Alwia Assagaf Bongkar Akar Masalah Utang RSUD Chasan Boesoeri

Sofifi, MI - Direktur RSUD Chasan Boesoeri Ternate, Alwia Assagaf, mengungkapkan secara gamblang kondisi keuangan rumah sakit rujukan terbesar di Maluku Utara (Malut) yang saat ini dibebani utang miliaran rupiah.

Dalam wawancara di Sofifi, Selasa (12/8/2025), Alwia memaparkan bahwa pihaknya telah mengusulkan agar Pemprov Malut menalangi seluruh utang bawaan rumah sakit melalui APBD Perubahan 2025 dengan total Rp35 miliar.

Menurutnya, dari jumlah tersebut, Rp21 miliar merupakan utang tahun anggaran 2024 yang sebenarnya sudah tercatat di DPA APBD, namun tidak terbayar hingga kini. Sementara sisanya, Rp14 miliar, adalah utang baru yang muncul di tahun berjalan karena keterbatasan kemampuan pembayaran RSUD akibat beban menutupi utang lama.

“Kalau bisa, utang kami yang tersisa Rp41 miliar itu sebagian besar Rp21 miliar sudah masuk DPA APBD 2024 tapi belum dibayar. Kami harap ini dimasukkan di APBD Perubahan. Lalu ada utang baru Rp14 miliar yang juga kami usulkan. Jadi totalnya Rp35 miliar,” jelas Alwia.

Alwia juga membeberkan bahwa porsi terbesar dari utang tersebut berasal dari perbekalan farmasi, obat-obatan, dan bahan habis pakai yang sebagian merupakan kewajiban sejak 2022 dan 2023. 

Kondisi ini diperparah karena pada tahun 2024, RSUD Chasan Boesoeri terpaksa mengalokasikan Rp19 miliar dari dana sendiri untuk membayar sebagian utang lama yang bahkan belum direncanakan takeover oleh APBD.

“Utang lama ini sudah diaudit BPK. Yang Rp21 miliar itu sudah tercatat di DIPA 2024, tapi tidak terbayar. Sedangkan Rp14 miliar itu adalah utang baru yang kami harapkan bisa diakomodir dalam APBD Perubahan,” ujarnya.

Ia menegaskan, jika Pemprov Malut bisa melunasi 93 persen utang bawaan pada 2025, maka rumah sakit memiliki kemampuan untuk menutup sendiri seluruh utang berjalan tanpa harus membebani keuangan daerah di tahun-tahun berikutnya.

RSUD Chasan Boesoeri berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang memberi fleksibilitas dalam penggunaan pendapatan langsung. Namun, Alwia menegaskan, setiap penggunaan dana BLUD tetap diaudit ketat, baik oleh Inspektorat Daerah maupun BPK, dan dilaporkan langsung ke Gubernur Malut.

Berdasarkan proyeksi, pendapatan BLUD tahun 2025 diperkirakan mencapai Rp123 miliar, naik dari target awal Rp111 miliar. Sementara pada 2024, pendapatan rumah sakit tercatat sekitar Rp104 miliar.

“Fleksibilitas BLUD memungkinkan penggunaan langsung dana, tetapi pencatatannya diaudit internal dan eksternal. Jadi tetap akuntabel,” katanya.

Alwia juga mengapresiasi langkah Gubernur Malut, Sherly Tjoanda, yang mengirim surat resmi ke Kementerian Kesehatan untuk meminta asistensi dan pendampingan dalam revitalisasi tata kelola dan manajemen rumah sakit.

Sebagai respons, tim pendamping dari Kemenkes melakukan kunjungan pada 6–9 Agustus lalu, melakukan identifikasi masalah dan memberi rekomendasi perbaikan. Beberapa temuan utama mencakup: Ketimpangan SDM, di mana beberapa profesi memiliki jumlah pegawai berlebih, namun dokter spesialis masih sangat kurang, Kondisi infrastruktur yang terpisah-pisah sehingga kebutuhan SDM meningkat, dan Tata kelola keuangan yang sudah dinilai baik, tetapi perlu penyempurnaan sistem agar alokasi biaya lebih mudah dipantau.

Pendampingan ini direncanakan berlangsung hingga enam bulan ke depan. “Kami diminta menghitung ulang kebutuhan SDM, memperbaiki tata kelola, dan menyempurnakan sistem keuangan. Ini bagian dari program perbaikan menyeluruh,” kata Alwia.

Meski dihimpit beban utang, Alwia memastikan bahwa pelayanan kepada pasien tetap mengacu pada SOP dan protap klinis yang sudah ditetapkan. Para dokter, perawat, dan bidan wajib mengikuti standar tersebut, dan evaluasi rutin dilakukan untuk memastikan tidak ada pelanggaran.

“Kami punya SOP yang jelas, mulai dari clinical pathway hingga prosedur teknis pelayanan. Jika ada penyimpangan, langsung dilakukan evaluasi,” tegasnya. (Jainal Adaran)