Sukamta: OKI Punya Tanggung Jawab Moral Hentikan Segera Konflik di Sudan

Rolia Pakpahan
Rolia Pakpahan
Diperbarui 3 November 2025 16:45 WIB
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta (Foto: Dok MI)
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta (Foto: Dok MI)

Jakarta, MI - Puluhan ribu warga Sudan terpaksa meninggalkan kota El Fasher menyusul kekejaman yang diduga dilakukan kelompok paramiliter Pasukan Dukungan Cepat (RSF). Jaringan Dokter Sudan melaporkan sedikitnya 1.500 orang tewas dalam dua hari saat warga berupaya melarikan diri dari ibu kota Darfur Utara tersebut.

Menanggapi memburuknya situasi di Sudan, Wakil Ketua Komisi 1 DPR, Sukamta menyatakan keprihatinannya dan menyerukan agar pihak-pihak yang berkonflik di Sudan untuk menahan diri dan melakukan gencatan senjata mengingat konflik dalam 2 tahun ini telah menyebabkan puluhan ribu warga sipil tewas dan 14 juta dalam pengungsian.

"Gambaran situasinya tampak semakin buruk karena aksi pembunuhan massal yang keji. Ini mengingatkan peristiwa genosida yang terjadi sebelumnya yang menyasar beberapa etnis di wilayah Darfur pada konflik tahun 2003 hingga 2016. Menurut Sukamta situasi saat ini lebih sulit karena konflik terjadi antara dua jenderal yang saling bermusuhan, yaitu panglima Pasukan Bersenjata Sudan (Sudanese Armed Force/SAF) Abdel Fattah al Burhan, dan panglima Pasukan Dukungan Cepat (Rapid Support Force/RSF) Mohamed Hamdan Dagalo. Mereka dulu bersekutu, memiliki kekuatan militer yang berimbang, sementara dalam 2 tahun konflik kedua belah pihak terus meningkatkan propaganda kebencian identitas dan kesukuan," ungkap Sukamta dalam keterangannya, Senin (3/11/2025).

Ia mengatakan, upaya meredakan konflik dan mendorong gencatan senjata perlu diupayakan dengan serius agar tragedi kemanusiaan di Sudan tidak bertambah parah. Wakil Ketua Fraksi PKS ini melihat kemungkinan Uni Emirat Arab dan Arab Saudi punya peluang terbesar untuk memberi tekanan, karena kedua negara tersebut menurut beberapa laporan memiliki hubungan dekat dengan militer Sudan dan kelompok Paramiliter. 

"Selain kedua negara tersebut, tentu Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) punya tanggung jawab moral untuk hentikan segera konflik di Sudan. Sudan yang mayoritas penduduknya muslim merupakan anggota OKI. Saya berharap pemerintah Indonesia bisa mendorong OKI untuk segera lakukan pertemuan darurat membahas upaya penghentian konflik di Sudan," Pungkasnya.

Topik:

komisi-1-dpr sukamta konflik-di-sudan organisasi-kerja-sama-islam oki