Banyak Kontroversi Landa PLN, Erick Thohir Didesak Copot Dirut Darmawan Prasodjo

Jakarta, MI - Sederet kontroversi melanda PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang kini dinahkodai Darmawan Prasodjo membetok perhatian publik.

Mulai dari dugaan rasuah Jointing SKTT 20KV, UGC Pecatu – Nusa Dua Bali (2018), pekerjaan penggantian komponen suku cadang guna mendukung produksi uap di Pembangkit blackout atau pemadaman listrik terjadi di sebagian besar provinsi Pulau Sumatera yaitu Sumatera Selatan, Lampung, Jambi, Bengkulu, Sumatera Barat dan Riau hingga dugaan pelesiran Darmawan ke luar negeri menggunakan anggaran perusahaan.

“Tentunya sejumlah masalah yang terjadi di PLN harus segera disikapi oleh Menteri BUMN. Apalagi Laba PLN triwulan 3 tahun ini minus 80,7 persen," kata Ketua Umum Pusat Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dan Pembangunan Daerah (PUSPERANDA), Ramadhani Isa, Jumat (20/12/2024).

Menurutnya, PLN sebagai Perusahaan Negara seharusnya dipimpin oleh orang yang berkomitmen membangun Negeri dengan menerapkan prinsip anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

BACA JUGA: Membongkar Dugaan Kerugian Negara di Proyek PLN Distribusi Jabar, UPT Cikarang

Dia juga menekankan bahwa Presiden Prabowo juga sudah mengingatkan kepada seluruh Pejabat agar tidak melakukan perjalanan keluar negeri yang tidak penting. 

"Kami duga Darmawan Prasodjo sudah melanggar etika birokrasi dan tidak sejalan dengan instruksi Presiden. Kami mendesak Erick Thohir harus segera mencopot Darmawan Prasodjo dari jabatan Dirut PLN. Masih banyak orang yang ingin mengabdi pada bangsa dan negara ini. Pecat segera Dirut PLN Darmawan Prasodjo,” bebernya 

Apalagi, ungkapnya, tarif PLN yang sejak Oktober lalu naik, kelakuan Dirut PLN ini sangat mencederai amanat penderitaan rakyat, berfoya-foya diatas penderitaan rakyat yang saat ini semakin sulit ekonominya.

BACA JUGA: Sukar Putus Korupsi di Tubuh PLN: UGC Pecatu – Nusa Dua Bali (2018) dan Jointing SKTT 20KV Distribusi Jabar Teranyar?

Dia menegaskan jika dugaan ini benar, maka Presiden Prabowo harus segera mencopot jabatan Dirut PLN tersebut dari Darmo, panggilan Darmawan Prasodjo.

“KPK dan Aparat Hukum juga jangan tutup mata dong, segera telusuri dan periksa tuh Dirut PLN tentang kemungkinan adanya penggunaan anggaran Perusahaan yang digunakan untuk kepentingan pribadi,” tukasnya.