Komarudin PDIP Singgung LHKPN Hingga Minta Budi Arie Bersikap Jantan

Jakarta, MI- Ketua DPP PDI Perjuangan, Komarudin Watubun memberikan tanggapan terhadap Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi atas tudingan yang menyebut PDIP sebagai dalang dibalik framing narasi keterlibatan dirinya dalam kasus penjagaan situs judi online (Judol) di Kominfo.

Komarudin meminta Budi Arie untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dan tidak perlu melontarkan tuduhan-tuduhan kepada PDIP. Sebab, ia mengatakan bahwa yang menyebut nama Budi Arie dalam surat dakawaan adalah Jaksa. 

"Ya selesaikan urusan dia sendiri dari pada tuduh-tuduh PDIP, karena itu kan masalahnya ada di Kejaksaan yang menyampaikan itu kan, proses-proses resmi di Kejaksaan yang menyebut nama nama dia," kata Komarudin, Selasa (27/5/2025).

Dia meminta Budi Arie untuk bersikap jantan dan tidak mencari kambing hitam atas dakwaan jaksa yang telah menyebut namanya dalam perkara kasus mafia judol Kominfo.

"Jadi tidak usah lempar tanggung jawab kepada siapa-siapa, dia jantan harus dia harus bertanggung jawab atas proses itu, jadi jangan cari kambing hitam lagi," katanya.

Meski demikian, Komarudi enggan menanggapi rencana PDIP untuk melaporkan Budi Arie atas tudingan tersebut, ia mengatakan bahwa partainya hanya fokus mengurus hal-hal yang lebih penting. 

"Kita urus hal yang lebih besar-besar lah. Banyak hal yang lebih penting dari itu," ucapnya.

Komarudin juga menyoroti permasalahan judol di tanah air yang tidak kunjung selesai. "Ini kan masalah judol ini sudah dari dulu kenapa kok nggak beres-beres," tuturnya

Lebih lanjut, Ia mengatakan tudingan Budi Arie ke PDIP tidak berdasar, sebab PDIP tidak memiliki kepentingan untuk melakukan hal-hal seperti yang ditudingkan Budi Arie. Ia juga menyinggung LHKPN Budi Arie yang disebut mencapai ratusan miliar rupiah.

"Kalau urusan ke PDIP ya itu saya kira dia tidak bertanggung jawab kalau menuduh PDIP, apa kepentingan PDIP mengurus yang begitu, itu seperti kata Deddy Sitorus, justru Budi Arie harus orang pertanyakan kok punya duit ratusan miliar di LHKPN itu, itu yang begitu-begitu harus diklariifkasi, nggak usah urus cari cari kambing hitam," ujarnya.