Dear Guntur Romli, PDIP Hormati KPK dan Pastikan Hasto Tak Kabur

Jakarta, MI - Ketua DPP PDIP Said Abdullah angkat bicara soal penggeledahan rumah Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto di daerah Margahayu, Bekasi Timur oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (7/1/2025).

Said menyatakan bahwa pihaknya menghormati segala upaya KPK itu dalam proses hukum kasus dugaan suap PAW Harun Masiku yang menyeret Hasto itu.

"Kita hormati itu karena memang kewenangan melekat pada KPK. Dan biasanya KPK itu melakukan pada setiap proses-proses yang sprindik atau tersangka akan memang dilakukan," tegas Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2025).

Menurut Said, pencarian barang bukti untuk melengkapi data yang sudah dimiliki KPK. "Bukan hanya kali ini. Dari berbagai kasus, ketika itu baik apalagi hukum kepolisian, kejaksaan, apalagi KPK. Kami sungguh-sungguh menghormati kewenangan yang melekat pada KPK," jelasnya.

PDIP, tambah Said, tidak pernah menghalangi lembaga penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya. Karena itu, dia menegaskan, pihaknya tetap menghormati seluruh proses di KPK dengan azas peradukan tidak bersalah.

Said juga berharap kasus yang telah bergulir sejak 2020 ini bisa dilalui dengan baik dan tidak menimbulkan kegaduhan di publik bagi siapa pun juga baik bagi KPK maupun bagi internal PDIP.

"Kami akan jalani ini secara baik, secara sempurna untuk menunjukkan dan sekaligus memberikan advokasi kepada publik bahwa siapapun di antara kami, kader PDI Perjuangan, kena kasus hukum, katakanlah tanda kutip, kami akan taat seluruh prosesnya," beber Said.

Selain itu, dia memastikan bahwa Hasto tak akan kabur usai ditetapkan sebagai tersangka. "Pak Hasto ada di rumahnya, setiap hari ke DPP. Memang Pak Hasto kabur?" kata Said.

Said menegaskan Hasto masih rutin berkantor di Kantor DPP PDIP. Bahkan ia menjamin setiap hari Hasto masih terus berkantor mengingat perayaan HUT PDIP tinggal menghitung hari. "Pak Hasto ada, Pak Hasto tidak kemana-mana, Pak Hasto setiap hari ke DPP partai. Saya jamin kalau urusan itu," ujarnya.

Diketahui, KPK pada Selasa (7/1/2025) menggeledah rumah Hasto untuk mencari bukti terkait kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam pusaran korupsi Harun Masiku itu.

Saat penggeledahan tengah berlangsung, kader PDIP Guntur Romli justru menuduh penggeledahan itu sebagai upaya pengalihan isu. Mengingat, laporan dari Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) yang memasukkan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) sebagai salah satu finalis pemimpin dunia yang terkorup.

“Penggeledahan rumah Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto oleh KPK di Bekasi, bagi kami, adalah upaya untuk mengalihkan isu dari pengumuman OCCRP yang menempatkan Jokowi sebagai finalis terkorup di dunia tahun 2024,” kata Guntur, Jakarta, Selasa (7/1/2025).

Guntur mengaku tindakan KPK untuk menggeledah kediaman pribadi pejabat PDIP ini merupakan wujud kemarahan Jokowi. Pasalnya, diperlukan kasus atau isu baru sebagai bentuk pengalihan.

“Kami mendapatkan informasi, Jokowi sangat terganggu dan marah atas pengumuman OCCRP itu dan melakukan segala cara untuk menutupi berita ini dengan pengerahan buzzer dan intimidasi,” ujarnya.

Guntur menduga kuat alasan penggeledahan rumah pribadi Hasto tidak terlepas dari campur tangan Jokowi. Ia menyebut masih diperlukan pengalihan isu sehingga publik bisa lupa menindaklanjuti penghargaan yang dimiliki oleh mantan Gubernur Jakarta ini. “Maka, dilaksanakanlah kegiatan penggeledahan rumah Hasto Kristiyanto untuk mengalihkan isu,” tandasnya.