Aksi Indonesia Gelap: Kanal Politik Formal Tersumbat di Senayan!

Jakarta, MI - Aksi unjuk rasa tengah digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM SI di Jakarta dan di beberapa daerah lainnya.

Pun tajuk aksi demo tersebut memakai tagar #IndonesiaGelap yang menjadi trending topic di media sosial X/Twitter sejak awal Februari 2025. 

Terkait hal itu, pengamat politik, Adi Prayitno, menduga kanal politik di Senayan tersumbat. Sehingga mahasiswa melakukan demonstrasi di berbagai kota. Demonstrasi dilakukan sejak kemarin, 17 Februari 2025 di berbagai kota di Indonesia. Aksi bertajuk Indonesia Gelap itu dalam rangka menolak efisiensi anggaran.

“Mahasiswa mulai berdemo. Mungkin karena di Senayan kanal politik formal tersumbat,” kata Adi dikutip Monitorindonesia.com dari unggahannya di X, Selasa (18/2/2025).

Pun dia menduga para anggota DPR RI tak ada berani yang bersuara. Karena persoalannya kontroversial. “Tak ada berani galak urusan kontroversi,” ujarnya berspekulasi. Kata dia, kalau saluran politik di Senayan lancar, ia yakin para mahasiswa tidak akan demo. Tapi lebih memilih di kampus belajar.

“Kalau di Senayan saluran lancar, adik-adik mahasiswa ini lebih memilih di kelas kampus, belajar, nulis, dan belajar urus tambang,” pungkasnya.

Adapun tagar #IndonesiaGelap berawal dari slogan yang digunakan warganet saat menyoroti kebijakan pemerintahan sekarang yang dinilai bermasalah. 

"Aksi sampai gelap, soalnya Indonesia udah gelap dari segala aspek gara2 orang rakus yg berkuasa," tulis warganet lewat akun X/Twitter, @eno****a_, Senin. 

"Saat masa depan negara diselimuti oleh kegelapan yang kian pekat karena ulah penguasa yang culas dan inkompeten, maka diam bukanlah pilihan! #IndonesiaGelap," tulis akun BEM Fakultas Hukum (FH) Universitas Indonesia (UI), Minggu (16/2/2025).

Tagar #Indonesia Gelap muncul sejak awal Februari 2025 saat banyak kebijakan pemerintah menuai kontroversi. Misalnya, aturan penjualan elpiji 3 kg yang berdampak kelangkaan gas, efisiensi anggaran yang menimbulkan pemutusan hubungan kerja (PHK), serta penghapusan tunjangan dosen dan tenaga pendidik. 

Istilah Indonesia Gelap semakin meluas seiring diadakan aksi demo oleh para mahasiswa dari berbagai kampus di Indonesia pada Senin, 17 Februari 2025. 

Aksi itu digelar serentak di masing-masing kantor pemerintahan berbagai daerah, seperti Jakarta, Bandung, Lampung, Surabaya, Malang, Samarinda, Banjarmasin, Aceh, dan Bali. 

Tajuk Indonesia Gelap dapat dimaknai sebagai ketakutan dan kekhawatiran warga terhadap nasib depan bangsa dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pemerintahan sekarang dinilai tidak mendukung kepentingan rakyat. Karena itu, aksi demo Indonesia Gelap digelar sebagai pengingat bagi pemerintah saat merumuskan kebijakan. Pemerintah diminta melihat semua aspek dalam menjalankan pemerintahan di Indonesia agar berpihak kepada rakyat. 

Berikut ini 13 tuntutan massa aksi Indonesia Gelap: Ciptakan pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis, serta batalkan pemangkasan anggaran pendidikan Cabut Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tidak berpihak dan merampak hak rakyat, serta mendorong pelaksanaan reforma agraria sejati Tolak revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara (UU Minerba) yang dinilai hanya menjadi alat pembungkam bagi rezim untuk kampus dan lingkungan akademik Hapuskan multifungsi ABRI dalam sektor sipil yang berpotensi menciptakan represi dan menghambat kehidupan demokratis 

Sahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat karena mereka butuh perlindungan hukum yang jelas atas tanah dan kebudayaan Cabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 yang dinilai mengancam karena memotong anggaran dari kepentingan rakyat seperti pendidikan dan kesehatan. 

Evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara menyeluruh agar tepat sasaran, terlaksana dengan baik, dan tidak menjadi alat politik Realisasikan anggaran tunjangan kinerja dosen. 

Kesejahteraan akademisi harus diperhatikan demi peningkatan kualitas pendidikan tinggi dan melindungi hak-hak buruh kampus. 

Mendesak presiden mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perampasan Aset sebagai hal yang mendesak dan harus segera diatasi Menolak Revisi Undang-Undang TNI, Polri, dan Kejaksaan yang berpotensi menguatkan impunitas para aparat dan militer serta memperlemah penguasaan terhadap aparat. Efisiensi dan rombak pejabat Kabinet Merah Putih yang bermasalah. 

Menolak revisi peraturan DPR tentang tata tertib yang bermasalah dan bisa menimbulkan kesewenan- wenangan dari lembaga DPR. Reformasi Kepolisian Republik Indonesia secara menyeluruh untuk menghilangkan budaya represif dan meningkatkan profesionalisme. 

Jendral Lapangan Aksi Indonesia Gelap, Bagas Wisnu menyebut, unjuk rasa dilakukan untuk mengawal pemerintahan saat ini. "Aksi ini merupakan panggilan kepada seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawal jalannya pemerintahan demi terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia," katanya.

Ancaman jika tuntutan tidak dipenuhi BEM SI menginisiasi aksi unjuk rasa Indonesia Gelap diadakan serentak pada Senin (17/2/2025) dan Selasa (18/2/2025) di daerah masing-masing, unjuk rasa Indonesia Gelap juga akan digelar terpusat secara nasional pada Rabu (19/2/2025) dan Kamis (20/2/2025). (wan)