Kejagung Periksa 9 Saksi Korupsi Chromebook, Eks Sekretaris Dirjen PAUD hingga Notaris

Jakarta, MI - Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa sembilan orang saksi kasus dugaan korupsi pada Program Digitalisasi Pendidikan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) RI. Senin (21/7/2025),

Program tersebut dilaksanakan dalam rentang tahun 2019 hingga 2022 dan diduga sarat penyimpangan dalam perencanaan hingga pengadaan sarana teknologi informasi dan komunikasi (TIK) bagi satuan pendidikan dasar dan menengah.

Sembilan saksi yang diperiksa memiliki keterkaitan erat dalam proses teknis dan administrasi program, yakni:

1. STN, Sekretaris Dirjen PAUD, Dikdas dan Dikmen Kemendikbudristek (2018–2023).

2. HK, Direktur Sekolah Dasar (SD) Dirjen Dikdasmen (2018–2020) sekaligus Tim Teknis Analisa Kebutuhan Alat Pembelajaran TIK tahun 2020.

3. PDP, Direktur SD Dirjen Dikdasmen (2019–2020), juga anggota Tim Teknis.

4. AF, Guru Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, merangkap Tim Teknis.

5. SK, Guru Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, merangkap Tim Teknis.

6. IS, Dosen STMIK Jabar, anggota Tim Teknis.

7. SBY, Inspektur II Bidang Dikdasmen Kemendikbudristek dan anggota Tim Teknis.

8. GH, Auditor Ahli Madya di Inspektorat Investigasi Kemendikbudristek dan anggota Tim Teknis.

9. JDS, seorang notaris yang diduga turut berperan dalam aspek legal dokumen program tersebut.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menyatakan bahwa pemeriksaan ini bertujuan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam penanganan perkara yang sedang bergulir.

“Pemeriksaan ini merupakan bagian dari upaya serius Kejaksaan Agung dalam mengungkap potensi penyimpangan anggaran negara dalam program strategis nasional di bidang pendidikan,” kata Anang.