Komisi II Sebut Ada Banyak Bupati yang Tak Membayarkan Gaji Para Perangkat Desa
![Dhanis Iswara](https://monitorindonesia.com/index.php/storage/media/user/avatar/VoNo6JTUrDAPOfAguLpW0li1Z5jIpivBSpcblvgu.jpg )
![Komisi II Sebut Ada Banyak Bupati yang Tak Membayarkan Gaji Para Perangkat Desa Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera (Foto: MI/Dhanis)](https://monitorindonesia.com/index.php/storage/news/image/1aa8337e-ec7d-4545-9e42-456630e8d533.jpg)
Jakarta, MI - Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera, menyoroti soal pembayaran penghasilan tetap (siltap) atau gaji perangkat desa yang ditahan oleh oknum-oknum pemerintah daerah (Pemda) sampai 3 bulan lamanya.
Karena itu, pembayaran siltap para perangkat desa telah disepakati oleh badan legislasi (Baleg) DPR bahwa pencairan gaji tersebut melalui rekening desa agar tak ada lagi oknum pemda yang menahannya.
"Kalau untuk gaji kita sepakati itu untuk diserahkan langsung ke rekening desa karena ada beberapa kasus gajinya tertahan dan beberapa Pemda bermain mereka tidak dapat gaji sampai 3 bulan atau lebih," kata Mardani di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (6/2).
"Dan itu nanti akan ada penekanan, dan kami mengatakan karena itu haknya kepala desa dan perangkat desa langsung teransfernya dari kementerian keuangan langsung ke rekening desa untuk gaji saja," tambahnya.
Mardani mengungkap, kebanyakan oknum pemda yang tak membayarkan hak atau gaji para perangkat desa adalah para Bupati.
"Rata-rata Bupati, ya karena ada beberapa dana desa itu yang tidak disalurkan langsung khususnya untuk yang gaji tapi digunakan buat yang lain atau ada beberapa yang coba untuk bermain-main ingin menekan ayo ikut saya kalau enggak gajinya (tidak dibayarkan)," ujarnya.
Namun, Mardani tak tahu persis Bupati mana yang bermain-main dengan hak para bawahannya di desa karena yang memegang data tersebut ada di kementrian dalam negeri (Kemendagri).
"Kemarin disebut ada namanya disekitar Maluku ya tapi saya gak ngecek Maluku atau Maluku Utara , tapi Kemendagri yang punya datanya," terangnya.
Sebelumnya, sejumlah perangkat desa di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat (Sulbar), melakukan aksi unjuk rasa di kantor Bupati Mamasa yang menuntut pembayaran penghasilan tetap (Siltap) yang menurut mereka sudah 7 bulan gajinya tak dibayarkan sejak tahun 2023. Tunggakan Siltap yang belum dibayarkan itu nilainya mencapai sekitar Rp 30 miliar.
"Sudah tujuh bulan kami tidak mendapatkan hak kami untuk tahun 2023," kata koordinator aksi, Andi Guntur kepada wartawan, Senin (15/1) lalu. (DI)
Berita Sebelumnya
Berita Selanjutnya
![Manjakan Pengunjung Wisata 'Blitar Park' Bakal Tambah 6 Wahana Baru General Manager Blitar Park, Cicik Yuniarti, bersama Bupati Blitar Rini Syarifah, dan Kepala Disnaker Tavip Wiyono (Foto: Dok MI/JK)](https://monitorindonesia.com/index.php/storage/news/image/manjakan-pengunjung-wisata-blitar-park-bakal-tambah-6-wahana-baru.webp)
Manjakan Pengunjung Wisata 'Blitar Park' Bakal Tambah 6 Wahana Baru
22 Juli 2024 21:14 WIB
![Manfaatkan DBHCHT Disnaker Blitar Gelar Pelatihan Make Up Artis kepada Pencaker Bersertifikat BNSP Bupati Blitar, Rini Syarifah bersama Kadisnaker, Tavip Wiyono dan para peserta pelatihan. (Foto: Dok MI/JK)](https://monitorindonesia.com/index.php/storage/news/image/bupati-blitar-2.webp)
Manfaatkan DBHCHT Disnaker Blitar Gelar Pelatihan Make Up Artis kepada Pencaker Bersertifikat BNSP
22 Juli 2024 20:29 WIB
![Survei Terkini Calon Bupati Pemalang, Elektabilitas Mansur Hidayat Paling Unggul Pengamat politik Rikal Fikri (Foto: Istimewa)](https://monitorindonesia.com/index.php/storage/news/image/mansur-hidayat.webp)
Survei Terkini Calon Bupati Pemalang, Elektabilitas Mansur Hidayat Paling Unggul
22 Juli 2024 12:18 WIB
![Petahana Bupati Mansur Hidayat Unggul di Survei Terbaru Pilkada Pemalang Mansur Hidayat (Foto: Istimewa)](https://monitorindonesia.com/index.php/storage/news/image/petahana-bupati-mansur-hidayat-unggul-di-survei-terbaru-pilkada-pemalang.webp)
Petahana Bupati Mansur Hidayat Unggul di Survei Terbaru Pilkada Pemalang
18 Juli 2024 15:59 WIB