Soal Tarif Ekspor Indonesia ke AS, Sarmuji Apresiasi Presiden Prabowo Yang Berhasil Lobi Donald Trump

Jakarta, MI - Sekretaris Jenderal Partai Golongan Karya (Golkar), M Sarmuji mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang berhasil melobi Presiden AS, Donald Trump sehingga tarif ekspor Indonesia ke AS turun dari 32% menjadi 19%.

"Bagus dong, kita bisa menurunkan tarif dari 32% menjadi 19%, itu sudah langkah yang progresif," kata Sarmuji di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (187).

Ia juga meyakini, Presiden Prabowo Subianto telah memperhitungkan secara matang dan teliti terkait perjanjian dagang Indonesia dan Amerika Serikat (AS). AS mengenakan tarif ekspor Indonesia ke AS sebesar 19 persen.

"Ya pasti, pasti. Presiden Prabowo pasti juga sudah menghitung dan pembelian produk AS. Itu kan kalau dilihat yang dibeli produknya pasti gak one year, tidak juga satu tahun ini membeli produk, misalnya membeli  pesawat Boeing sebanyak 50 buah, kan gak akan selesai juga dalam setahun. Jadi sudah dihitung sama Presiden Prabowo," kata anggota Komisi VI DPR RI itu.

Sementara tidak adanya tarif ekspor AS ke Indonesa justru menguntungkan Indonesia karena harga lebih murah. Bila Indonesia memberikan tarif ekspor AS ke Indonesia, maka akan menambah biaya bagi produsen Indonesia.

"Soal kita tidak mengenakan tarif dari produk AS. Pengenaan tarif masuk itu juga ada jeleknya, yakni konsumen kita jadi memperoleh harga yang lebih mahal kalau kita kenakan tarif produk AS ke Indonesia. Tapi kalau tidak kenakan, itu produk AS diterima oleh konsumen menjadi lebih murah terutama kalau produknya itu adalah produk yang hendak digunakan dalam proses produksi, misalnya mesin. Kalau mesin dari AS kita gunakan, lalu kita berikan tarif, itu berarti kita menambah biaya produksi bagi produk yang mau dihasilkan oleh produsen indonesia," kata anggota DPR RI dari Dapil Jatim VI. 

"Tidak kemudian kalau AS mengenakan tarif, kita mesti balas mengenakan tarif impor pula, gak harus begitu. Kita harus hitung dampaknya bagi perekonomian nasional," kata Sarmuji.

Ketika ditanya, apakah perjanjian soal tarif impor perlu dievaluasi dan ada periodesasinya, Sarmuji mengatatakan, sebaiknya kemenenterian terkait harus menjelaskan detail perjanjian tersebut.

"Saya gak tahu agreement, kesepakatan yang dibangun Prabowo dan Trump, itu didetailkan lagi oleh kementerian terkait. Jadi kita gak negerti seperti apa detailnya, kita tunggu aja," pungkas Sarmuji.