Jatam Dorong Kasus Tambang Nikel di Raja Ampat Dibawa ke Hukum Internasional

Jakarta, MI -  Aktivitas tambang nikel di Kepulauan Raja Ampat memicu polemik. Banyak pihak aktivitas menganggap penambangan bakal memicu krisis lingkungan di kawasan konservasi yang kerap dijuluki sebagai surga terakhir dari timur tersebut.

Bahkan, telah menimbulkan kekhawatiran yang signifikan mengenai kerusakan ekosistem, termasuk terumbu karang dan hutan. Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) menyatakan bahwa dampak kerusakan tersebut melampaui batas nasional dan harus dipertimbangkan dalam kerangka hukum internasional.

"Secara nyata, hukum internasional jauh lebih kuat dari hukum nasional. Jadi tidak ada alasan bagi negara untuk patuh terhadap aturan itu kecuali sudah diratifikasi oleh negara itu sendiri," kata Juru Kampanye Jatam Farhat saat berbincang dengan Monitorindonesia.com, Selasa (10/6/2025).

Cuman, tambah Farhat, berkaitan dengan krisis iklim akibat pertambangan di kawasan pulau-pulau kecil yang sangat rentan dan berisiko tinggi, negara tersebut akan mendapatkan klaim etika lingkungan yang begitu beruk dan tidak peduli terhadap masalah yang dihadapi bersama oleh masyarakat internasional.

Farhat pun menyatakan bahwa pihaknya terus mendorong dan mendukung agar kasus tambang nikel di Raja Ampat itu dibawa ke ranah hukum internasional, jika tidak segera ditutup.

"Tentu, kampanye internasional akan kita lakukan. Kita akan menyampaikan kepada masyarakat internasional tentang kebebalan pemerintah yang hanya mementingkan akumulasi kekayaan dibandingkan dengan keselamatan warganya," tandasnya.

Sementara Peneliti dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Badiul Hadi juga sepedandat dengan Jatam itu. "Sudah saatnya dibawa ke hukum internasional jika tak segera ditutup," katanya kepada Monitorindonesia.com, Selasa.

Langkah Pemerintah

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bahlil Lahadalia menegaskan bahwa empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel di Raja Ampat resmi dicabut. 

Empat perusahaan tersebut dinilai melanggar peraturan dalam konteks lingkungan.
Bahlil menegaskan, bahwa pasca rapat terbatas dengan Presiden RI Prabowo Subianto diputuskan untuk menyetop kegiatan pertambangan nikel di Raja Ampat.

"Kami lapor Presiden mempertimbangkan berbagai hal, dan memutuskan mempertimbangkan komprehensif, bahwa 4 IUP yang di luar PT GAG Nikel itu dicabut, dan saya langsung melakukan langkah-langkah teknis berkoordinasi dengan menteri teknis untuk melakukan pencabutan," terang Bahlil dalam Konfrensi Pers di Istana Negara, Selasa (10/6/2025).

Bahlil membeberkan, keempat IUP yang dicabut diantaranya adalah PT Anugerah Surya Pratama (ASP), PT Mulia Raymond Perkasa (MRP), PT Kawei Sejahtera Mining (KSM), PT Nurham.

Sebelumnya Menseneg RI, Prasetyo Hadi menegaskan, atas petunjuk dari Presiden Prabowo diputuskan bahwa pemerintah akan mencabut Izin Usaha Pertambangan untuk empat perusahaan di Kabupaten Raja Ampat.

"Atas petunjuk Bapak Presiden, beliau putuskan bahwa pemerintah akan cabut izin usaha pertambangan untuk 4 perusahaan di kabupaten Raja Ampat," terang Prasetyo Hadi, di Istana Negara, Selasa (10/6/2025).

Berikut daftar 4 IUP yang dicabut:

1. PT Mulia Raymond Perkasa (MRP)

Perusahaan ini merupakan pemegang IUP dari SK Bupati Raja Ampat No. 153.A Tahun 2013 yang berlaku selama 20 tahun hingga 26 Februari 2033 dan mencakup wilayah 2.193 Ha di Pulau Batang Pele. Kegiatan masih tahap eksplorasi (pengeboran) dan belum memiliki dokumen lingkungan maupun persetujuan lingkungan.

2. PT Kawei Sejahtera Mining (KSM)

PT KSM memiliki IUP dengan dasar hukum SK Bupati No. 290 Tahun 2013, yang berlaku hingga 2033 dengan wilayah seluas 5.922 Ha. Untuk penggunaan kawasan, perusahaan tersebut memegang IPPKH berdasarkan Keputusan Menteri LHK tahun 2022. Kegiatan produksi dilakukan sejak 2023, namun saat ini tidak terdapat aktivitas produksi yang berlangsung.

3. PT Anugerah Surya Pratama (ASP)

Perusahaan ini mengantongi IUP Operasi Produksi berdasarkan SK Menteri ESDM No. 91201051135050013 yang diterbitkan pada 7 Januari 2024 dan berlaku hingga 7 Januari 2034. Wilayahnya memiliki luas 1.173 Ha di Pulau Manuran. Untuk aspek lingkungan, PT ASP telah memiliki dokumen AMDAL pada tahun 2006 dan UKL-UPL di tahun yang sama dari Bupati Raja Ampat.

4. PT Nurham

Pemegang IUP berdasarkan SK Bupati Raja Ampat No. 8/1/IUP/PMDN/2025 ini memiliki izin hingga tahun 2033 dengan wilayah seluas 3.000 hektar di Pulau Waegeo. Perusahaan telah memiliki persetujuan lingkungan dari Pemkab Raja Ampat sejak 2013. Hingga kini perusahaan belum berproduksi.