IPW Minta Polri dan MA Basmi Mafia Pailit Seret Kurator dan Hakim Pengawas

Jakarta, MI - Indonesia Police Watch (IPW) meminta Polri dan Mahkamah Agung (MA) agar membasmi dugaan penyalahgunaan lembaga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan kepailitan.

Mafia pailit tersebut diduga melibatkan oknum kurator/pengurus (receiver) dan oknum hakim pengawas yang secara sistemik dalam satu kejahatan yang terorganisir, yang dapat merusak iklim usaha.

Adapun telah menerima pengaduan dua perseroan yang merasa dirugikan oleh mafia kepailitan yang melibatkan oknum-oknum kurator, pengurus dan hakim pengawas dengan menggunakan modus tagihan palsu untuk menguasai suara dalam voting PKPU. 

Lalu, tagihan palsu tersebut dimasukkan dan dicatatkan dalam Daftar Piutang Tetap (DPT) oleh Kurator agar tampak sah secara hukum.

Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso menjelaskan bahwa, pihaknya telah menerima pengaduan dari PT Pilar Putra Mahakam (PPM) yang menjadi korban mafia pailit. 

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, tanggal 6 Maret 2025 memutuskan PPM dalam keadaan PKPU Sementara dengan adanya tagihan sebesar Rp 10,58 miliar kepada dua kreditor.

Sejatinya pembayaran atas tagihan tersebut sudah dilakukan pada April 2025. 

Namun hal itu diabaikan oleh Tim Pengurus hingga PPM diputus pailit berdasarkan Putusan No. 16/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Jkt.Pst, tanggal 25 Juni 2025. 

“Para pelaku dikualifisir melakukan dugaan tindak pidana sebagaimana ketentuan pasal 400 ayat (2) KUHP, dengan diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan, dan/atau Pasal 263 KUHP terkait penggunaan surat palsu," kata Sugeng, Kamis (18/9/2025).

"Karena DPT dipakai sebagai dokumen resmi padahal diduga DPT tersebut memuat fakta yang tidak benar," sambung Sugeng.

Ironisnya, setelah putusan pailit, pengurus yang sama ditunjuk sebagai kurator, yaitu Michael Jhon Amalo Sipet dan Pranata Raharjie Putranto, diduga kembali memasukkan/mencatatkan tagihan yang sudah dibayar/dilunasi tersebut ke dalam DPT, sehingga terjadi penggelembungan tagihan dan piutang palsu itu terlihat sah. 

Tagihan tersebut, ujar Sugen, dikualifisir sebagai tagihan palsu.

Menurut Sugeng, PPM telah melaporkan kreditur yang mendaftarkan tagihan palsu tersebut beserta Tim Kurator yaitu Michael Jhon Amalo Sipet dan Pranata Raharjie Putranto yang menerima tagihan palsu tesebut dan mencatatkannya ke dalam DPT kepada Polda Metro Jaya dengan register Laporan Polisi Nomor: LP/B/6351/XI/SPKT/ Polda Metro Jaya, tertanggal 10 September 2025.

IPW juga telah menerima pengaduan dari PT Petro Energy (PE) yang diputus pailit berdasarkan Putusan PKPU No.: 254/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst pada 3 Agustus 2023.

Dalam perkara itu, Tim Kurator Alfons Raditya Pohan, Kenny Hasibuan dan Musdalifah memasukkan tagihan sebesar Rp 39,4 miliar dari PT Petro Energy (Dalam Pailit) ke dalam DPT.

Padahal PE tidak pernah meminjam uang. Tidak pernah menandatangani perjanjian utang, dan tidak tercatat sebagai debitor dalam laporan keuangan PE. 

Namun, tagihan fiktif itu tetap diverifikasi dan dituangkan dalam DPT. 

PE memperoleh suara tambahan dalam voting PKPU yang menjatuhkan PE ke dalam pailit. 

“PE telah membuat laporan ke Polda Metro Jaya tertanggal 10 September 2025 dengan terlapor oknum kurator dkk," lanjut Sugeng.

Modus operandi

IPW mengungkap pola permainan mafia pailit yang hampir selalu sama, yakni:

1. Kreditor fiktif muncul membawa tagihan utang yang sebenarnya tidak pernah ada, sehingga dengan menggelembungkan nilai tagihan yang besar agar bisa menjadi mayoritas.

2. Tagihan fiktif diverifikasi oleh pengurus/kurator dalam tahap verifikasi piutang. Jika lolos, kreditor palsu memperoleh hak suara dalam voting. 

3. Voting dipakai untuk mempailitkan perusahaan, meski debitor sudah membayar atau sebenarnya tidak berutang.

4. Setelah perusahaan resmi pailit, pengurus yang sama biasanya ditunjuk kembali sebagai kurator. 

Di sinilah modus berlanjut, bahwa utang fiktif yang sudah dibantah atau bahkan sudah dibayar tetap dituangkan ke dalam DPT.

Dokumen resmi pengadilan itu lalu dijadikan “pembenaran” seolah-olah piutang tersebut benar adanya.

“Dengan cara ini, surat resmi pengadilan (Daftat Piutang Tetap) dapat dinilai sebagai surat palsu yang isinya tidak sesuai kebenarannya," jelas Sugeng.

"Penggelembungan utang ini menjadi instrumen baru mafia pailit. Dengan memanfaatkan celah voting PKPU, perusahaan yang sehat pun bisa ditumbangkan dengan cara rekayasa piutang," sambung Sugeng.

Menurut Sugeng, peristiwa Ini bukan lagi sekadar sengketa utang-piutang, tapi modus sistematis untuk menjatuhkan perusahaan yang masih sehat (solven) dan mengambil keuntungan dari kepailitan. 

Dampaknya serius, bukan hanya bagi debitor, tetapi juga terhadap iklim investasi di Indonesia.

Karenanya IPW meminta perhatian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri dan Ketua MA Sunarto mencermati adanya mafia kepailitan yang bisa merugikan Iklim usaha tersebut. 

“Indonesia Police Watch akan membuka kotak pengaduan untuk paran korban-korban mafia pailit lainnya," tandasnya.