Megawati Siap Perkuat Pemerintahan dari Luar Koalisi, PKB: Sikap Yang Dewasa dan Bijaksana

Jakarta, MI- Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menyambut positif pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri dalam momen silahturahmi Hari Raya Idul Firti yang berlangsung pada hari Senin (6/4/2025) kemarin.

Jazilul juga memberikan hormat atas sikap rendah hati Presiden Prabowo yang mengunjungi kediaman Megawati di Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat.

"Hormat dan salut kepada Presiden Prabowo yang secara rendah hati hadir sowan berkunjung ke kediaman Ibu Megawati serta berdiskusi sebagai mitra senior dan sahabat baik," kata Jazilul.

Anggota Komisi III DPR tersebut menilai bahwa pertemuan kedua tokoh bangsa ini memiliki makna penting bagi kebersamaan serta dinamika politik Indonesia kedepannya.

Dia mengatakan bahwa PKB juga sangat menghormati sikap dari Ketum PDIP Megawati yang menyatakan siap memperkuat pemerintahan dari luar koalisi.

"Pertemuan ini memiliki makna yang penting bagi kebersamaan dan dinamika politik Indonesia ke depan, maka kami sangat menghormati sikap Ibu Megawati yang akan memperkuat pemerintahan di luar koalisi," tuturnya.

Jazilul menilai bahwa sikap yang ditunjukan Megawati dengan memperkuat pemerintahan tanpa masuk koalisi merupakan hal yang bijaksana.

"Hemat kami, sikap memperkuat pemerintahan tanpa masuk koalisi, kami nilai sebagai sikap yang dewasa, bijaksana dan simpatik," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua MPR RI sekaligus Sekertaris Jendral (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengungkapkan, bahwa Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyampaikan kesiapan dari partainya untuk membantu memperkuat pemerintahan Prabowo, namun tetap berada di luar dari koalisi.

Menurut Muzani, Hal ini disampaikan Megawati dalam pertemuannya dengan Prabowo di Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat (6/4/2025) lalu.

"Ibu Mega mengharapkan agar masa kepresidenan Pak Prabowo yang telah dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 bisa efektif untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat, karena itu jika dianggap perlu silakan menggunakan PDI sebagai instrumen yang juga bisa digunakan untuk memperkuat pemerintahan, tetapi tidak dalam posisi dalam koalisi," kata Muzani, Rabu (9/4/2025).