Betulkah Tanah Pemberian Presiden Jokowi di Bogor Disita Satgas BLBI?

Adelio Pratama

Diperbarui 26 Juni 2022 17:50 WIB

Betulkah Tanah Pemberian Presiden Jokowi di Bogor Disita Satgas BLBI?

Jakarta, MI - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD memberikan klarifikasi terkait pemberitaan tanah pemberian Presiden Jokowi kepada warga di Jasinga, Kabupaten Bogor, disita Satgas BLBI. Mahfud yang juga merupakan Ketua Pengarah Satuan Penanganan Hak Tagih Negara (Satgas) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) menyatakan bahwa obyek tanah yang disebutkan, yakni di Kecamatan Jasinga tidak terkait dan berada jauh di luar aset Bank Aspac (lapangan golf, hotel dll) yang disita Satgas BLBI pada Rabu, 21 Juni 2022. "Obyek berita keliru," terang Mahfud seperti dikutip melalui akun Twitternya, dikutip Minggu (26/6). Dia menerangkan bahwa obyek yang diberitakan itu terletak di Cikopomaya, Jasinga, Kabupaten Bogor dan bukan bagian dari aset PT Bogor Raya Development yang disita oleh Satgas BLBI, Rabu 21 Juni 2022. "Obyek yang diberitakan itu terkait dengan aset Bank Namura Internusa a/n James S. Januardy," ungkapnya. Sementara terkait klaim warga yang memprotes lahan pemberian Presiden Jokowi ikut disita Satgas BLIB, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menegaskan tanah/lahan tersebut akan dikembalikan kepada rakyat selamat surat yang diterima terbukti keasliannya atau tidak palsu. "Prinsipnya sertifikat yang telah diberikan kepada rakyat oleh Presiden melalui Program Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) akan dijamin oleh Pemerintah asal sertifikat tersebut tidak palsu dan tidak terkait mafia tanah. Jika obyek ada di areal sitaan BLBI bisa dengan pelepasan hak kepada pemegang sertifikat," ungkapnya Sebelumnya, Satgas BLBI membatalkan lahan PTSL milik seratusan warga yang sudah berSHM (Setifikat Hak Milik) usai dibagikan oleh Presiden Joko Widodo pada 21 September lalu. Lahan tersebut eks HGU (Hak Guna Usaha) PT Cikopomaya Cileles. Pernyataan itu diungkapkan warga bernama Amirullah yang tergabung dalam Gapoktan (Gabubgan Kelompok Tani) penerima redistribusi lahan eks HGU PT Rejo Sari Bumi dan PT Cimayak Cileles mengaku khwatir lantaran sertifikat PTSL yang dibagikan langsung Presiden Jokowi di Istana Bogor dikatakan palsu atau tidak sah. Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto mengatakan 178 SHM yang sudah dibagikan dibatalkan karena redistribusinya tidak sah. Hal itu disampaikan Agus saat menghadiri penyitaan aset BLBI di Kota Bogor pada Rabu, 22 Juni 2022 "Sebab obyek lahannya itu dalam sita tim Satgas BLBI," kata Agus. Lebih jauh, Agus menuturkan persoalan itu kini ditangani pihaknya dan sudah masuk proses pidana. Bahkan, penyidik sudah melakukan penyelidikan, penyidikan dan bahkan beberapa saksi sudah dipanggil untuk dimintai keterangan. "Ini sudah proses pidana, bakal ada tersangka. Kalau gak salah lebih dari tiga orang.,” ungkapnya.

Topik:

BLBI

Betulkah Tanah Pemberian Presiden Jokowi di Bogor Disita Satgas BLBI?

Berita Sebelumnya

Kasus Promosi Holywings, Kemenag Imbau Masyarakat Tak Terprovokasi

Berita Selanjutnya

Razman Arif Nasution Polisikan Uya Kuya Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik

Berita Terkait

Lahan Sitaan BLBI akan Disulap jadi Rumah Subsidi

Menkeu Purbaya Sindir Satgas BLBI: Banyak Janji, Hasil Tak Optimal

Babak Baru Dugaan Skandal BLBI-BCA Seret Djarum Group

Ekonom Dorong Audit Investigasi Dugaan Patgulipat Pengambilalihan BCA oleh Djarum Group

Dugaan Akuisisi Murah 51% Saham BCA, PEPS: Harus Dicari Tahu Aktornya

Isu Akuisisi Mayoritas Saham BCA Menggema, Ini Respons Danantara

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K