Korupsi Selimuti Pertamina, Kejagung Didesak Ungkap Sosok 'Mr James'

Jakarta, MI - Aparat penegak hukum atau Kejaksaan Agung (Kejagung) didesak mengungkap sosok “Mr James” dalam kasus dugaan rasuah yang tengah menyelimuti PT Pertamina (Persero).

Pasalnya, menurut pengamat hukum pidana dari Universitas Bung Karno (UBK) Kurnia Zakaria, menilai bahwa penetapan tujuh orang sebagai tersangka dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina, sub-holding dan kontraktor kontrak kerja sama pada periode 2018-2023 menjadi pintu masuk Kejaksaan Agung (Kejagung) menjadi pintu masuk mengungkap siapa mafia minyak sebenarnya.

"Saya kira Kejagung perlu mengungkap mafia sesungguhnya di balik dugaan rasuah di Pertamina itu. Ini juga jadi gebrakan anak buah Jaksa Agung ST Burhanuddin yang kita tahu selama ini hampir tidak sama sekali mengungkap kasus dugaan rasuah di perusahaan BUMN itu," kata Kurnia kepada Monitorindonesia.com, Rabu (26/2/2025).

Kurnia tak memungkiri bahwa di Pertamina juga diduga terjadi permainan yang melibatkan salah satu aktor penting. Aktor penting yang diduga menjadi sorotan tersebut biasa dipanggil dengan sebutan `Mr James` yang merupakan orang dekat Pertamina. 

"Pertanyaannya, apakah Kejagung berani memeriksanya. Saya kira itu saja dulu lah, kita tunggu perkembangan kasus yang tengah diusut saat ini, soal bisa merembet kemana-mana dalam pengusutan ini ya tergantung daripada penyidikan tentunya," katanya.

Kurnia menambahkan, bahwa pengusutan kasus ini menjadi sangat penting, mengingat dampak yang ditimbulkannya tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga membebani masyarakat dengan mahalnya harga BBM. 

"Kita sama-sama menanti langkah konkret dari Kejaksaan Agung dan DPR untuk mengungkap kebenaran di balik misteri Mr. James dan dugaan mafia migas," tukasnya.

Sementara itu, Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, kepada Monitorindonesia.com pada beberapa waktu lalu, juga sempat mendesak APH agar segera mengungkap siapa sebenarnya Mr. James dan pihak-pihak terkait lainnya.

“Dengan pengaruhnya dalam penempatan pejabat dan pengaturan proyek di perusahaan minyak dan gas negara, sosok ini tidak boleh diremehkan. Rakyat akhirnya yang harus menanggung mahalnya harga BBM akibat praktik semacam ini,” kata Muslim.

Muslim menambahkan bahwa timnya saat ini tengah melakukan kajian mendalam terkait sosok Mr. James. Ia menduga, informasi yang disampaikan oleh Komisi VII DPR RI sebelumnya mungkin benar.

“Kejaksaan Agung harus serius mengusut praktik ini, karena dugaan adanya mafia migas ini tidak mungkin berjalan tanpa dukungan dari orang-orang kuat,” katanya.

Pun Muslim mendorong DPR untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) atau Panitia Khusus (Pansus) guna mengusut dugaan praktik jual beli jabatan dan kepentingan tertentu di perusahaan minyak negara. “DPR perlu segera membentuk Panja atau Pansus untuk menyelidiki proses rekrutmen jabatan serta praktik-praktik lain yang merugikan negara dan rakyat,” pungkasnya.

Memang nama Mr. James, yang pernah disebut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara PT Pertamina Hulu Energi, PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), dan PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dengan Komisi VII DPR RI pada 10 April 2023 silam.

Dalam RDP tersebut, anggota Komisi VII DPR RI, Muhammad Nasir, sempat mempertanyakan sosok Mr. James, yang diduga memiliki pengaruh besar dalam penempatan pejabat dan pengaturan proyek di perusahaan minyak dan gas milik negara.

Setelah hampir dua tahun tenggelam, nama Mr. James mencuat kembali dalam Diskusi Pegiat Energi, seiring dengan pengusutan kasus dugaan markup harga dalam impor minyak dan BBM periode 2018–2023. Kasus ini kini tengah diusut oleh Kejaksaan Agung dan diperkirakan menyebabkan kerugian negara hingga Rp115 triliun.

Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, Pertamina harus mengimpor sekitar 1 juta barel minyak per hari, termasuk minyak mentah dan BBM (di luar LPG). Besarnya kebutuhan ini sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan pribadi melalui praktik rente.

Lantas apakah Mr. James yang disebut dalam diskusi ini adalah orang yang sama dengan nama James yang pernah disinggung dalam RDP? Nama tersebut juga muncul bersama beberapa inisial lain, seperti ET/BT, HR, MRC, dan Kr. Inilah yang masih menjadi pertanyaan publik.

Menurut Nasir sosok yang dipanggil “Mr James” ini bisa mengatur jabatan hingga proyek yang tengah dikerjakan oleh Pertamina. Sosok ini, diungkap Nasir merupakan salah satu orang kepercayaan Boy Thohir, kakak Menteri BUMN Erick Thohir. "Ini bisa mengatur jabatan hingga proyek yang tengah dikerjakan oleh Pertamina," kata Nasir.

Berdasarkan penelusuran Monitorindonesia.com, terindikasi `Mr James` ini bernama asli Febri Prestyadi Soeparta yang merupakan salah satu orang kepercayaan Boy Thohir.

Febri Prestyadi Soeparta merupakan Boss PT Zerotech Nusantara, masuk dalam daftar perusahaan penunjang migas tercatat sebagai daftar jasa penunjang migas dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) No 27/2008 tentang bidang usaha jasa konstruksi.

Diketahui PT Zerotech Nusantara menyediakan jasa tenaga kerja pengeboran, kerja ulang dan perawatan sumur. Di website Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Jakarta tercatat perusahaan Febri ini sudah terdaftar sejak 10 Maret 2008 di Kadin Jakarta.

Disampaikan juga bahwa sejumlah pejabat Pertamina sering kali dipanggil menghadap `Mr James` ini di kediamannya di Jl. Kertanegara, Jakarta ini untuk urusan jabatan dan proyek-proyek dalam lingkungan Pertamina.

Bahkan dikatakan bahwa dalam waktu dekat akan ada pergeseran posisi Direktur Utama Rokan, dan yang menggantikan merupakan orang dekat Mr James yaitu Chalid Said Salim. "Jadi tentu ini perlu ditelusuri lebih jauh," ungkapnya.

Politisi Partai Demokrat ini juga mempertanyakan apakah `Mr James` ini sengaja menjalankan perintah Boy Thohir untuk mencari proyek-proyek dalam lingkungan Pertamina. Hal tersebut memiliki tujuan supaya bisa membantu Erick Thohir dalam masa pencalonan Wakil Presiden 2024 mendatang.

"Lalu, kapankah transparansi dalam penunjukan pejabat di lingkungan perusahaan ini akan bersih dan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki pejabat tersebut bila pengaruh makelar jabatan masih sangat kuat," imbuhnya.

Korupsi yang tengah diusut Kejagung

Kejaksaan Agung (Kejagung) dikabarkan menetapkan tersangka baru kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di PT Pertamina masih berlanjut.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah membenarkan kabar tentang tersangka baru dalam kasus yang merugikan negara Rp 193.7 triliun sepanjang 2018-2023 tersebut. “Iya. Diumumkan malam ini,” kata Febrie, Rabu (26/2/2025).

Belum diketahui siapa yang akan ditetapkan kembali sebagai tersangka. Namun santer beredar dua di antara tersangka baru itu adalah penyelenggara negara pada perusahaan pelat merah tersebut.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar membenarkan, bakal ada konfrensi pers malam ini juga sekitar pukul 21:00 WIB.

“Konfrensi pers perkembangan terkini penanganan perkara tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah PT Pertamina oleh tim penyidik pada Jampidsus,” kata Harli, pada Rabu (26/2/2025).

Penyidikan korupsi minyak mentah dan produk kilangan di PT Pertamina sudah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka. Pada Senin (24/2/2025) tim penyidik Jampidsus menetapkan Riva Siahaan (RS) selaku Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Patra Niaga sebagai tersangka utama.

Sani Dinar Saifuddin (SDS) ditetapkan tersangka selaku Direktur Optimasi Feedstock and Product PT Kilang Pertamina International. Kemudian Yoki Firnandi (YF) tersangka selaku Dirut PT Pertamina Shipping. Selain itu Agus Purwono (AP) yang dijerat tersangka atas perannya selaku Vice President Feedstock Management PT Kilang Pertamina International.

Lainnya adalah, adalah tersangka swasta, Muhammad Kerry Andrianto Riza (MKAR) selaku benefit official atau pemilik manfaat dari PT Navigator Khatulistiwa, Dimas Werhaspati (DW) tersangka selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim.

Terakhir adalah Gading Ramadhan Joedo (GRJ) yang ditetapkan tersangka atas perannya sebagai Komisaris PT Jenggala Maritim sekaligus Dirut PT Orbit Terminal Merak.

Respons Pertamina

PT Pertamina (Persero) telah buka suara terkait impor minyak mentah yang terlibat dalam kasus korupsi. VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menyebut hal tersebut baru dugaan dari Kejaksaan Agung.

Fadjar menjelaskan kilang yang dimiliki Pertamina belum sepenuhnya diperbarui dengan teknologi terbaru. Alhasil, Pertamina belum bisa mengolah berbagai jenis minyak mentah.

"Itu kan baru dugaan ya, tapi minyak kilang kita ini kan belum semuanya ter-upgrade istilahnya ya. Jadi tidak se-flexible bisa mengolah berbagai jenis semacam crude," kata Fadjar di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (25/2/2025) kemarin.

Fadjar menjelaskan produksi minyak dalam negeri juga belum mencukupi konsumsi dalam negeri. Untuk itu, pemerintah masih memerlukan impor.

"Dari segi produksi kita memang masih kurang. Sedangkan konsumsi melebihi apa yang diproduksi oleh Pertamina dan juga KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) yang lain. Oleh sebab itu, diperlukan impor," tandasnya. (an)