Megawati Larang Kepala Daerah PDIP Ikut Retreat Usai Hasto Ditahan, Hukum dan Politik Jangan Dicampuradukkan!

Jakarta, MI - Pengamat politik hingga hukum menyoroti instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait larangan kepala daerah terpilih dari PDIP mengikuti agenda retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah. 

Isntruksi tersebut diambil setelah penahanan 'anak emasnya', Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus suap PAW dan perintangan penyidikan Harun Masiku.

Dalam perspektif hukumnya, Megawati terkesan melindungi koruptor. Sementara dalam perpolitikan, sikap Megawati dinilai dapat merusak hubungan dengan Presiden Prabowo Subianto yang telah memerintahkan semua Kepala Daerah mengikuti retreat tersebut.

"Megawati seyogyanya memberikan bantuan hukum terbaik dari pengacara hebat yang ada di PDIP, jangan melakukan sesuatu yang kontra produktif dalam menyelesaikan masalah hukum Sekjen, buktikan saja Hasto di pengadilan tidak bersalah," kata pengamat hukum pidana dari Universitas Bung Karno (UBK), Hudi Yusuf begitu disapa Monitorindonesia.com, Jumat (21/2/2025).

Pun Hudi menekankan agar Megawati dapat memberi contoh yang baik sebagai pemimpin partai terbesar yang dimiliki bangsa ini. "Semoga beliau dapat mengambil langkah yang arif dan bijak sebagai seorang negarawan dan putri sang proklamator," harapnya.

Hudi pun berharap agar Megawati tidak dipandang masyarakat seakan melindungi koruptor. "Jangan berbuat yang kontra produktiflah, karena dapat merendahkan martabat partai dan terkesan partai melindungi koruptor," lanjut Hudi.

Bagi Hudi, sangat tidak bijak dengan mengeluarkan instruksi tersebut. "Kasihan rakyat yang dipimpin oleh kepala daerah itu, urusan korupsi sampai seperti ini. Harus dapat dibedakan juga mana yang urusan politik dan hukum. Jangan dicampuradukkan," katanya.

"Kalau urusan di luar korupsi atau di luar hukum yaitu untuk urusan rakyat seperti kenaikan pajak atau biaya-biaya lain yang beratkan rakyat pasti saya acungkan jempol karena jelas yang demikian itu bela rakyat," tandasnya.

Pengamat politik dari Rumah Politik Indonesia (RPI) Fernando Emas, sependapat dengan itu. Kendati Fernando menilai sikap tegas Megawati yang melarang kadernya yang menjadi kepala daerah untuk mengikuti retreat di Magelang itu menunjukkan kemarahan atas penahanan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. 

Kata Fernando, larangan tersebut akan mempersulit pertemuan antara Megawati dengan Prabowo yang selama ini dirancang oleh orang-orang di sekitar Prabowo dan Megawati. 

"Seharusnya Megawati tidak mengambil keputusan tersebut karena persoalan Hasto Kristiyanto adalah murni masalah hukum. Larangan tersebut akan membuat hubungan yang kurang baik antara kader PDI Perjuangan yang menjadi kepala daerah dengan pemerintah pusat yang dipimpin oleh Prabowo," kata Fernando kepada Monitorindonesia.com, Jumat (21/2/2025). 

Kader PDIP tersebut, tambah Fernando, akan mengalami kerugian di saat memerintah karena kemungkinan akan tidak mendapatkan bantuan dan program dari pemerintah pusat. "Sebaiknya Megawati mengubah keputusannya tersebut dan mendukung pemerintah menegakkan hukum termasuk terhadap Hasto Kristiyanto," tegas Fernando.

Fernando kembali menegaskan, bahwa sikap Megawati tersebut akan memperburuk hubungannya dengan Prabowo Subianto sehingga akan memperkecil peluang pertemuan keduanya dalam waktu dekat. "Maka akan semakin memperbesar kemungkinan PDI Perjuangan tetap berada di luar pemerintahan," tukasnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti mengatakan instruksi Megawati itu jelas ada hubungannya dengan penahanan Hasto.  

“Tak dinafikan akan hal ini. Sebelumnya, PDIP melalui Hasto telah menyatakan agar kepala daerah itu mengikuti irama pusat. Tapi, penahanan ini, jelas membuat hubungan PDIP dengan pemerintahan Prabowo Subianto akan kritikal,” kata Ray.

Menurutnya, penanganan kasus Hasto oleh KPK tersebut terlihat sangat politis, meskipun KPK telah berulang kali mengatakan proses hukum sudah berjalan sesuai aturan yang berlaku. “Tapi kan, ini, murni hukum? Iya, cuma nuansa politiknya kental,” katanya melanjutkan.

Sementara penanganan kasus dugaan suap buronan Harun Masiku yang melibatkan Hasto, kata dia, terlihat politis sebab sudah terjadi sejak 6 tahun silam namun perkara hukum itu sempat tertunda. 

Padahal masih banyak kasus dugaan korupsi yang nilainya jauh lebih besar. “KPK seperti memprioritaskan kasus Hasto kala tibumana kasus hukum lainnya seperti ogah-ogahan ditangani KPK. Sebut saja CSR BI, Blok Medan, Sahbirin Noor, Kementan-BPK, dan sebagainya. Kasus HK ini paling tinggi di nomor 9 jika diurut dari kasus-kasus lainnya,” bebernya.

Ray menambahkan bahwa instruksi Megawati terkait penundaan kepala daerah terpilih dari PDIP pada agenda retret tak menyalahi hukum sebab retreat bukan suatu kewajiban yang harus diikuti oleh kepala daerah.

“Jadi tidak ada masalah hukum jika tidak mengikutinya. Paling jauh, Mendagri akan mengevaluasi kinerja dan ketaatan daerah. Para kepala daerah bisa jadi tak merasa khawatir,” ungkapnya.

Ray justru menilai bahwa pelaksanaan retret kepala daerah tak lebih dari upaya sentralisasi kekuasaan agar para kepala daerah mengikuti semua keinginan pemerintah pusat. Menurutnya, instruksi PDIP tersebut tentu akan berimbas pada kekhawatiran pemerintah pusat karena mengurangi dukungan daerah.   

“Sebab, jika pemerintah pusat mengabaikan daerah, bisa jadi program nasional malah akan mandek. Bagaimanapun, MBG misalnya, tidak akan dapat optimal jika tidak melibatkan pemerintah daerah,” ungkapnya.

Pun Ray memberikan saran kepada PDIP untuk membuat program orientasi kepala daerah tandingan secara mandiri pada internal partai. Menurutnya, akan lebih baik jika model orientasi tersebut lebih menekankan nuansa sipil daripada militer seperti yang dilaksanakan Presiden Prabowo.

“Memasukkan materi prinsipiil yakni tentang membangun partisipasi, membangun sistem transparan, kemampuan dialog, anti korupsi. Materi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan benar, dengan memasukkan materi 1,” demikian Ray. (an)