RUPSLB Garuda Digelar 15 Oktober 2025, Isu Direksi Asing jadi Sorotan

Jakarta, MI - Maskapai pelat merah PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 15 Oktober 2025 mendatang di Tangerang.

Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, serta Anggaran Dasar Perseroan, panggilan resmi rapat akan dipublikasikan pada 1 Oktober 2025.

Panggilan tersebut bakal dipublikasikan melalui situs web resmi perseroan, situs Bursa Efek Indonesia (BEI), dan sistem eASY.KSEl milik PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Pemegang saham yang berhak mengikuti rapat adalah mereka yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) perseroan per 30 September 2025 pukul 16.00 WIB.

Ketentuan serupa juga berlaku bagi pemegang saham yang namanya tercatat pada subrekening efek di KSEI hingga penutupan perdagangan saham Garuda Indonesia di BEI pada tanggal yang sama.

Meski demikian, manajemen belum membeberkan secara rinci agenda yang akan dibahas dalam RUPSLB. Namun, rapat ini dilakukan di tengah isu masuknya direksi warga negara asing.

Sesuai dengan Pasal 16 Peraturan OJK dan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat adalah pemegang saham Seri A Dwiwarna, atau satu pemegang saham atau lebih yang mewakili sedikitnya 1/20 dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah.

Usulan mata acara harus diajukan secara tertulis kepada direksi paling lambat tujuh hari sebelum tanggal panggilan rapat, yaitu pada 24 September 2025.

Syarat usulan meliputi itikad baik, mempertimbangkan kepentingan perusahaan, relevansi dengan agenda yang memerlukan persetujuan rapat, serta menyertakan alasan dan bahan usulan. 

Isu Direksi Asing

Plt Menteri BUMN, Dony Oskaria, angkat bicara terkait kabar rencana penunjukan Direktur Keuangan Garuda Indonesia (GIAA) yang disebut-sebut berasal dari Singapore Airlines.

Dony menegaskan, pemerintah lebih menitikberatkan pada transformasi fundamental Garuda Indonesia ketimbang siapa sosok yang akan menduduki jabatan tersebut.

“Intinya, yang harus dilihat bukan itunya menurut saya. Tetapi bahwa pemerintah itu berkepentingan besar untuk melakukan transformasi fundamental. Itu yang lebih penting. Nanti mengenai personelnya tentu kita ingin yang terbaik, tapi masih belum ya. Nanti kita lihat perkembangannya seperti apa,” kata Dony saat ditemui di DPR, Rabu (24/9/2025).

Ia menjelaskan bahwa proses pemilihan direksi BUMN, termasuk di Garuda Indonesia, dilakukan melalui mekanisme rekrutmen independen serta asesmen. “Calonnya tentu banyak yang kami lihat. Pada intinya, lebih fokus pada transformasi fundamental di industri airlines kita,” ujarnya.

Isu ini juga sempat menjadi bahasan dalam rapat Komisi VI DPR, Senin (22/9/2025). Anggota DPR Mufti Anam mempertanyakan kebenaran kabar masuknya eksekutif dari Singapore Airlines ke tubuh manajemen Garuda.

Menurutnya, langkah itu terkesan tertutup dan ia menegaskan agar prioritas tetap diberikan kepada sumber daya manusia dalam negeri.

“Betul tidak ada eksekutif dari Singapore Airlines masuk ke jajaran direksi Garuda? Kalau benar, kenapa harus disembunyikan? Kami minta agar lebih diprioritaskan anak bangsa, karena SDM kita juga banyak yang berpengalaman di maskapai besar dunia,” tutur Mufti.