Momentum HUT Kesehatan Nasional, Kadinkes Serukan Investasi Kesehatan Sejak Dini

Sofifi, MI - Plt Kepala Dinas Kesehatan Malut, Julys Giscard Kroons, menegaskan bahwa momentum Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-61 harus menjadi titik berbenah bagi Maluku Utara dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. 

Ia menuturkan bahwa peringatan HKN bukan sekadar seremoni, melainkan dorongan nyata untuk memperkuat fondasi kesehatan masyarakat. 

Pernyataan tersebut disampaikan Kroons saat diwawancarai Monitorindonesia.com di halaman Kantor Gubernur Malut, Sofifi, Rabu (12/11/2025).

“Harapan kami, perayaan HUT ini menjadi momentum bagi kita untuk kesehatan di Maluku Utara, agar dapat berbenah dan meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Maluku Utara,” ujarnya.

Julys Kroons, menekankan bahwa pembangunan kesehatan tidak boleh hanya berfokus pada penanganan jangka pendek, tetapi harus dimulai dari investasi berkelanjutan pada anak usia balita dan remaja. 

Menurut dia, kelompok usia ini merupakan fondasi bagi masa depan daerah dan bangsa, sehingga penguatan layanan kesehatan dasar menjadi langkah strategis yang tidak dapat ditunda.

“Sesuai dengan tema Generasi Sehat, Masa Depan Hebat, ini merupakan satu filosofi atau seruan untuk berinvestasi secara dini terhadap anak usia balita maupun remaja, karena mereka inilah yang nanti disiapkan menjadi generasi penerus bangsa,” katanya.

Julys Kroons, menjelaskan bahwa salah satu program prioritas nasional di sektor kesehatan yang saat ini tengah berjalan adalah Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG). Program ini merupakan bagian dari agenda APHTC yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya menguatkan layanan kesehatan dasar bagi seluruh masyarakat.

Dia memaparkan bahwa implementasi PKG di Malut menunjukkan capaian yang cukup signifikan. Saat ini, tingkat pelaksanaan program tersebut telah mencapai sekitar 27 persen, menandakan adanya peningkatan kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang disediakan pemerintah.

Dengan capaian tersebut, Malut kini berada di peringkat keenam secara nasional dalam pelaksanaan PKG. Julys Kroons menilai posisi ini sebagai bukti bahwa daerah mampu bergerak cepat mengikuti prioritas nasional, sekaligus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh warga.

“Jadi, kalau kita bicara program prioritas nasional APHTC sesuai dengan program Pak Presiden Prabowo Subianto, salah satunya adalah Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG). Kita bersyukur Maluku Utara sudah berada di angka 27 sekian persen, dan itu membuat kita berada di urutan keenam secara nasional,” jelas Julya.

Malut saat ini masih harus mengejar capaian menuju target nasional sebesar 36 persen, sehingga percepatan program kesehatan menjadi fokus yang harus segera ditindaklanjuti. Julys Kroons menekankan bahwa upaya peningkatan terus dilakukan secara bertahap, mulai dari penguatan layanan di fasilitas kesehatan hingga kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memperluas jangkauan masyarakat yang dapat dilayani. Ia juga optimistis target tersebut dapat dicapai pada bulan Desember, seiring dengan dorongan Pemprov Malut dalam mempercepat realisasi program prioritas nasional di bidang kesehatan.

“Sementara target nasional itu 36 persen. Kita berharap pada bulan Desember kita bisa mencapai target nasional,” ujarnya.

Julys Kroons menjelaskan bahwa Tuberculosis (TB) saat ini menjadi salah satu isu kesehatan utama yang mendapat perhatian serius dari Pemprov Malut. Penanganan penyakit tersebut dilakukan secara bertahap melalui penguatan layanan, pelacakan kasus, serta peningkatan edukasi kepada masyarakat.

Dia menerangkan bahwa fokus terhadap TB sejalan dengan prioritas nasional yang menempatkan penanggulangan penyakit tersebut sebagai salah satu agenda utama dalam pembangunan kesehatan. Program yang dijalankan di daerah juga diarahkan untuk mendukung target nasional dalam menekan angka kasus TB.

Pemprov Malut, melalui Dinas Kesehatan, terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan intervensi dan strategi penanganan TB berjalan efektif. Upaya ini diharapkan mampu mempercepat penurunan kasus dan mengurangi risiko penularan di masyarakat.

“Terkait permasalahan kesehatan di Maluku Utara, seperti yang tadi disampaikan, Tuberculosis memang sekarang sedang kita tangani, dan ini menjadi fokus Pemprov Malut sesuai dengan program prioritas nasional. Karena salah satu program prioritas nasional yaitu penanganan Tuberculosis,” terangnya.

Ia memastikan bahwa penanganan kejadian luar biasa (KLB) difteri di Kota Ternate telah diselesaikan melalui kolaborasi antara Dinas Kesehatan Kota Ternate dan pendampingan dari Dinas Kesehatan Provinsi. Proses penanganan dilakukan secara terkoordinasi dengan melibatkan berbagai unsur teknis di lapangan, termasuk pemanfaatan tim reaksi cepat yang dimiliki Pemprov Malut untuk menangani situasi darurat kesehatan. Upaya terpadu tersebut memastikan respons yang cepat dan terukur sehingga kasus dapat dikendalikan dan situasi kembali berada dalam kendali layanan kesehatan daerah.

“Penyakit difteri kemarin memang menjadi KLB di Kota Ternate. Ini sudah selesai penanganannya, yang dilaksanakan kemarin melibatkan teman-teman di dinas Kota Ternate dan pendampingan dari Dinas Kesehatan Provinsi. Kita juga punya tim yang namanya tim reaksi cepat untuk penanggulangan kejadian luar biasa,” tutur Julys.

Terkait peningkatan kasus HIV, Julys Kroons menjelaskan bahwa dalam beberapa tahun terakhir angka penularan di Malut menunjukkan tren naik sehingga memerlukan penanganan yang lebih intensif. 

Pemprov Malut saat ini menerapkan berbagai langkah pencegahan yang difokuskan pada upaya memperkuat pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang risiko penularan. 

Program promosi kesehatan dijalankan dengan menggencarkan sosialisasi dan edukasi, baik melalui fasilitas layanan kesehatan maupun kegiatan lapangan yang menyasar kelompok-kelompok masyarakat yang dinilai memiliki tingkat risiko lebih tinggi.

Selain itu, berbagai intervensi dilakukan untuk mendorong masyarakat, terutama kelompok rentan, agar mampu mengubah perilaku dan menjaga diri dari potensi penularan. 

Langkah ini mencakup penyuluhan terkait praktik hidup sehat, peningkatan akses informasi yang benar mengenai HIV/AIDS, serta penguatan jejaring pendampingan bagi masyarakat berisiko. 

Dengan pendekatan tersebut, Pemprov Malut berharap pengendalian HIV dapat berjalan lebih efektif seiring meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencegahan dan deteksi dini.

“Terkait penanggulangan HIV, memang kita tahu dalam beberapa tahun ini angkanya mengalami peningkatan. Tentunya, ada upaya-upaya yang sudah kita lakukan melalui kegiatan promosi kesehatan, sosialisasi, edukasi kepada masyarakat, serta menyasar kelompok masyarakat yang berisiko terjangkit HIV agar mereka dapat menjaga perilakunya untuk tidak tertular HIV,” terangnya.

Kata Julys Kroons, Pemprov Malut juga memperkuat upaya deteksi dini sebagai bagian penting dari pengendalian HIV dengan mendorong perluasan pemeriksaan kepada masyarakat, terutama pada kelompok yang memiliki resiko lebih tinggi. 

Kebijakan ini dilakukan karena semakin cepat suatu kasus teridentifikasi, maka proses penanggulangannya dapat dilakukan secara lebih efektif, termasuk penentuan terapi yang tepat dan pengawasan kondisi pasien. 

Pemeriksaan dini dianggap menjadi faktor penentu dalam meningkatkan keberhasilan pengobatan, sekaligus mengurangi potensi penularan di tingkat komunitas melalui intervensi yang lebih cepat dan terarah.

“Kita juga mendorong perluasan pemeriksaan, karena semakin cepat dideteksi maka penanggulangannya juga akan semakin baik, atau pengobatannya juga akan memberikan angka keberhasilan yang lebih baik,” lanjutnya.

Julys Kroons menjelaskan bahwa realisasi anggaran Dinas Kesehatan Malut saat ini telah mencapai 75 persen, berdasarkan laporan yang dibahas dalam pertemuan bersama Wagub Sarbin Sehe. Ia menegaskan bahwa capaian tersebut masih berpotensi meningkat karena sejumlah kegiatan pengadaan barang dan jasa masih dalam proses penyelesaian, termasuk pengadaan obat-obatan untuk kebutuhan program kesehatan. 

Menurutnya, seluruh obat yang dipesan telah tiba dan kini Dinas Kesehatan hanya menunggu proses permintaan pembayaran, sehingga penyelesaian administrasi pada periode akhir tahun diharapkan dapat mendorong peningkatan realisasi anggaran secara keseluruhan.

“Secara keseluruhan, realisasi anggaran kita kemarin saat pertemuan dengan Pak Wakil Gubernur sudah mencapai 75 persen. Kita berharap di sisa waktu terakhir ini bisa mengalami peningkatan, karena ada beberapa kegiatan pengadaan barang dan jasa, contohnya pengadaan obat-obatan untuk kebutuhan program. Obatnya sudah datang, tinggal kita melakukan permintaan pembayaran,” ujarnya.

Julys Kroons menyoroti adanya ketimpangan fasilitas dan tenaga kesehatan di sejumlah puskesmas yang hingga kini masih menjadi persoalan serius di sektor pelayanan dasar. 

Ia menjelaskan bahwa sebagian puskesmas belum memenuhi standar prototipe bangunan yang semestinya, sementara ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan juga masih jauh dari ideal. 

“Salah satu permasalahan kesehatan di Maluku Utara adalah sarana dan prasarana kesehatan. Ada beberapa puskesmas yang belum sesuai dengan prototipe gedungnya. Kita juga kekurangan sarana-prasarana peralatan kesehatan serta kekurangan tenaga kesehatan,” katanya.

Dia juga menyebutkan bahwa salah satu kekurangan paling mencolok adalah minimnya tenaga dokter gigi yang bertugas di puskesmas. Menurutnya, sebagian besar fasilitas kesehatan tingkat pertama itu belum memiliki dokter gigi, meskipun kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan gigi terus meningkat. Ia menegaskan bahwa kondisi ini berbanding terbalik dengan jumlah tenaga dokter umum yang dinilai sudah cukup memadai. 

“Ada beberapa puskesmas yang belum memiliki dokter gigi, dan jumlahnya lumayan. Untuk tenaga dokter umum sudah signifikan jumlahnya, tetapi dokter gigi masih terbatas,” ungkapnya.

Berikutnya, Julys Kroons menjelaskan bahwa Kementerian Kesehatan sebenarnya telah membuka program penugasan tenaga kesehatan untuk daerah-daerah yang membutuhkan, termasuk Malut. Namun, rendahnya minat tenaga kesehatan untuk mendaftar menjadi salah satu hambatan terbesar dalam pemenuhan kebutuhan tenaga medis yang masih kurang. 

Ia menyesalkan bahwa meski peluang penugasan telah tersedia, jumlah pendaftar untuk ditempatkan di Malut belum menunjukkan peningkatan berarti. 

“Kita sudah berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan melalui program penugasan, dan program ini sudah dibuka, hanya saja pendaftarnya masih kurang untuk bertugas di Maluku Utara,” jelasnya.

Sebagai solusi jangka panjang, Julys Kroons memaparkan bahwa Pemprov Malut mendorong tenaga kesehatan yang saat ini bertugas untuk meningkatkan kompetensi melalui pendidikan lanjutan. 

Julys menjelaskan bahwa pemerintah membuka ruang bagi tenaga kesehatan untuk melanjutkan pendidikan guna memperoleh beasiswa spesialis sebagai bagian dari strategi memperkuat sumber daya kesehatan daerah. 

Menurutnya, peningkatan kualitas SDM menjadi faktor penting untuk memperbaiki layanan kesehatan secara berkelanjutan di Malut. 

“Selain itu, solusi jangka panjang yang kita lakukan adalah mendorong mereka yang bertugas di sini untuk melanjutkan kuliah guna mendapatkan beasiswa spesialis,” pungkas Plt Kepala Dinas Kesehatan Malut itu. (Jainal Adaran)