Pesta Mewah, Jalan Rusak, LSM LASKAR Sebut Pemkab Blitar Kehilangan Hati Nurani

Blitar, MI– Kritik pedas kembali menghantam Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM ) LASKAR Swantantio Hani Irawan menuding jajaran pimpinan daerah telah “kehilangan hati nurani”.

Mereka menilai Pemkab Blitar lebih mementingkan pesta mewah Hari Jadi Kabupaten Blitar ke-701 dan HUT RI ke-80 Tahun dengan menghadirkan artis papan atas ketimbang menuntaskan perbaikan infrastruktur yang mendesak, terutama jalan-jalan rusak di wilayah Blitar Selatan dan wilayah Blitar Utara.

Ketua LSM LASKAR, Swantantio Hani Irawan atau akrab disapa Tiok, memberikan sorotan tajam terhadap kepemimpinan Pemkab Blitar. Ia menggunakan metafora budaya Jawa yang menohok.

“Ibarat ayam kuthuk kelangan babon, rakyat Kabupaten Blitar seperti tidak memiliki pemimpin yang mbenèh (peduli dan bijak, red). Para pemimpin sudah gendeng jabatan (gila, red) dan kekuasaan tanpa peduli pada kinerja yang berpihak kepada rakyat,” tegas Tiok yang juga sebagai Ketua Format ini, pada Jum'at (22/08).

Tiok juga menyebut pesta yang menelan biaya hingga ratusan juta rupiah itu mencerminkan hilangnya rasa empati terhadap kondisi rakyat.

“Eksekutif dan legislatif hanya sibuk berebut kepentingan dalam pengelolaan APBD. Rakyat dijadikan tumbal dan menjadi korban keserakahan mereka,“ tambahnya.

Selain itu, pihaknya juga menyoroti bantahan yang disampaikan, yang tidak serta-merta meredam kritik dan menimbulkan pertanyaan besar, begitu mudah untuk menggalang dana. Ia juga menyayangkan sikap dari pejabat yang terkesan lebih mengutamakan acara dan foya-foya.

”Publik kini bertanya, mengapa Pemkab mampu menggalang dana swasta untuk hiburan, tapi lamban menyalurkan anggaran untuk pembangunan?. Dan kebanyakan kegiatan seremonial yang terkesan foya-foya, akhir-akhir ini. Hal ini rentan memancing amarah rakyat kabupaten Blitar," tandasnya.

Suara keras juga datang dari salah seorang warga Desa Karangrejo yang tidak ingin disebutkan namanya. Ia mengeluhkan dampak jalan rusak terhadap perputaran ekonomi mereka.

“Kami sudah capek mengadu, terkait masalah jalan. Sementara pejabatnya malah berpesta. Apa kami bukan warga Blitar?," katanya dengan nada kecewa.

Mengutip dari beberapa sumber, data realisasi APBD Kabupaten Blitar per Agustus 2025 menguatkan kritik tersebut. 

Dari total anggaran, baru 48% yang terserap, dengan 38% dialokasikan untuk belanja rutin dan seremonial, sementara belanja modal untuk pembangunan tak sampai 10%.

Alhasil, banyak proyek pembangunan yang mangkrak dan jalan di wilayah selatan tetap rusak parah, hal ini tentunya menghambat aktivitas warga.

Sorotan juga datang dari Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, M. Rifa’i yang mengindikasikan masalah ini berakar pada kebijakan Bupati.

“Banyak kepala OPD enggan melaksanakan APBD karena mutasi pejabat tak segera dilakukan. Kebijakan Bupati tidak murni untuk kepentingan rakyat,” ungkapnya.

Menanggapi kritik tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Blitar, Khusna Lindarti, membantah bahwa APBD digunakan untuk membiayai pesta tersebut.

“Kami mengedarkan proposal kepada para pengusaha untuk mendukung kegiatan ini,” jelas Khusna.

Pertanyaan tentang di mana hati nurani dan prioritas para pemimpin Blitar kini bergema semakin keras, menanti jawaban yang nyata, bukan sekadar janji. (JK)