BI Tegaskan Redenominasi Rupiah Perlu Waktu dan Persiapan Panjang

Jakarta, MI - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo akhirnya buka suara soal rencana redenominasi rupiah yang ramai diperbincangkan publik. Wacana penyederhanaan nominal mata uang, dari Rp1.000 menjadi Rp1, dinilai belum akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

Perry menegaskan, saat ini fokus utama bank sentral masih tertuju pada menjaga stabilitas dan memperkuat momentum pertumbuhan ekonomi.

"Yang berkaitan dengan redenominasi, tentu saja kami pada saat ini lebih fokus menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi, itu fokusnya adalah seperti itu," ujar Perry dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (12/11/2025).

"Apalagi redenominasi memerlukan timing dan persiapan yang lebih lama," sambungnya.

Rencana redenominasi rupiah kembali mencuat setelah tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029. Kerangka regulasi terkait redenominasi disiapkan dengan menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Harga Rupiah yang ditargetkan selesai 2027.

"RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi) merupakan RUU luncuran yang rencananya akan diselesaikan pada 2027," tulis isi PMK tersebut.

Dalam penjelasannya, pemerintah menilai urgensi pembentukan regulasi ini adalah untuk efisiensi perekonomian, menjaga kesinambungan perkembangan perekonomian nasional, menjaga nilai rupiah yang stabil sebagai wujud terpeliharanya daya beli masyarakat, serta meningkatkan kredibilitas rupiah.

Meski begitu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pelaksanaan redenominasi merupakan kewenangan Bank Indonesia (BI) sepenuhnya. Ia memastikan, kebijakan itu tidak akan diterapkan dalam waktu dekat, termasuk pada 2026.

"Redenom itu kebijakan bank sentral dan dia nanti akan terapkan sesuai dengan kebutuhan pada waktunya, tapi (penerapan) nggak sekarang, nggak tahun depan," pungkas Purbaya di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Senin (10/11/2025).