DPRD Kabupaten Blitar Gelar Rapat Paripurna Bahas Pandangan Fraksi RAPBD 2026

Blitar, MI – DPRD Kabupaten Blitar menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2026, pada Selasa (4/11/2025) malam, di ruang Graha Paripurna DPRD Kabupaten Blitar.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Blitar, Ratna Dewi Nirwana Sari, didampingi Wakil Ketua I M. Rifa’i dan Wakil Ketua III Susi Narulita Kumala Dewi. 

Hadir dalam kesempatan tersebut Sekretaris DPRD Haris Susianto, Wakil Bupati Blitar Beky Herdihansah, unsur Forkopimda, pimpinan OPD, para anggota dewan, serta tamu undangan.

Dalam sambutannya, Ratna Dewi menyampaikan bahwa rapat ini merupakan lanjutan dari Paripurna sebelumnya pada Senin (3/11) lalu, ketika Bupati Blitar telah memberikan penjelasan terkait isi Raperda APBD 2026.

“Sesuai dengan Pasal 205 Ayat (1) huruf a angka 3 Tata Tertib DPRD Kabupaten Blitar, tahapan berikutnya adalah penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda APBD,” jelasnya.

Pandangan umum fraksi-fraksi disampaikan melalui juru bicara masing-masing. Salah satu yang menonjol adalah pandangan dari Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan Aryo Nugroho.

Dalam penyampaiannya, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan dukungan terhadap prioritas pembangunan infrastruktur yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Blitar, namun meminta agar pelaksanaannya tidak hanya menjadi rencana, melainkan diwujudkan dengan percepatan realisasi.

“Kami mendukung penuh itikad Bupati dalam memberikan prioritas tertinggi pada pembangunan infrastruktur. Namun kami berharap, tidak hanya ditinggikan prioritasnya, tetapi juga dipercepat realisasinya,” tegas Aryo.

Fraksi tersebut juga menyoroti pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai langkah memperkuat kemampuan keuangan daerah di tengah tantangan pembiayaan pembangunan.

“Sebagai solusi atas keterbatasan anggaran, PAD harus terus ditingkatkan dari tahun ke tahun agar kapasitas fiskal daerah semakin kuat,” lanjutnya.

Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan turut mengapresiasi peningkatan investasi di Kabupaten Blitar, namun tetap mengingatkan agar pemerintah daerah konsisten memperkuat pengawasan dan tata kelola perizinan.

Rapat paripurna ini menjadi bagian dari rangkaian pembahasan APBD 2026 yang akan berlanjut pada tahap jawaban bupati atas pandangan fraksi, sebelum memasuki pembahasan lebih teknis antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Rangkaian pembahasan tersebut diharapkan menghasilkan APBD yang efektif, responsif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat Kabupaten Blitar. (Joko Prasetyo/Adv)