Tolak Subsidi Kendaraan Listrik, Demokrat: Bukan Kepada Rakyat Miskin yang Membutuhkan

Rizky Amin

Diperbarui 24 Mei 2023 10:54 WIB

Tolak Subsidi Kendaraan Listrik, Demokrat: Bukan Kepada Rakyat Miskin yang Membutuhkan

Jakarta, MI - Partai Demokrat menolak pemberian subsidi kendaraan listrik, kareana dianggap tidak tepat. Pasalnya, subsidi kendaraan listrik pribadi yang merasakan manfaatnya adalah pengusaha dan masyarakat yang mampu. Hal itu dikatakan Anggota DPR RI Rizki Aulia Natakusumah saat menyampaikan pandangan Fraksi Partai Demokrat atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna ke-24 Masa Sidang V Tahun Sidang 2022-2023, Selasa (23/5). “Pemberian subsidi untuk kendaraan listrik pribadi justru kontra produktif, karena seolah-olah subsidi diberikan kepada pengusaha, bukan kepada rakyat miskin yang membutuhkan,” kata Rizki. Alih-alih memberikan subsidi, Fraksi Partai Demokrat mendorong pemerintah agar dapat mengalokasikan subsidi untuk membangun infrastruktur ramah lingkungan dan mendukung transportasi massal. “Infrastruktur dasar listrik dan transportasi massal berbasis listrik perlu dibangun oleh Pemerintah untuk mendukung pergerakan masyarakat,” katanya. Fraksi Partai Demokrat juga meminta kepada pemerintah dalam penyusunan APBN 2024 untuk fokus pada pencapaian target RPJMN 2020-2024 dan menjadi momentum mendukung berbagai program pemberdayaan seperti pengentasan kemiskinan ekstrim, penurunan stunting dan peningkatan layanan dan akses pendidikan serta kesehatan. Dia mengatakan, APBN harus menjadi agen perubahan untuk mewujudkan peningkatan kualitas SDM Manusia Indonesia melalui perbaikan akses dan layanan pendidikan serta kesehatan. Program perlinsos dan subsidi harus lebih ditekankan agar efisien, tepat sasaran dan responsif sehingga mendukung program pengurangan kemiskinan ekstrem. Perbaikan basis data penerima merupakan pekerjaan besar yang perlu dilakukan pemerintah. Mengingat 2024 merupakan tahun politik, FPD memastikan agar pemerintah dapat tetap fokus untuk kepentingan rakyat dan keberlanjutan skala prioritas. Menurut Rizki, pemerintah perlu melakukan penyesuaian anggaran untuk mempersiapkan pengamanan jelang pemilu 2024. “Dalam hal ini, automatic adjustment dalam anggaran dapat dilakukan, namun jangan sampai keberlanjutan program prioritas menjadi terganggu dan tidak terarah,” ujar Rizki. Rizki menekankan, kebijakan yang pro-growth (pro pertumbuhan), pro-poor (pro kemiskinan), pro-environment (pro-lingkungan) dan pro-job (pro penciptaan lapangan kerja) harus senantiasa menjadi rujukan dan dasar pemerintah dalam menyusun setiap program yang dilaksanakan. “FPD akan senantiasa mendukung segala kebijakan yang berpihak kepada rakyat untuk keluar dari jurang kemiskinan dan meningkatkan kualitas SDM melalui pemerataan akses dan layanan pendidikan serta kesehatan,” pungkasnya. #Subsidi Kendaraan Listrik

Topik:

Demokrat DPR mobil listrik Subsidi Kendraan Listrik

Tolak Subsidi Kendaraan Listrik, Demokrat: Bukan Kepada Rakyat Miskin yang Membutuhkan

Berita Sebelumnya

Bawaslu Tunggu Penyidikan Kejagung Terkait Aliran Dana Korupsi Mengalir ke Parpol

Berita Selanjutnya

Bawaslu-KPAI Teken MoU, Cegah Terlibatan Anak-anak di Kegiatan Pemilu

Berita Terkait

Legislator PKB Dukung KPK Usut Tuntas Dugaan Mark Up Proyek Whoosh

DPR Desak Pemerintah Terbitkan Aturan dan Panduan terkait Umrah Mandiri

Akan Dipanggil DPR soal Penumpang Jalan Kaki di Lintasan, Begini Respons LRT

Komis DPR V Panggil Kemenhub dan LRT

Anggota DPR Rajiv Dipanggil KPK, Saksi Korupsi CSR BI

Temuan AQUA Berisi Air Sumur Bor Langgar HAM dan Hak Konsumen

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K