Ungkap Kriteria Siswa yang Masuk Barak, Dedi Mulyadi: Tawuran-Main Mobile Legends

Jakarta, MI - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi mengungkapkan kriteria siswa, yang akan mengikuti program pendidikan dan pembinaan di barak militer atau Polri.

Dedi menjelakan, anak-anak dengan tingkat kenakalan tinggi, seperti pelaku tawuran, peminum alkohol, hingga siswa yang kecanduan bermain gim daring seperti Mobile Legends, yang akan masuk ke barak.

“Tukang tawuran, tukang mabuk, tukang main Mobile Legends. Yang kalau malam tidak tidur, pagi tidak bangun. Orang tuanya dilawan, melakukan pengancaman, bikin ribut di sekolah, bolos terus, dan dari rumah ke sekolah tapi tidak pernah sampai ke sekolah,” kata Dedi Mulyadi di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/4/2025).

Menurut Dedi Mulyadi, pembinaan ini akan diterapkan secara bertahap, dimulai dari daerah-daerah rawan kenakalan remaja, sebelum diperluas ke seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat. Tujuannya adalah membentuk kedisiplinan dan rasa tanggung jawab melalui pola hidup militer.

“Siswa yang mengalami kenakalan akut, bahkan mengarah ke tindakan kriminal, akan dibina. Orang tua menyerahkan anaknya melalui surat pernyataan, lalu mengantar ke barak TNI atau Polri,” ujarnya.

Dedi Mulyadi menegaskan, bahwa status pelajar tetap melekat. Para siswa akan tetap mengikuti pelajaran seperti siswa SMP atau SMA pada umumnya, hanya saja dengan pola hidup yang diubah secara militeristik.

“Mereka tetap pelajar SMP A atau SMA B, tetap belajar seperti biasa, hanya pola hidupnya yang diubah,” jelasnya.

Program ini, tidak langsung dilaksanakan di semua 27 kabupaten/kota, melainkan dimulai dari wilayah yang sudah siap. Program pembinaan akan dibiayai melalui kerja sama antara Pemprov Jawa Barat dan pemerintah kabupaten/kota terkait.

Setiap siswa, akan mengikuti program selama enam bulan di sekitar 30 hingga 40 barak militer, yang telah disiapkan. Program ini juga didukung oleh kerja sama antara Pemprov Jabar dan Mabes TNI AD.

“Kita sudah punya MoU dengan Mabes TNI AD, dan sinergi dengan Kodam, Kapolres, Dandim, serta batalion di tiap daerah. Tidak ada masalah,” pungkas Dedi Mulyadi.

Program ini akan dibiayai lewat kerja sama antara Pemprov Jabar dan pemerintah kabupaten/kota yang terlibat.