Kinerja Satu Tahun Presiden Prabowo dalam Perspektif Konstitusi

Jakarta, MI - Pada 20 Oktober 2024, satu tahun yang lalu, Presiden Prabowo Subianto mengucapkan sumpah di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk memenuhi kewajiban sebagai Presiden Republik Indonesia, memegang teguh UUD, dan menjalankan segala UU dan peraturannya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Selanjutnya, Presiden Prabowo membentuk Kabinet Merah Putih untuk membantunya melaksanakan visi dan misinya, serta untuk memenuhi janji-janji politiknya.

Genap satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo, pada 20 Oktober 2025, menjadi momentum yang tepat untuk memberikan penilaian atas kinerjanya. Tolok ukurnya adalah konstitusi, terutama mengenai tujuan negara Indonesia yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu: untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Pertama, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, Presiden Prabowo layak mendapatkan nilai yang excellent. Presiden menjadikan sektor pertahanan dan keamanan sebagai sektor prioritas dengan mengalokasikan anggaran yang cukup memadai. Hal itu dimaksudkan untuk membangun sistem pertahanan dan keamanan yang kuat dan handal dalam rangka untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia.

Anggaran Kemenhan dialokasikan sebesar Rp247,5 triliun (Outlook 2025) yang difokuskan untuk memodernisasi alat utama sistem senjata (Alutsista) seperti membeli jet tempur Dassault Rafale (Prancis), kapal fregat Fremm Class (Italia), Kapal Selam Scorpene (Prancis) dan Rudal Khan (Turki). Sementara itu, anggaran Polri dialokasikan Rp138,5 triliun (Outlook 2025) yang difokuskan untuk memodernisasi alat material khusus (Almatsus) dan peningkatan sarana dan prasarana (Sarpras) Polri. 

Selain itu, pemerintahan Presiden Prabowo juga berhasil mendukung penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 yang mencakup 37 pemilihan gubernur & wakil gubernur, 415 pemilihan bupati & wakil bupati, dan 93 pemilihan walikota dan wakil walikota. Kesukseskan Pilkada serentak menjamin keberlangsungan dan keberlanjutan kepemimpinan di daerah untuk melanjutkan roda pemerintahan, menyelenggarakan pembangunan, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintahan Presiden Prabowo juga pro aktif menyelamatkan WNI yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di luar negeri, terutama di Kawasan Asia Tenggara meliputi Kamboja, Myanmar, dan Laos. Para korban umumnya terjerat oleh iming-iming akan mendapatkan gaji yang besar. 

Kedua, yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum, kinerja Presiden Prabowo menunjukkan banyak kemajuan. Pertumbuhan ekonomi tercapai rata-rata sebesar 5%, di tengah tantangan kondisi perekonomian global dan geopolitik yang tidak menentu. Bahkan, pada triwulan II-2025 ekonomi mampu tumbuh mencapai 5,12%, yang sebagian besar ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan investasi (PMTB), serta didukung oleh performa kuat dari sektor pertanian, transportasi, dan jasa perusahaan/wisata. 

Angka kemiskinan turun 1,37 juta orang dari 25,22 juta orang (9,03%) pada Maret 2024 menjadi 23,85 juta orang pada Maret 2025. Beberapa faktor penyebab utama turunnya angka kemiskinan yaitu perbaikan di sektor pertanian, pertumbuhan ekonomi yang kuat, penciptaan lapangan kerja 3,59 juta orang, peningkatan daya beli masyarakat, dan penebalan program perlindungan sosial pemerintah (Program Keluarga Harapan/PKH, Bantuan Pangan Non Tunai/BPNT, Bantuan Iuran PBI JKN, Bantuan Subsidi Upah/BSU, Cek Kesehatan Gratis, dan lain-lain). 

Selain itu, realisasi anggaran kesehatan pada 30 September 2025 telah mencapai Rp132,4 triliun atau naik 2,5% dibanding periode yang sama tahun lalu yang hanya sebesar Rp129,2 triliun. Lalu, anggaran ketahanan pangan telah terealisasi Rp81,2 triliun atau naik 14% dibanding periode yang sama tahun lalu yaitu sebesar Rp129,2 triliun. Dan, pembangunan infrastruktur telah terealisasi sebesar Rp170,1 triliun, di antaranya untuk rumah subsidi, pembangunan dan preservasi jalan, serta infrastruktur listrik perdesaan. Presiden Prabowo juga memprioritaskan penguatan ekonomi perdesaan melalui pendirian 80 ribu koperasi desa/kelurahan merah putih. 

Ketiga, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, Presiden Prabowo melakukan beberapa terobosan, yaitu: menggulirkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang hingga Oktober 2025 sudah menjangkau 31,2 juta penerima manfaat, mendirikan Sekolah Rakyat sebanyak 165 unit, mendirikan Sekolah Unggul Garuda sebanyak 16 unit, serta menaikkan tunjangan dan meningkatkan kesejahteraan guru. 

Presiden Prabowo berkomitmen mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN. Hingga September 2025, realisasi belanja sektor pendidikan telah mencapai Rp411,7 triliun atau  56,8% dari total alokasi dana pendidikan Rp724,3 triliun. Belanja tersebut mencakup 3 ekosistem sektor pendidikan, yaitu untuk siswa/mahasiswa Rp49,6 triliun, untuk guru/dosen Rp213,0 triliun, dan untuk sekolah/kampus Rp96,2 triliun.

Keempat, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia, Presiden Prabowo telah mengembalikan kejayaan diplomasi Indonesia di pentas dunia. Presiden Prabowo berkontribusi besar dalam mewujudkan perdamaian di Gaza Palestina, yang diwujudkan melalui pidato yang lugas dan tegas di hadapan Sidang Majelis Umum PBB dan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian di Sharm El-Sheikh, Mesir, serta mengirim bantuan kemanusiaan untuk penduduk Gaza. 

Selain itu, dalam rangka melaksanakan pergaulan dunia berdasarkan politik luar negeri yang bebas dan aktif, Presiden Prabowo juga secara resmi membawa Indonesia masuk menjadi anggota penuh BRICS (Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan). Hal ini membawa beberapa manfaat, yaitu: membuka peluang pasar yang sangat besar mengingat BRICS memiliki populasi gabungan lebih dari 3 milyar jiwa, memperluas hubungan dagang yang lebih beragam, dan memiliki akses ke pendanaan untuk proyek infrastruktur strategis melalui New Development Bank (NDB) yang merupakan bank multilateral BRICS.

Dapat disimpulkan, kinerja tahun pertama Presiden Prabowo sudah sesuai dengan amanat konstitusi. Capaian tersebut merupakan modal yang kuat untuk melanjutkan pada periode tahun kedua. Terdapat 8 agenda prioritas pada 2026, yaitu: ketahanan pangan, ketahanan energi, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan target mencapai 82,9 juta penerima manfaat, Pendidikan Bermutu, Kesehatan Berkualitas, Pembangunan Desa, Koperasi dan UMKM, Pertahanan Semesta, dan Akselerasi Investasi dan Perdagangan Global. Program prioritas 2026 akan didukung oleh APBN yang kuat, yaitu belanja negara yang mencapai Rp3.842,7 triliun. Terima kasih Pak Prabowo.