Dapur Fiktif MBG, DPR Desak BGN Bersih-bersih dan Buka Data

Jakarta, MI - Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) segera menuntaskan permasalahan dapur fiktif dalam program Makan Bergizi Nasional (MBG) yang ditemukan di Jawa Barat. 

Ia menilai persoalan ini harus diselesaikan secara transparan agar kepercayaan publik tidak runtuh.

Nurhadi juga meminta BGN melakukan audit internal menyeluruh, membuka data lapangan secara transparan, serta menghapus sistem “penguncian” titik dapur yang dinilainya rawan menjadi celah permainan.

“Kalau BGN tidak bersih-bersih (selesaikan), jangan salahkan publik kalau menilai MBG ini hanya proyek bagi-bagi jatah," ujar Nurhadi dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (14/8/2025).

"Anak-anak kita butuh makan bergizi, bukan jadi korban drama kuota dan titipan jabatan,” tambahnya.

Nurhadi mengatakan bahwa dapur fiktif ini merupakan permainan di balik penentuan satuan pelayanan pemenuhan gizi oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dengan dalih 'Kuota Penuh'.

Ia menyebutkan istilah 'Kuota Penuh' sebetulnya merupakan penolakan mendadak terhadap calon dapur yang sudah lulus survei. Namun ia menyesalkan, penolakan tersebut justru dimanfaatkan untuk menempatkan kepala dapur yang tak memiliki kompetensi memadai.

“Kalau sistem bilang kuota penuh tapi di lapangan belum ada dapur, itu bukan salah teknis. Itu permainan yang mengunci kesempatan orang lain berkontribusi,” jelas Nurhadi.

Nurhadi mengungkap laporan dari lapangan mengenai sejumlah calon dapur yang tercatat sudah lulus survei di akun resmi BGN, namun tiba-tiba ditolak dengan alasan kuota kecamatan telah penuh. ia menegaskan, faktanya lokasi tersebut sama sekali belum memiliki bangunan dapur.

“Ini jelas kuota penuh fiktif. Faktanya, tidak ada pembangunan. Kalau alasannya kuota penuh, berarti ada tangan-tangan yang sengaja mengunci titik dapur itu,” tuturnya.

Temuan serupa juga disampaikan oleh Forum Masyarakat Makan Bergizi Gratis (FMMBG) Jawa Barat. Salah satu temuan FMMBG ialah titik dapur fiktif merujuk ke data pendaftaran penyedia makan bergizi. 

Data di portal resmi BGN tertulis informasi bahwa dapur sudah penuh, tetapi di lapangan banyak titik dapur yang belum dibangun, bahkan tidak pernah ada sama sekali. 

Lebih memprihatinkan lagi, kata Nurhadi, banyak calon dapur sudah mengeluarkan modal besar untuk membangun fasilitas dapur dan membeli peralatan sesuai standar. Nilai investasi tersebut, menurutnya, bisa mencapai puluhan juta rupiah.

“Bayangkan, orang sudah keluarkan modal besar, sudah siapkan alat dapur, tapi dicoret begitu saja. Ini menghancurkan semangat masyarakat yang ingin mendukung program negara,” ujar Nurhadi.

Ia juga mengungkapkan, banyak ditemukan kepala dapur atau Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang diragukan kompetensinya.

“Yang sudah dilatih profesional selama tiga bulan justru tidak dipakai, malah digantikan orang yang tidak paham teknis," imbuhnya.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, sebelumnya telah memberikan klarifikasi terkait isu dapur fiktif.

Menurut Dadan, yang dimaksud bukanlah dapur fiktif, melainkan proses menjadi mitra BGN dan telah mengajukan titik lokasi pembangunan.

"Ya, sudah masuk dan kemudian kami sudah sebarkan 14 ribu SPPI yang sudah lulus dari pendidikan batch III [ketiga] dan kemudian mereka melaporkan ada yang sudah dibangun, ada yang belum,” pungkas Dadan.