Menanti KPK Periksa Amelia Anggraini soal Korupsi PMT Bayi dan Bumil Era Jokowi

Jakarta, MI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebentar lagi akan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Umum dalam perkara dugaan korupsi pengadaan pemberian makanan tambahan (PMT) balita dan ibu hamil di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) era pemerintahan Joko Widodo alias Jokowi.

Sprindik umum adalah surat perintah dimulainya penyidikan tanpa mencantumkan identitas tersangka. Langkah ini memungkinkan KPK memperdalam peran calon tersangka dan mengumpulkan alat bukti lebih lengkap sebelum menetapkan tersangka secara resmi.

"Jadi tinggal ditunggu untuk perkembangannya, ya," kata Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, Jumat (26/9/2025). 

Adapun penyelidikan kasus ini telah dilakukan sejak awal tahun 2024. Dugaan korupsi ini diduga bergulir pada 2016-2020. Program PMT untuk balita dan ibu hamil merupakan upaya untuk meningkatkan status gizi mereka sehingga mengurangi angka stunting atau tengkes. Bentuknya berupa biskuit, susu, telur, maupun makanan bergizi lainnya.

Sementara itu, salah satu modus korupsi pengadaan PMT balita dan ibu hamil adalah penurunan kualitas dari produksi biskuit untuk balita, di mana kadar gizinya dikurangi dari yang seharusnya.

Terkait pemeriksaan saksi-saksi termasuk mantan Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi NasDem Amelia Anggraini yang diduga sebagai salah satu pihak yang sempat mengajukan permohonan logistik PMT BUMIL, PMT Anak Sekolah, MP ASI dan APD Pekerja kepada Direktur Bini Gizi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI serta mengajukan permintaan obat-obatan kepada Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes RI, KPK belum bisa banyak komentar.

"Kami belum bisa jelaskan secara rinci, karena perkara ini masih pada tahap penyelidikan. Kita tunggu prosesnya ya," tegas Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo kepada Monitorindonesia.com.

Kendati, Asep Guntur Rahayu sempat menyatakan bahwa dalam pengusutan kasus dugaan korupsi semua pihak diduga terlibat tetap akan dimintai keterangannya. "Semua pihak yang diduga terlibat akan kami minta keterangan," kata Asep.

Asep juga sebelumnya menyatakan bahwa penyelidikan dugaan rasuah ini sudah hampir final. "Penyidikannya belum, tapi sudah ditahap akhir (penyelidikan) jadi sudah hampir final. Karena belum penyidikan jadi belum ada tersangkanya," jelas Asep.Pelatihan anti korupsi

Pun, Asep meminta semua pihak untuk menunggu terkait perkembangannya, yakni naik ke tahap penyidikan. Ketika ditanya mengenai tersangka kasus tersebut, dia mengingatkan bahwa penetapan tersangka bergantung pada surat perintah penyidikan yang diterbitkan KPK nanti. "Penyidikan pun kalau penyidikan umum, ya kami belum menyebutkan (menetapkan, red.) tersangkanya juga," katanya.

Penting dicatat bahwa berdasarkan kebiasaan di KPK, jika sebuah kasus telah masuk tahap akhir penyelidikan, maka kasus tersebut akan segera naik ke tahap penyidikan dalam waktu dekat.

KPK akan menentukan Sprindik yang akan digunakan dalam kasus tersebut, antara khusus dan umum. Bahwa Sprindik khusus menunjukkan telah adanya tersangka dalam sebuah kasus. Sementara Sprindik umum menunjukkan bahwa kasus ini mulai masuk tahap penyidikan namun belum ditetapkan tersangkanya.

KPK pada 17 Juli 2025, menyatakan sedang menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan makanan tambahan untuk bayi dan ibu hamil.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, perkara tersebut diduga terjadi pada 2016-2020.Pelatihan anti korupsi

Sementara itu, pengadaan makanan tambahan untuk bayi dan ibu hamil diduga berkaitan dengan program Kemenkes bertajuk Pemberian Makanan Tambahan (PMT).

Program tersebut merupakan salah satu strategi pemerintah dalam menangani masalah atau perbaikan gizi untuk bayi, anak berusia di bawah lima tahun (balita), dan ibu hamil.

KPK pada 6 Agustus 2025, menjelaskan dugaan korupsi dalam kasus tersebut terjadi dalam pengurangan nutrisi makanan tambahannya, seperti biskuit dan premiks. Padahal, program Kemenkes tersebut bertujuan untuk memberikan nutrisi kepada anak-anak yang stunting atau tengkes, dan ibu hamil.

Berdasarkan pemberitaan Monitorindonesia.com sebelumnya bahwa DPR RI melalui Komisi IX diduga kerap mengajukan permohonan logistik PMT BUMIL, PMT Anak Sekolah, MP ASI dan APD Pekerja kepada Direktur Bini Gizi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI. Pelatihan anti korupsi

Hal itu dilakukan dalam rangka kunjungan kerja (Kunker) di Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah VII meliputi, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga, dan Kabupaten Kebumen.

"Sehubungan dengan kegiatan Kunjungan Kerja Ke daerah Pemilihan Anggota DPR RI sebagaimana tugas, fungsi, dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD RI, dan DPRD, serta Keputusan DPR RI No. 1/DPR RI/2009-2010, maka kami bermaksud mengadakan sosialisasi kesehatan ibu dan anak, edukasi pola makan sehat seimbang dan pemberian MP AS di wilayah Dapil Jawa Tengah VII (Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga, dan Kabupaten Kebumen). Oleh karena itu, mohon kiranya Kementerian Kesehatan, RI dapat membantu dalam hal logistik; MT BUMIL = 20 ton; PMT ANAK SEKOLAH = 20 ton; MP ASI = 20 ton; ADP Pekerja = 20 ton," tulis permohonan itu yang ditandatangani Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi NasDem Amelia Anggraini pada tanggal 2 Februari 2017.

Anggota DPR RI yang sama juga melalui Komisi IX mengajukan permintaan obat-obatan kepada Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes RI. 

Hal itu dilakukan dalam rangka bakti sosial masa reses di Daerah Pemilihan Jawa Tengah Vil yang meliputi 3 kabupaten yaitu Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Purbalingga.

"Diberitahukan dengan hormat, bahwa kami akan melaksanakan kembali Bakti Sosial di Daerah Pemilihan Jawa Tengah VIl yang meliputi 3 (tiga) kabupaten yaitu Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga pada masa reses sidang III tahun sidang 2016-2017 yang akan dilaksanakan pada bulan maret 2017. Sehubungan dengan itu kami mengharap bantuan saudara kiranya dapat menyediakan kebutuhan untuk kegiatan bakti sosial di masyarakat tersebut berupa obat-obatan," tulis permohonan itu yang juga ditandatangani Anggota Komisi IX DPR RI, Amelia Anggraini pada tanggal 2 Februari 2017.

Sekadar tahu, bahwa Amelia Anggraini saat ini menjabat sebagai Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem. Konfirmasi Monitorindonesia.com kepada Amelia Anggraini tidak direspons.

Jauh sebelum penyelidikan KPK, Monitorindonesia.com telah memberitakan dugaan rasuah ini. Bahwa pada 29 Agustus 2024 silam, Monitorindonesia.com juga telah meminta konfirmasi/komentar/tanggapan sejumlah Anggota Komisi IX DPR saat itu namun tidak memberikan respons. Termasuk Anas Thahir, Irma Suryani Chaniago, Charles Honoris, hingga Netty Prasetiyani.