Rakor Ketahanan Pangan Maluku Utara Jadi Momentum Bangkitkan Pangan Lokal

Ternate, MI - Upaya mewujudkan ketahanan pangan di Provinsi Maluku Utara (Malut) terus menjadi fokus utama Pemerintah Provinsi di bawah kepemimpinan Gubernur Sherly Tjoanda. Penguatan swasembada pangan, keterjangkauan harga, serta kelancaran distribusi antarwilayah menjadi langkah strategis yang digagas agar masyarakat benar-benar merasakan manfaat nyata.

Hal itu disampaikan Gubernur Sherly saat membuka Rapat Koordinasi Ketahanan Pangan yang diselenggarakan oleh Dinas Pangan Provinsi Malut di Hotel Bela Ternate, Rabu (20/8/2025). Kegiatan ini dihadiri Wakil Gubernur Sarbin Sehe, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Forkopimda Malut, bupati/wali kota, pimpinan OPD, serta perwakilan kabupaten/kota.

Dalam sambutannya, Sherly menegaskan bahwa stabilisasi pasokan dan harga pangan serta pengendalian inflasi menjadi agenda penting pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan arahan Kementerian Dalam Negeri yang setiap minggu melaksanakan Rakor Inflasi Daerah.

“Kegiatan Rapat Koordinasi Ketahanan Pangan ini merupakan salah satu solusi untuk membangun kesepahaman, keterpaduan, dan kolaborasi dalam pembangunan ketahanan pangan Maluku Utara. Saya berharap Rakor ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap ketersediaan, distribusi, serta harga pangan yang terjangkau oleh masyarakat,” ujar Sherly.

Ia memaparkan, Pemprov Malut berkomitmen mewujudkan kedaulatan pangan melalui tiga strategi utama. Pertama, memperkuat ketersediaan infrastruktur, prasarana, dan sarana pertanian yang memadai, termasuk penyediaan air irigasi. Kedua, mendorong penerapan teknologi pertanian, seperti benih unggul adaptif terhadap perubahan iklim dan mekanisasi pertanian. Ketiga, melindungi kesejahteraan petani dari praktik perdagangan yang tidak adil.

Sherly menekankan, keterjangkauan harga pangan pokok akan menopang keberlangsungan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini digalakkan Pemprov Malut.

“Ini menjadi implementasi bahwa pemerintah harus hadir di tengah-tengah masyarakat dalam berbagai kondisi dan situasi untuk memberikan pelayanan serta jaminan terhadap masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, memberikan apresiasi atas keseriusan Pemprov Malut dalam menggarap potensi pangan lokal untuk mendukung program MBG.

Dalam wawancara bersama media, Dadan menyebut bahwa pemanfaatan pangan lokal akan berdampak ganda, yakni memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

“Saya melihat keseriusan Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama seluruh kabupaten dalam menjaga dan menyiapkan ketahanan pangan. Program Makan Bergizi akan membangkitkan keragaman pangan lokal, dan pasokan ke satuan pelayanan gizi diharapkan berasal dari daerah masing-masing,” jelasnya.

Ia menambahkan, saat ini 80 persen produk pertanian di Malut masih berasal dari luar daerah. Melalui program MBG, kondisi ini diharapkan bergeser ke arah kemandirian pangan daerah.

“Ketika kami jamin pembelian produk-produknya, para petani tentu akan lebih bersemangat melakukan produksi. Kehadiran Deputi Badan Pangan juga sangat penting untuk mendorong peningkatan produksi pangan di Maluku Utara,” tambahnya.

Menanggapi permintaan Gubernur Sherly mengenai kenaikan biaya per porsi MBG, Dadan menegaskan bahwa dalam petunjuk teknis (juknis) telah diatur mengenai indeks kemahalan di daerah.

“Kami sudah atur di dalam juknis bahwa daerah dengan kemahalan tinggi dihitung melalui indeks kemahalan. Untuk Maluku Utara, kami berharap pemerintah provinsi mengeluarkan indeks kemahalan sehingga menjadi patokan kami untuk mengalokasikan biaya yang lebih tinggi dari rata-rata,” terangnya.

Selain itu, Dadan juga menjelaskan soal dapur MBG yang belum bersertifikat kesehatan. Menurutnya, tahun ini BGN fokus memastikan pembangunan dapur dengan intervensi standar higienis yang telah ditetapkan.

“Tahun depan baru kami lakukan sertifikasi akreditasi. Tahun ini yang penting ada dulu dapurnya dengan standar higienis dan keamanan pangan. Kami juga butuh kerja sama dari pemerintah daerah, terutama Dinas Kesehatan, untuk menilai kelayakan dari aspek higienis,” ungkapnya.

Rangkaian kegiatan Rakor Ketahanan Pangan serta dukungan BGN memperlihatkan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan penguatan infrastruktur, pemanfaatan pangan lokal, serta jaminan harga yang adil bagi petani, Maluku Utara diharapkan mampu keluar dari ketergantungan pasokan luar daerah dan menuju kemandirian pangan. (Jainal Adaran)