KPK Panggil Eks Bupati Mandaling Natal Terkait Kasus Suap Proyek Jalan Sumut

Albani Wijaya
Albani Wijaya
Diperbarui 16 Juli 2025 13:47 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Ist)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Ist)

Jakarta, MI- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Eks Bupati Mandailing Natal Muhammad Fajar Suhairi Nasution untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Sumut dan Satker PJN Wilayah I Sumut. 

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan bahwa pemeriksaan terhadap Fajar Suhairi akan dilakukan di Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Medan. 

"Pemeriksaan dilakukan di Kantor BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Medan," kata Budi, Rabu, (16/7/2025).

Selain Fajar Suhairi, KPK juga memanggil tujuh orang lainnya untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini, yaitu Plt Kadis PUPR Madina Elpi Yanti Sari Harahap, Pokja PUPR Madina Natalina, dan satu orang sipil bernama Isabella. 

Selanjutnya, Komisaris PT Dalihan Natolu Taufik Lubis, Bendahara PT Dalihan Natolu Mariam, Direktur PT Rona Na Mora Maskuddin Henri, serta Wakil Direktur PT Dalihan Natolu Seri Agustina Melinda.

Sebagai informasi, KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap/gratifikasi pada proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Sumut dan Satker PJN Wilayah I Sumut. 

Penetapan tersangka dilakukan usai KPK melakukan kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) di Mandaling Natal, Sumatra Utara pada Kamis (26/6/2025) malam.

KPK berhasil menjaring enam orang dalam OTT tersebut, lima diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. 

Adapun kelima tersangka dalam kasus ini adalah Topan Obaja Ginting (TOP) selaku Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut, RES selaku Kepala UPDT Gunung Tua Dinas PUPR Sumut, dan HEL selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kasatker PJN Wilayah I Sumut.

Serta dua orang tersangka lainnya dari pihak swasta, yakni KIR selaku Direktur Utama PT DNG dan RAY selaku Direktur PT RM.

Topik:

KPK Sumut Suap Proyek Jalan Sumut Dinas PUPR Sumut