Anggaran Sekolah Rakyat 2025 Capai Rp1,1 Triliun

Jakarta, MI - Kementerian Sosial mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,1 triliun untuk mendukung program Sekolah Rakyat yang baru diluncurkan pada 14 Juli 2025 lalu. Anggaran ini diambil dari APBN 2025 dan diperuntukkan bagi 159 Sekolah Rakyat yang tersebar di berbagai daerah.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Ipul, menyampaikan bahwa porsi terbesar anggaran digunakan untuk pengadaan laptop dan seragam bagi lebih dari 15.000 siswa yang terdaftar dalam program tersebut.

"Penggunaan anggaran terbesar ada pada pengadaan laptop dan seragam untuk 15.000 siswa lebih di 159 Sekolah Rakyat," ujar Gus Ipul, Rabu (30/7/2025).

Namun demikian, Gus Ipul mengakui bahwa hingga akhir Juli ini, penyerapan anggaran masih minim, lantaran program Sekolah Rakyat baru saja dimulai dan masih dalam tahap pengembangan awal.

Program Sekolah Rakyat yang diluncurkan pertama kali pada 14 Juli 2025, merupakan sekolah berbasis asrama (boarding school) untuk jenjang pendidikan mulai dari sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sampai dengan sekolah menengah atas (SMA).

Pembangunan dan operasional Sekolah Rakyat dikerjakan oleh sejumlah kementerian/lembaga terkait, dipimpin oleh Kementerian Sosial.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 200 Sekolah Rakyat di berbagai wilayah Indonesia hingga akhir tahun 2025.

"Ya nanti kita lihat ya. Nanti kita lihat kondisinya. Yang jelas ini menyesuaikan kesiapan sarana dan prasarana. Untuk 159 titik itu, Insyaallah bisa menampung lebih dari 15.000 siswa. Nanti, pada akhirnya," tutur Gus Ipul.

Sementara itu, Gus Ipul belum bisa memberikan rincian lebih lanjut mengenai realisasi anggaran Sekolah Rakyat secara spesifik.

"Saya belum update ya, tetapi ya belum banyak Insyaallah. Yang paling besar itu nanti untuk pengadaan laptop, dan untuk seragam. Selebihnya ya untuk permakanan, dan lain-lainnya," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Gus Ipul juga menyampaikan arahan Presiden Prabowo mengenai pentingnya penggunaan anggaran negara secara tepat sasaran dalam pelaksanaan program Sekolah Rakyat.

"Kita kawal sekarang ini pelaksanaannya, mulai dari pengadaan-pengadaan barang yang harus sesuai ketentuan, jangan ada yang menyimpang, karena ini memang dari awal pesan dan arahan dari Bapak Presiden, bahwa keseluruhan tata kelola dari penyelenggaraan Sekolah Rakyat ini harus sesuai ketentuan dan tidak ada penyimpangan," tuturnya.