintegrasi dengan Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (PTPIN) yang bersumber dari SBSN dilakukan secara MYC 2026-2027.

Sementara itu, hingga tahun 2024, pembangunan tanggul pengaman pantai Jakarta oleh Kementerian PU telah mencapai 14,75 km, mencakup enam tahap pembangunan di berbagai lokasi seperti Kalibaru, Kamal Muara, Muara Baru, Kali Ancol dan Dadap.

Dody juga menekankan bahwa pembangunan tanggul laut merupakan bagian dari sistem pengendalian banjir terpadu yang juga mencakup penyediaan air bersih dan pengelolaan air limbah. 

Ia menjelaskan, langkah ini juga terhubung dengan pembangunan Bendungan Karian dan Jatiluhur, yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pasokan air bersih, serta Jakarta Sewerage Development System untuk meningkatkan kualitas air di wilayah hilir. 

Pendekatan yang menyeluruh ini diharapkan tidak hanya mampu menekan risiko banjir dan abrasi, tetapi juga dapat mencegah penurunan muka tanah (land subsidence) yang disebabkan oleh pengambilan air tanah secara berlebihan.