Sempat Ramai di DPR, Skandal Geomembrane Pertamina Hulu Rokan Mental di Kejaksaan dan KPK?

Jakarta, MI - Pada November 2024 lalu, Senayan diramaikan dengan skandal pengadaan geomembrane di PT Pertamina Hulu Rokan (PHR)  Riau sebagaimana dibeberkan Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan.

Hinca kala itu meminta pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) agar turut mengusut kasus ini, sebab laporannya di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau diduga tak ditindaklanjuti.

Bahkan, politisi Partai Demokrat itu mendapatkan informasi bahwa Kejaksaan Negeri (kejari) Jakarta Pusat telah mengirimkan surat kepada Direktur Utama PT Pertamina yang lama yaitu Ibu Nicke (Widyawati) bahwa telah ditemukannya tiga unsur perbuatan melawan hukum dalam skandal pengadaan geomembrane ini. (Monitorindonesia.com telah berupaya mengonfirmasi hal itu kepada Kajari Jakpus Safrianto, namun tidak memberikan respons)

Hinca dalam rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Jaksa Agung dan seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) se-Indonesia pada Rabu (13/11/2024)  lalu menyatakan bahwa laporan yang dia buat tersebut semata-mata untuk membantu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada energi.

“Saya minta bongkar semua kasus-kasus ini. Bagian dari pengawasan kita (DPR). Kalau tidak, target swasembada energi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo tidak didukung oleh Jaksa Agung. Nah, kalau ini kita selesaikan Pak Jaksa Agung, bisa tembus Rp5.000 triliun itu APBN kita,” katanya.

Menurut dia, PT Pertamina (Persero) dengan jajaran Direksi dan Komisaris yang baru, dapat meningkatkan tata kelola dan melakukan pembersihan menyeluruh di internal perusahaan, khususnya di PT Pertamina Hulu Rokan. 

"Kasus ini tetap akan saya pantau dan dorong penyelesaiannya, agar para pemimpin baru Pertamina dapat bekerja tanpa beban warisan masalah dari oknum-oknum nakal di perusahaan," katanya. 

Direktur PPS Kejagung diduga campur tangan

Hinca menuding ada peran Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) Kejagung sehingga perkara dihentikan. 

Maka dari itu, dia meminta dilakukan audit. "Silakan diaudit  apa yang terjadi. Direktur PPS dihentikan perkara itu, tarik itu kasus. Saya sudah laporkan ke Bapak-bapak semua di sini," tegas Hinca.

Hinca juga mengaku bawa dokumennya sempat dibawa ke Kajati Riau. "Saya sampaikan di situ. Dianggap enteng tuh sama Kajati Riau. Tidak berani menerima laporan saya. Setelah itu saya serahkan seluruh dokumennya".

"Dalam seminggu tidak terbukti. Karena Direktur PPS cepat-cepat mengatakan kita bikin ini geomembran masuk PPS. Langsung pasang plang, jangan ganggu aku. Beginikah cara kerja kita?" tanya Hinca.

Hinca kemudian menyoroti secara khusus tentang pengelolaan sumber daya alam di PT Pertamina. Menurutnya, Pertamina mirip seperti kapal pesiar mewah Titanic. Namun, kapal itu oleng karena harus menanggung beban yang berat. "Pertamina ini punya anak cucu cicit sampai 200 perusahaan," kata Hinca.

Hinca menambahkan, bahwa kegiatan di sektor hulu migas yang diawali dengan eksplorasi, pengeboran minyak sampai pada urusan limbah minyak bumi. 

Lantas dia menyinggung soal kunjungan Presiden Jokowi ke Blok Rokan yang dikelola PT PHR pada awal 2024 lalu. Di mana saat itu Jokowi mematok target produksi minyak dari Blok Rokan sebesar 210 ribu barel per hari (bph). 

Namun, kata Hinca, produksi minyak PT PHR sampai saat ini hanya sekitar 160 ribu bph. "Bagi saya, target yang tidak tercapai adalah dugaan terjadi penyalahgunaan wewenang," jelas Hinca.

Lantas dia meminta agar Kejaksaan Agung memeriksa setiap pengadaan dan proyek di PT PHR, mulai dari rig sampai plastik geomembran. "Rig lama dan rig baru, periksa itu. Gak jalan. Macet dan batuk batuk, Pak," tuding Hinca.

Menurut Hinca, pada era Blok Rokan dikelola PT Chevron Pacific Indonesia (CPI), pengadaan geomembran dilakukan dengan sistem penunjukkan langsung (PL). Tapi, di era PT PHR justru dilakukan dengan sistem kontrak agar anggarannya besar.

"Geomembran, plastik geomembran di zaman Chevron cukup PL. Sekarang, supaya dapat uang besar dibikin kontraknya jadi 3 tahun, Rp 209 miliar, cincai lagi di situ, terjadi persoalan di situ," kata Hinca.

Sementara, Corporate Secretary PT PHR Rudi Ariffianto sempat menyatakan bahwa pihaknya menjunjung tinggi asas proporsionalitas kerja dan aturan. Baik aturan dari negara maupun aturan profesionalitas yang ada di dalam PHR sendiri. 

"Seperti Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dan Good Corporate Governance (GCG)," kata Rudi melalui sebuah pernyataan tertulis, Kamis, 27 Juni 2024 lalu. (Dikonfirmasi kembali Monitorindonesia.com, Sabtu (16/11/2024) malam belum merespons)

Terkait dengan proses bisnis, pihaknya juga menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel).

Dengan penandatanganan pakta integritas proyek tender price agreement geomembrane, diharapkan pelaksanaan proyek strategis dan prioritas di PT. Pertamina Hulu Rokan dapat berlangsung secara profesional dan taat aturan. 

Rudi menambahkan, pihaknya juga menjalin kerja sama dengan Kejati Riau dalam hal pengawasan proses bisnis di Wilayah Kerja (WK) Rokan. 

"Tujuannya agar pelaksanaan proses pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan di PHR berjalan profesional, transparan, dan sesuai dengan aturan yang berlaku," kata Rudi.

Dia mengatakan, proses pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan PHR mengacu pada pedoman pengadaan barang dan jasa yang berlaku serta merujuk pada prinsip-prinsip utama pengadaan, antara lain, adil, akuntabel, integritas, kompetitif, dan transparan. 

Setiap penyedia barang dan jasa, kata dia, mempunyai kesempatan yang sama untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa di lingkungannya dengan merujuk pada persyaratan dan ketentuan yang berlaku. 

"Selain itu untuk mendukung pemerintah dalam penggunaan produk dalam negeri, serta ketentuan pengadaan yang berlaku di perusahaan, proses pengadaan ini dilakukan dengan tender kepada pabrikan-pabrikan dalam negeri," jelasnya.

Tak hanya di Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rupanya juga menindaklanjuti laporan pegiat antikorupsi Amatir terkait dugaan korupsi tender supply geomembrane di PT PHR. Namun hingga saat ini tak ada kabar lagi.

Koordinator pegiat antikorupsi Amatir, Nardo Ismanto Pasaribu mengungkapkan pihaknya dipanggil pihak KPK untuk dimintai keterangannya dan diminta menyerahkan bukti tambahan terkait dugaan korupsi tersebut.

"Kita hari ini menyampaikan bukti tambahan pendukung salah satunya beberapa bukti tentang hubungan antara PT MCP (Mutiara Cahaya Plastindo)
dengan PT TSE (Total Safety Energy), PT Mutiara dengan PT Total Safety dalam pelaksanaan geomembrane," kata Nardo kepada wartawan usai diminta keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (18/9/2024).

Nilai tender yang jadi bancakan tembus hingga ratusan miliar rupiah. "Nilai tendernya itu kurang lebih Rp209 miliar, tapi yang sekarang kita ketahui pelaksanaan pengadaan itu baru terlaksana sekitar pembayaran baru dilakukan sekitar Rp20 miliar, ada sekitar 2-3 RO (Realese Order,Red)," kata Nardo.

Berdasarkan data-data yang dimiliki, dan hasil diskusi bersama tim KPK, tender Supply Geomembrane di PT PHR menurutnya, dikorupsi bukan cuma pada proses pelaksanaan saja tapi ada dugaan upaya pengkondisian tender sejak awal.

"Kemungkinan besar ini indikasi potensi korupsinya tidak dalam pelaksanaan saja, tetapi mulai dari proses tender sudah diduga, dicurigai ada gratifikasi ataupun pengkondisian peraturan-peraturan agar disesuaikan," ungkapnya.

Nardo tak menampik ada keterlibatan para petinggi Pertamina untuk memuluskan PT Total Safety sebagai pemenang tender. "Ya, petinggi-petingginya ya keterlibatan para pejabat. Ada intervensi lah supaya PT Total Safety ini dimenangkan, tapi kita menduga ini kan gitu, ada arahnya ke sana. Jadi, sebagai VP dan Dirut ada intervensi ke bawah supaya dalam tender ini dipaksakan supaya dialah yang menang," bebernya.

Pada prosesnya, KPK akan mendalami keterangan pelapor untuk kemudian menjalankan proses hukum selanjutnya atas laporan tersebut.

Adapun pegiat antikorupsi Amatir melaporkan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Geomembrane di PT Pertamina Hulu Rokan ke KPK, karena adanya indikasi-indikasi sebagai berikut:

1. Bahwa PT Total Safety Energy (TSE) sebagai pemenang tender mengirim Geomembrane HDPE dengan Sertifikat yang diduga direkayasa/palsu dan tidak sesuai dengan standar atau spesifikasi yang ditetapkan oleh PT Pertamina Hulu Rokan pada Surat Pesanan “Release Order” Nomor 4300012786.

2. Memberikan Certifikate of Analysis yang diterbitkan oleh pabrik PT MCP No. 402/MCP/COA tanggal 21 Agustus 2023, disinyalir adanya Rekayasa karena poin 7 Oxidative Induction Time (OIT) belum ada pengujiannya di Indonesia.

3. Disinyalir melakukan rekayasa terhadap dokumen milik Lembaga Negara yaitu BRIN pada Laporan Pengujian Nomor 18/Lap/LUP/I/ETC/Dec/22 tanggal 27 December 2022 dengan melakukan Penambahan Pengujian Oxidative Induction Time (OIT) pada poin 7 sampai 9.

4. Adanya konfirmasi oleh E-Layanan Sains (ELSA) BRIN bahwa Pengujian Geomembrane HDPE hanya dapat dilakukan pengujian untuk Tensile Properties saja, yang artinya Pengujian Oxidative Induction Time (OIT) tidak dapat dilakukan di BRIN.

Sementara itu, Direktur Penyidikan (Dirdik) KPK Asep Guntur tidak bisa menjelaskan lebih jauh terkait pengusutan dugaan korupsi. Sebab, proses penyelidikan belum bisa disampaikan ke publik.

"Sedang berjalan, sedang berproses," kata Asep Guntur kepada wartawan, Kamis (19/9/2024).

Di lain sisi, Juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menyatakan pihaknya akan mempelajari bukti tambahan yang sebelumnya telah diserahkan pihak pelapor. “KPK akan mempelajari bukti tambahan dimaksud untuk memperkuat pengaduan yang pernah dilaporkan tersebut,” kata Tessa.

Siapa mafia di Pertamina?

Saat rapat dengar pendapat (RDP) antara PT Pertamina Hulu Energi, PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) dan PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM), Komisi VII DPR RI mengungkap adanya sosok yang diduga mafia jabatan di lingkungan PT Pertamina.

Hal ini diungkap oleh Anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir, menurut dia sosok yang dipanggil “Mr James” ini bisa mengatur jabatan hingga proyek yang tengah dikerjakan oleh Pertamina. Sosok ini, diungkap Nasir merupakan salah satu orang kepercayaan Boy Thohir, kakak Menteri BUMN Erick Thohir.

"Ini bisa mengatur jabatan hingga proyek yang tengah dikerjakan oleh Pertamina," kata Nasir.

Berdasarkan penelusuran Monitorindonesia.com, terindikasi `Mr James` ini bernama asli Febri Prestyadi Soeparta yang merupakan salah satu orang kepercayaan Boy Thohir.

Febri Prestyadi Soeparta merupakan Boss PT Zerotech Nusantara, masuk dalam daftar perusahaan penunjang migas tercatat sebagai daftar jasa penunjang migas dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) No 27/2008 tentang bidang usaha jasa konstruksi.

Diketahui PT Zerotech Nusantara menyediakan jasa tenaga kerja pengeboran, kerja ulang dan perawatan sumur. Di website Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Jakarta tercatat perusahaan Febri ini sudah terdaftar sejak 10 Maret 2008 di Kadin Jakarta.

Disampaikan juga bahwa sejumlah pejabat Pertamina sering kali dipanggil menghadap `Mr James` ini di kediamannya di Jl. Kertanegara, Jakarta ini untuk urusan jabatan dan proyek-proyek dalam lingkungan Pertamina.

Bahkan dikatakan bahwa dalam waktu dekat akan ada pergeseran posisi Direktur Utama Rokan, dan yang menggantikan merupakan orang dekat Mr James yaitu Chalid Said Salim. "Jadi tentu ini perlu ditelusuri lebih jauh," ungkapnya.

Politisi Partai Demokrat ini juga mempertanyakan apakah `Mr James` ini sengaja menjalankan perintah Boy Thohir untuk mencari proyek-proyek dalam lingkungan Pertamina. Hal tersebut memiliki tujuan supaya bisa membantu Erick Thohir dalam masa pencalonan Wakil Presiden 2024 mendatang.

"Lalu, kapankah transparansi dalam penunjukan pejabat di lingkungan perusahaan ini akan bersih dan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki pejabat tersebut bila pengaruh makelar jabatan masih sangat kuat," imbuhnya.
PHR sempat diapresiasi Jokowi

Mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sempat mengapresiasi kinerja produksi positif Blok Rokan, pasca diambil alih sekaligus dikelola Pertamina melalui PT PHR itu.  Menurutnya, Blok Rokan merupakan blok migas terbesar dan paling produktif dalam sejarah perminyakan Indonesia.

“Tadi pagi saya mendapatkan laporan dari Dirut Pertamina bahwa produksi di Blok Rokan sudah mencapai 162 ribu barel per hari dan merupakan 25 persen dari seluruh produksi nasional Indonesia,” ungkap Presiden Joko Widodo saat memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2024 yang berlangsung di Lapangan Garuda Pertamina Hulu Rokan di Dumai, Sabtu (1/6/2024).

Presiden Jokowi berharap, alih kelola Blok Rokan oleh Pertamina ini dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Tanah Air.

“Blok Rokan hanyalah sedikit contoh dari semangat dan upaya kita untuk kedaulatan politik dan kemandirian ekonomi untuk mengamalkan Pancasila dalam kehidupan nyata, membangun ekonomi yang berpihak pada kepentingan nasional, berdiri di atas kekuatan kita sendiri,” terangnya.

Rokan merupakan blok migas yang memiliki lebih dari 11 ribu sumur aktif, 13 ribu km jaringan pipa, sekitar dua kali jarak Sabang-Merauke. Lebih dari 11 miliar barel minyak mentah telah diproduksi dari WK Rokan dari sejumlah lapangan-lapangan besar, di antaranya Minas, Duri, Bangko, Bekasap, Balam Selatan, Kotabatak, Petani, Pematang, Petapahan dan Pager.

Di Blok Rokan, Pertamina aktif menjalankan program pengeboran. Produksi minyak Pertamina Hulu Rokan saat ini mencapai 162 ribu barel minyak per hari (MBOPD), lebih tinggi dibandingkan produksi sebelum dialihkan.

Sementara itu, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan Blok Rokan memegang peran penting dalam pembangunan keberlanjutan, ketahanan dan kemandirian energi nasional.

“Pertamina bersama putra-putri bangsa terbaik berhasil mengelola Blok Rokan secara profesional sesuai dengan standar pengelolaan energi kelas dunia. Ini menjadi kebanggaan dan simbol kedaulatan negara di bidang energi. Sebagai bangsa kita mampu mengelola blok besar dan mampu bersaing dengan perusahaan energi global,” tutup Nicke.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG’s). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina. (an)