Anggaran MBG Dipangkas Jadi Rp8.000, Istana Buka Suara

Jakarta, MI - Polemik anggaran program Makanan Bergizi Gratis (MBG) kian memanas setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan memeriksa dugaan pemangkasan dana per porsi. Menanggapi hal ini, Istana melalui Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) akhirnya buka suara.

Dugaan yang mencuat menyebutkan bahwa anggaran per porsi MBG berkurang dari Rp10.000 menjadi Rp8.000. Namun, Kepala PCO Hasan Nasbi menegaskan bahwa informasi yang diterima KPK dari Badan Gizi Nasional (BGN) masih bersifat awal dan bertujuan untuk pencegahan, bukan laporan yang telah terverifikasi.

“Laporan itu kan harus ada tempatnya di mana, kapan terjadinya. Jadi bisa diperiksa dan diverifikasi,” ujar Hasan kepada awak media, dikutip Senin (10/3/2025).

Hasan juga menyampaikan bahwa BGN telah berjanji akan memantau langsung ke lapangan, terkait isu pemangkasan dana MBG tersebut. Namun, Hasan lagi-lagi menegaskan informasi terkait harus lengkap dan diketahui lokasi terjadinya.

“BGN juga berjanji mengeceknya ke lapangan. Tapi tentu harus ada informasi lengkap kapan dan di mana itu terjadi,” ujar Hasan.

Hasan menjelaskan bahwa biaya bahan makanan dalam program MBG bersifat aktual dan bervariasi di setiap daerah. Ia mengungkapkan bahwa rata-rata harga bahan makanan MBG di wilayah Indonesia barat mencapai Rp10.000, sedangkan di Kepulauan Mentawai bisa mencapai Rp14.000.

Selain itu, Hasan juga menyebutkan bahwa anggaran bahan makanan MBG untuk anak-anak Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) serta siswa SD kelas 1-4 di wilayah Jawa dan Sumatera berkisar antara Rp7.000 hingga Rp9.000.

“Sebab mereka [anak Paud dan SD kelas 1-4] rata-rata-rata diberikan makanan dengan 350 kalori saja. Sementara di Puncak Jaya nilainya bisa mencapai Rp41.000. BGN sudah punya indeks kemahalan untuk setiap kabupaten kota,” jelasnya.

Dengan begitu, kata Hasan, persoalan yang disampaikan BGN ke KPK merupakan bagian dari pencegahan, bukan sebuah kasus hukum yang akan ditindak KPK. “BGN ingin pelaksanaan MBG bisa lebih transparan dan bisa dipertanggungjawabkan,” terangnya.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, mengungkapkan bahwa pihaknya sempat menerima audiensi dari kepala BGN, Dadan Hindayana, beserta jajarannya. Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas berbagai permasalahan terkait pelaksanaan program MBG, termasuk dugaan pemangkasan anggaran.

Namun, Setyo mengaku akan memvalidasi informasi yang didapat tersebut terlebih dahulu, setelah itu pihaknya akan melakukan langkah preventif untuk mencegah merebaknya praktik serupa.

“Ini baru informasi. Tapi karena kegiatannya adalah bersifat kegiatan pencegahan, maka kami sampaikan dengan harapan informasi ini bisa segera disikapi secara preventif. Jangan sampai nanti sudah terlalu banyak, sudah semakin membesar, sudah terjadi di mana-mana, malah akhirnya menjadi sesuatu yang kontraproduktif,” papar Setyo kepada awak media, baru-baru ini.