Danantara Siapkan Lahan BUMN Tak Produktif untuk Dukung Program 3 Juta Rumah

Jakarta, MI - Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria, mengungkapkan komitmen pihaknya dalam mendukung program pemerintah membangun 3 juta rumah, salah satunya dengan mengalokasikan lahan-lahan milik BUMN yang kurang produktif untuk proyek tersebut.

Menurut Dony, masih banyak aset tanah milik perusahaan pelat merah yang belum dimanfaatkan secara optimal. Lahan-lahan inilah yang akan disasar untuk dialihkan guna mendukung program perumahan nasional.

"Kami berkomitmen penuh untuk mendukung program ini, kita punya lahan, kita punya banyak lahan tidak produktif yang bisa kita kerja samakan, yang nantinya kita harapkan menjadi satu milestone besar dalam project perumahan yang diharapkan bapak presiden," ujar Dony saat ditemui di Jakarta, Kamis (26/6/2025).

Ia menegaskan, proyek rumah untuk masyarakat merupakan tanggung jawab bersama untuk menghadirkan hunian layak dan terjangkau, sehingga bukan sekadar mencari keuntungan secara komersial semata.

"Project rumah bagi masyarakat ini merupakan sebuah tanggung jawab bersama. Bukan sekedar komersil, tapi juga tentu komitmen kita untuk memberikan yang terbaik dari Danantara kepada masyarakat sebagai bagian dari pada perusahaan negara," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan sekaligus adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat sekitar 888 BUMN yang telah bergabung di bawah naungan Danantara, dan mayoritas di antaranya memiliki aset berupa lahan.

Ia mengatakan, potensi lahan tersebut sebagian besar dimiliki oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, Perumnas, Pertamina, hingga lahan besar yang dimiliki oleh PT Perkebunan Nusantara (PTPN). Lahan milik perusahaan pelat merah itu diharapkan bisa mendukung keberhasilan program 3 juta rumah.

"Danantara kan memiliki sekitar 800 BUMN, BUMN ini sebagian besar ada lahan. Ada yang besar, ada yang luas, seperti Pertamina, PLN, KAI, PTPN. Ini nanti sebagian akan diserahkan untuk program ini," ungkap Hashim.

Di kesempatan terpisah, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, menyampaikan bahwa pemanfaatan lahan milik negara menjadi salah satu bentuk insentif yang akan diberikan kepada para pengembang.

Fahri menjelaskan, skema tersebut saat ini tengah dalam proses pembahasan bersama Kementerian Keuangan serta sejumlah pemangku kepentingan terkait. Menurutnya, jika harga lahan dapat ditekan melalui pemanfaatan aset negara, maka otomatis harga rumah pun bisa lebih murah dan terjangkau bagi masyarakat.

"Menurut saya, subsidi tanah akan memberikan kebijakan yang lebih kokoh terkait dengan perencanaan kota dan tata ruang. Karena itu bisa memberikan kontrol di mana rumah akan dibangun, menggunakan tanah milik pemerintah, untuk memenuhi permintaan," jelas Fahri dalam acara People-First Housing: A Road Map From Homes To Jobs To Prosperity In Indonesia di Jakarta, Senin (23/6/2025).